Hester, Helen dan Nick Srnicek. 2023. Setelah Kerja: Sejarah Rumah dan Upaya Meraih Waktu Luang (

Hampir seratus tahun lalu, tepatnya pada 1930, ahli ekonomi John Maynard Keynes melalui esai berjudul Economic Possibilities for Our Grandchildren membayangkan betapa nikmatnya dunia kerja masa kini. Saat itu, ia mengimajinasikan durasi kerja akan berkurang menjadi 15 jam dalam seminggu, atau tiga jam sehari. Katanya, hal tersebut bisa terjadi seiring dengan otomatisasi operasional bisnis di sektor pertanian hingga transportasi. 

Saat otomatisasi terealisasikan, Keynes juga memprediksi bahwa fenomena pergantian pekerja dari manusia ke robot akan menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Akan tetapi, katanya lagi, itu bukanlah persoalan besar karena bersifat sementara dan transitif. Kalaupun terjadi, kata Keynes lagi, kita akan memiliki banyak waktu luang sehingga bisa menikmati hobi. Berfilsafat misalnya, atau mengutuk tingkah laku para pencari profit berlebih. 

Helen Hester

Pertanyaannya, mengapa fenomena ini belum terjadi? Apa karena belum genap seratus tahun? Atau jangan-jangan terdapat miskalkulasi dari Keynes? Kurang lebih seperti itulah gugatan yang diajukan Helen Hester dan Nick Srnicek dalam After Work: A History of the Home and the Fight for Free Time. Kedua penulis melihat bahwa ramalan Keynes akan sulit terwujud lantaran ia hanya menghitung akumulasi bunga secara majemuk tanpa melihat kompleksitas dunia kerja. Salah satunya, tidak memperhitungkan aktivitas reproduksi sebagai kerja. Keynes menganggap bahwa teknologi akan membantu mengurangi durasi kerja manusia. Namun ia luput melihat bahwa rumah bisa bermakna sebagai ‘kantor.’

Dalam bagian pertama, kedua penulis menegaskan aktivitas perawatan dan reproduksi sebagai kerja. Hal tersebut lantaran durasi kerja pada sektor ekonomi perawatan menghabiskan waktu lebih lama ketimbang di kantoran dan pabrik. Jumlah pekerja pada sektor perawatan pun cenderung naik sejak bertahun-tahun silam, terutama di negara-negara maju seperti tempat Keynes berasal. 

Paradoks Teknologi

Miskalkulasi Keynes lainnya yakni anggapan naif bahwa perkembangan teknologi akan mengurangi durasi kerja manusia. Di satu sisi, teknologi memang dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan, terutama di pabrik. Namun di sisi lain, teknologi secara tidak langsung menambah beban kerja manusia, terutama dalam sektor domestik. 

Nick Srnicek

Paradoks Cowan tersebut dibahas lebih jauh pada bagian kedua buku dengan mencontohkan kasus mencuci baju dan menguras kamar mandi. Melalui kedua aktivitas tersebut, Hester dan Srnicek menekankan bahwa masuknya industrialisasi ke dalam rumah–misalnya kehadiran mesin cuci–tidak serta merta membuat aktivitas mencuci menjadi lebih efisien, lantaran bertransformasi dari kegiatan bersifat kolektif menuju individu, bahkan dibebankan kepada ibu rumah tangga. Akibatnya, beban kerja yang sebelumnya terbagi merata dengan orang-orang di rumah atau tetangga, dimampatkan menjadi tanggungan satu orang saja. 

Dalam konteks tersebut, mesin cuci tidak terlalu membantu ibu rumah tangga mengurangi durasi kerja, justru menambah beban dan mengisolasi mereka di ruang domestik. Hal yang sama juga berlaku pada kasus menguras kamar mandi. Kehadiran sistem pengairan modern tidak serta merta membuat aktivitas menguras kamar mandi menjadi lebih efektif. Pasalnya, inovasi tersebut justru membuat ibu rumah tangga harus bekerja menguras kamar mandi setiap waktu agar tidak menjadi sarang penyakit. 

Lebih jauh lagi, asumsi bahwa teknologi tidak mengubah nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari juga dianggap keliru oleh Hester dan Srnicek. Topik tersebut dibahas pada bagian ketiga buku, merujuk pada fenomena intensive parenting (pengasuhan intensif) yang mulai merebak sejak dekade 1980-an. Di tengah kemerosotan jumlah pekerjaan layak, maka orang tua, khususnya ibu rumah tangga harus disibukkan mempersiapkan masa depan anak dengan memfasilitasi ekstrakurikuler, memberikan nutrisi yang sesuai kepada anak bahkan sejak dalam kandungan. Perubahan sosial tersebut membuat ibu rumah tangga tidak hanya dituntut untuk membesarkan anak, tetapi juga mempersiapkan mereka agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja di masa depan. 

Perubahan paradigma terhadap makna kerja dari zaman feodal ke zaman kapitalis menjadi salah satu faktor yang memengaruhi mengapa durasi kerja tidak kunjung berkurang. Di era feodal, semakin banyak waktu luang menandakan kesejahteraan, layaknya para kaum aristokrat pemalas. Sebaliknya, di zaman kapitalis, terlihat sibuk justru menjadi semacam norma baru. Akibatnya, memiliki banyak waktu luang di masa kini dianggap seperti penyimpangan. Ditambah lagi dengan popularisasi hustle culture yang menganggap keengganan bekerja di luar jam kerja atau tidur seharian pada akhir pekan sebagai malas. 

Keluarga dan Rumah

Selain paradoks teknologi, Hester dan Srnicek melihat bahwa keluarga sebagai unit sosiologis terkecil menjadi salah satu faktor yang menghambat pengurangan durasi kerja. Mereka melihat bahwa keluarga dengan komposisi ayah sebagai tulang punggung keluarga, ibu rumah tangga, dan anak sebagai tanggungan memuat ketimpangan pembagian kerja berbasis gender, walaupun tren tersebut sudah mulai menurun sejak 1960-an.

Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat justru memosisikan ibu rumah tangga dalam setiap jenis kerja reproduktif, mulai dari pengasuhan anak hingga menyelesaikan aktivitas domestik rutin lainnya. Secara kuantitatif, ibu rumah tangga menghabiskan 33 menit lebih lama dalam satu hari, atau total empat jam dalam seminggu. Secara kualitatif, ibu rumah tangga sering kali diharuskan terjaga setiap malam saat mengasuh anak. Dengan kata lain, ibu rumah tangga hampir tidak memiliki waktu luang. Dalam konteks keluarga di mana pasangan suami istri sama-sama bekerja pun, perempuan tiga kali lebih sering bangun di malam hari apabila memiliki anak berusia di bawah satu tahun. 

Topik itu dibahas di bagian keempat buku ini. Kedua penulis menegaskan bahwa imajinasi rumah sebagai tempat istirahat sebenarnya hanya berlaku bagi laki-laki. Bias tersebut bahkan dijadikan acuan oleh para pembuat kebijakan, tidak terkecuali serikat pekerja. Pada 1886 misalnya, saat kongres internasional serikat pekerja pertama kali diadakan, mereka merumuskan sistem 8-8-8 (delapan jam untuk bekerja, delapan jam untuk tidur, dan delapan jam untuk waktu luang), mengacu pada normativitas bias produktif. 

Namun, kedua penulis juga mencatat bahwa dinamika tentang siapa yang menjadi tulang punggung keluarga ataupun ibu dan bapak rumah tangga adalah dikondisikan oleh perkembangan ekonomi makro. Ada masa di mana ibu rumah tangga juga dituntut oleh keadaan untuk masuk dalam angkatan kerja, selain menjadi pengasuh cadangan angkatan kerja. Tujuannya yakni membantu pemasukan keluarga, atau malah sebagai tulang punggung keluarga. Salah satu studi kasus yang dibahas adalah tentang peran orang tua tunggal di tengah kondisi ekonomi neoliberal hari ini. 

Kompleksitas tersebut menuntun Hester dan Srnicek membahas lebih jauh tentang rumah sebagai ruang kerja pada bab lima. Ia mengamati model permukiman yang pernah dibangun di Eropa, Amerika, dan Soviet sebagai upaya mengatur pembagian kerja secara merata. Kedua penulis mengevaluasi model perumahan seperti apartemen Narkomfin dan apartemen Red Vienna. Mereka menemukan bahwa upaya pembagian kerja secara merata ternyata menimbulkan masalah baru secara teknis maupun nonteknis. 

Salah satu temuan dalam evaluasi tersebut adalah pengalihan pekerjaan rumah tangga di antara perempuan, misalnya dengan perekrutan pekerja domestik. Artinya, upaya-upaya yang dilakukan oleh perancang rumah atau pemerintah belum pernah benar-benar berhasil menciptakan pembagian kerja secara merata, karena pada akhirnya aktivitas reproduktif dialihdayakan kepada pekerja-pekerja domestik ‘profesional,’ sebagian besar adalah imigran atau komunitas Kulit Berwarna. Alhasil, pemerataan kerja terkesan hanya memungkinkan diterapkan di antara mereka yang sanggup membayar pekerja domestik. Fenomena ini tentu sarat ketimpangan kelas sosial. 

Membongkar Makna Kerja

Setelah menguliti imajinasi Keynes dengan memperluas pengertian kerja, apa yang ditawarkan oleh Helen Hester dan Nick Srnicek untuk mewujudkan proyek setelah kerja (after work) dalam buku ini?

Tawaran untuk menjamin lebih banyak waktu luang sebenarnya cukup menarik dan teknokratis, yaitu dengan melakukan reformasi imajinasi keluarga inti. Contohnya pengertian keluarga yang dibongkar dalam sistem hukum Kuba, didefinisikan tidak sebatas hubungan biologis, tetapi juga afektif, psikologis, dan sentimen. Komitmen berbagi kehidupan bersama serta mengatur pemerataan beban pekerjaan domestik dijadikan dasar dalam memaknai keluarga. Dengan cara seperti itu, peluang pembagian kerja reproduksi secara merata dan terjaminnya ketersediaan waktu luang akan semakin besar.

Lebih jauh lagi, kedua penulis juga mendesak adanya hak anak. Salah satu studi kasus terdapat dalam sistem hukum Wales yang menjamin waktu bermain anak. Tujuannya agar anak tetap bebas bermain. Maka, para pemangku kepentingan seharusnya dapat memfasilitasi tempat bermain di setiap sudut kota. Dengan cara tersebut, jaminan akan keberadaan ruang publik (atau public luxury dalam istilah buku ini) semakin besar. Hanya dengan metode tersebut, pemerataan beban kerja dan pengurangan durasi kerja, sebagaimana nubuat Keynes, memungkinkan untuk direalisasikan. Bagi kedua penulis, injeksi ide-ide sosialis juga diperlukan untuk melangkah ke arah sana, agar tidak terjadi pengalihan beban kerja yang malahan akan semakin mengeksploitasi kelas pekerja.

Secara keseluruhan, After Work: A History of the Home and the Fight for Free Time menarik didalami lantaran berupaya menyajikan wacana postwork, menunjukkan bahwa dampak otomatisasi tidak hanya mendorong kelahiran pekerjaan-pekerjaan bullshit bergaji tinggi—sebagaimana diceritakan dengan baik oleh David Graeber dalam buku berjudul Bullshit Jobs—tetapi juga menguatkan perkembangan shit jobs bergaji rendah. Walaupun Hester dan Srnicek dengan rendah hati menegaskan bahwa buku ini bukan cetak biru satu-satunya yang membahas isu pascakerja, mereka menawarkan upaya-upaya taktis pada bagian akhir, yakni menawarkan paradigma baru untuk mencapai dunia minim kerja. 

The post Kalau Sudah Kerja, Lalu Mau Apa? first appeared on The Suryakanta.

Chapman, Robert. 2023.

Konsep “normal” sering kali dianggap sebagai sesuatu yang sudah baku dan tak terbantahkan dalam masyarakat. Normalitas diartikan sebagai keadaan yang sesuai dengan standar atau aturan umum yang diterima oleh mayoritas. Namun, apakah yang sebenarnya menentukan bahwa sesuatu itu disebut “normal”? Apakah “normal” merupakan sesuatu yang alamiah, ataukah ini merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat? 

Ketika kita mempertimbangkan bagaimana norma-norma ini dibentuk dan diterapkan, kita mulai melihat bahwa apa yang dianggap “normal” sering kali dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang dominan. Akibatnya, apa yang kita terima sebagai “normal” sering kali mencerminkan kepentingan kelompok-kelompok yang berkuasa, baik secara ekonomi maupun sosial. Norma-norma ini tidak hanya menentukan bagaimana kita seharusnya berpikir dan bertindak, tetapi juga siapa yang berhak dianggap sebagai “berfungsi dengan baik” dan siapa yang tidak. Ini kemudian menciptakan garis pembatas yang tajam antara yang dianggap “normal” dan “abnormal,” yang mana hal ini seringkali mendiskriminasi mereka yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Dalam konteks ini, normalitas menjadi alat kontrol sosial yang memperkuat hierarki dan ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Dengan memahami bahwa normalitas bukanlah suatu kebenaran mutlak melainkan hasil dari konstruksi sosial yang kompleks, kita dapat mulai melihat bagaimana konsep ini digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Sebagai contoh, pertimbangkan bagaimana masyarakat kita menganggap cara tertentu dalam belajar dan berperilaku sebagai “normal.” Anak-anak yang dapat duduk diam, memperhatikan pelajaran di kelas, dan mengikuti instruksi tanpa banyak kesulitan sering dianggap sebagai standar dalam sistem pendidikan. Namun, anak-anak yang mungkin memiliki cara belajar yang berbeda—mungkin mereka lebih suka bergerak, berbicara keras, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses informasi—sering kali dianggap sebagai “bermasalah” atau “tidak normal.” Sistem pendidikan kemudian cenderung mencoba menyesuaikan mereka agar sesuai dengan norma ini, seringkali melalui label seperti “gangguan perhatian” atau “autisme.” Ini menunjukkan bagaimana norma dalam mendefinisikan “normal” sebenarnya bisa menjadi alat untuk menyesuaikan individu dengan standar yang ditetapkan oleh sistem, daripada mengakui dan menghargai keberagaman alami dalam cara orang berpikir dan belajar. Fenomena ini membuka diskusi lebih lanjut tentang bagaimana normalitas diciptakan dan dipertahankan oleh kekuatan-kekuatan yang dominan dalam masyarakat, sebuah tema yang dijelajahi secara mendalam dalam buku Empire of Normality: Neurodiversity and Capitalism karya Robert Chapman.

Chapman merupakan seorang akademisi dan penulis yang dikenal atas kontribusinya dalam bidang neurodiversitas dan kritik sosial terhadap kapitalisme. Dengan latar belakang pribadi yang melibatkan pengalaman neurodivergensi dan perjuangan melawan stigma sosial, Chapman menggabungkan perspektif ini dengan analisis Marxian dalam karyanya. Melalui bukunya tersebut, Chapman mengeksplorasi bagaimana konsep normalitas telah dibentuk dan dimanipulasi oleh kekuatan kapitalisme guna mendominasi dan mengontrol individu, terutama mereka yang neurodivergen.

Secara umum, buku Empire of Normality dapat dibagi menjadi empat bagian utama yang masing-masing mencakup tema sentral yang berbeda namun saling terhubung. Setiap bagian menggambarkan evolusi konsep normalitas dalam masyarakat dan bagaimana konsep ini dipengaruhi, diperkuat, dikritik, dan akhirnya ditantang dalam konteks kapitalisme dan neurodiversitas.

Bagian pertama berfokus pada pembentukan konsep normalitas—bagaimana norma-norma neuronormatif muncul dan berkembang seiring dengan transformasi sosial dan ekonomi yang dibawa oleh kapitalisme. Bagian ini mencakup pembahasan dari Bab 1 hingga Bab 3 (Rise of the Machines, The Invention of Normality, Galton’s Paradigm) yang mengulas asal-usul konsep normalitas. Chapman menjelaskan bagaimana pandangan tentang tubuh dan kesehatan berubah secara drastis dengan munculnya kapitalisme industri. Di sini, tubuh manusia mulai diperlakukan sebagai mesin yang harus berfungsi sesuai dengan standar tertentu, dan normalitas diciptakan sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol populasi. 

Dalam bagian ini, Chapman menyoroti bagaimana kapitalisme industri tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan hidup, tetapi juga cara kita memahami diri kita sendiri sebagai manusia. Konsep normalitas yang muncul pada era ini bukanlah refleksi dari realitas biologis, melainkan konstruksi sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan produktivitas kapitalis. Tubuh manusia, yang sebelumnya dilihat melalui lensa harmoni dan keseimbangan, mulai dipandang sebagai alat mekanis yang harus dioptimalkan untuk efisiensi. Ini menciptakan standar baru tentang apa yang dianggap “normal”—sebuah standar yang mengutamakan produktivitas dan kepatuhan, dan yang secara sistematis menyingkirkan mereka yang tidak dapat atau tidak mau menyesuaikan diri. Peran Francis Galton dalam mengembangkan konsep hirarki kognitif dan eugenika sangat signifikan di sini, karena ide-idenya membantu membentuk dasar ilmiah untuk legitimasi norma-norma ini, yang pada gilirannya memperkuat kontrol sosial dan penindasan terhadap individu-individu yang dianggap “abnormal.” 

Hirarki kognitif mengacu pada gagasan bahwa ada tingkatan atau peringkat dalam kapasitas kognitif manusia, dengan beberapa individu dianggap memiliki kemampuan mental yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Ini memberikan dasar untuk diskriminasi berdasarkan “kecerdasan” atau kemampuan mental yang dianggap lebih rendah. Eugenika, di sisi lain, adalah praktik yang bertujuan untuk “meningkatkan” kualitas genetik populasi manusia melalui seleksi buatan, yang sering kali melibatkan upaya untuk mencegah mereka yang dianggap “tidak layak” dari memiliki keturunan. Galton menggunakan konsep ini untuk membenarkan kontrol dan manipulasi populasi berdasarkan standar neuronormatif, dengan implikasi bahwa hanya mereka yang sesuai dengan norma tersebutlah yang berhak untuk dianggap “normal.” Ide-ide ini tidak hanya memengaruhi kebijakan sosial dan ilmiah pada masanya tetapi juga meninggalkan warisan yang berbahaya, yang terus memengaruhi cara kita memahami dan memperlakukan neurodivergensi hingga hari ini. 

Bagian kedua menggambarkan pembakuan dan penguatan norma-norma ini dalam masyarakat industri dan pasca-industri, serta dampaknya terhadap individu dan kelompok yang tidak sesuai dengan definisi normalitas tersebut. Bagian ini meliputi pembahasan dari Bab 4 hingga Bab 7 (The Eugenics Movement, The Myths of Anti-Psychiatry, Fordist Normalisation, The Return of Galtonian Psychiatry) yang menunjukkan bagaimana norma-norma ini diperkuat selama era industri dan pasca-industri. Chapman mengeksplorasi bagaimana gerakan eugenika menggunakan konsep normalitas untuk membenarkan diskriminasi terhadap mereka yang dianggap “tidak normal,” dan bagaimana era Fordisme – dengan penekanan pada efisiensi, produktivitas massal, dan standar kerja yang seragam—lebih memperketat definisi tentang apa yang dianggap “normal” dalam konteks pekerjaan dan masyarakat. Standar produktivitas yang tinggi ini memaksakan norma yang sangat sempit tentang bagaimana individu seharusnya berfungsi, baik secara fisik maupun mental. Mereka yang tidak mampu atau tidak mau menyesuaikan diri dengan standar ini sering kali dianggap “abnormal” atau tidak layak, dan karenanya, mereka mengalami marginalisasi lebih lanjut.

Ia juga mengkritik gerakan anti-psikiatri, yang meskipun menolak paradigma medis tradisional, sering kali gagal menantang kapitalisme itu sendiri dan norma neuronormatif yang mendasarinya. Chapman menunjukkan bagaimana psikiatri menggunakan metode dan ideologi yang mirip dengan Galton untuk mengkategorikan dan mengatur individu berdasarkan standar neuronormatif. Ini memperkuat kontrol sosial dengan memberikan legitimasi ilmiah kepada upaya untuk menormalkan perilaku dan fungsi neurologis yang berbeda. Bab ini menggambarkan bagaimana konsep-konsep yang tampaknya usang dari eugenika dan hirarki kognitif tetap relevan dan berbahaya dalam konteks medis dan sosial modern, sehingga terus mendikte siapa yang dianggap “normal” dan siapa yang tidak.

Bagian ketiga mengalihkan perhatian pada kritik terhadap normalitas dan kapitalisme, terutama melalui munculnya gerakan neurodiversitas yang menentang dominasi paradigma patologis. Bagian ketiga dari buku ini, yang mencakup Bab 8 hingga Bab 10 (Post-Fordism as a Mass Disabling Event, The Neurodiversity Movement, Cognitive Contradictions), membahas dampak kapitalisme modern terhadap neurodiversitas. Dalam bagian ini, Chapman menjelaskan bagaimana era pasca-Fordisme memperkenalkan bentuk-bentuk baru penonaktifan massal dan bagaimana gerakan neurodiversitas muncul sebagai respons terhadap penindasan neuronormatif. Meskipun demikian, Chapman memperingatkan bahwa kapitalisme telah mencoba mengooptasi gerakan ini, menjadikan neurodivergensi sebagai sumber daya produktivitas tanpa benar-benar mengubah struktur sosial yang ada. Ia juga mengidentifikasi kontradiksi kognitif yang dihasilkan oleh kapitalisme, yang tidak hanya menekan individu neurodivergen tetapi juga memengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam bagian ini, Chapman juga menyoroti bagaimana gerakan neurodiversitas berusaha mengubah cara kita dalam memandang dan memperlakukan neurodivergensi, dengan menolak anggapan bahwa perbedaan neurologis adalah sesuatu yang perlu “diperbaiki” atau “disembuhkan.” Gerakan ini mendorong pengakuan dan penerimaan terhadap berbagai cara berpikir, belajar, dan berinteraksi dengan dunia, menantang paradigma patologis yang telah lama mendominasi. 

Terakhir, bagian keempat menawarkan visi masa depan yang melampaui norma neuronormatif, di mana Chapman mengajak pembaca untuk mempertimbangkan perubahan sosial radikal yang diperlukan untuk mencapai pembebasan neurodivergen dan keadilan sosial yang lebih luas. Bagian ini dibahas dalam Bab 11 (After Normality), menawarkan visi masa depan yang melampaui norma neuronormatif. Chapman menggambarkan bagaimana pembebasan neurodivergen dan pembongkaran kapitalisme menjadi pusat dari perjuangan sosial yang lebih luas. Ia mengajak pembaca untuk mempertimbangkan kembali apa yang dianggap “normal” dan untuk menyadari bahwa perubahan radikal diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Dalam bagian akhir ini, Chapman juga menawarkan kerangka untuk tindakan yang dapat diambil menuju perubahan yang lebih mendalam dan transformatif. Ia menekankan bahwa untuk mencapai pembebasan neurodivergen yang sejati, masyarakat harus bergerak melampaui reformasi permukaan yang hanya mengakomodasi perbedaan dalam batas-batas yang ditentukan oleh kapitalisme. Bagi Chapman kita mesti menyerukan upaya untuk pembongkaran struktur ekonomi dan sosial yang ada, yang telah lama menguntungkan norma-norma yang menindas dan mengecualikan mereka yang tidak sesuai. Visi masa depan yang ditawarkannya mencakup pembentukan masyarakat di mana keberagaman neurologis tidak hanya ditoleransi tetapi dirayakan sebagai bagian integral dari keberagaman manusia. Ini menuntut pergeseran mendasar dalam cara kita memandang produktivitas, nilai, dan keberagaman, serta komitmen kolektif untuk menciptakan sistem yang mendukung keadilan sosial, inklusivitas, dan penghargaan terhadap semua bentuk keberagaman manusia. Kita sebaiknya tidak hanya mengkritisi status quo, tetapi juga berani membayangkan dan memperjuangkan dunia yang benar-benar berbeda, di mana setiap individu dapat berkembang tanpa dibatasi oleh norma-norma yang menekan dan membatasi potensi manusia. 

The post Neurodiversitas dan Kritik atas Konsep Normal di Masyarakat Kita first appeared on The Suryakanta.

Horgan, Amelie. 2021.

Setelah lulus dari universitas, layaknya jutaan fresh graduate lain, saya dihadapkan pada pertanyaan yang sering membuat ngeri: mau kerja apa? Kengerian tersebut terasa makin pekat lantaran selama ini, pekerjaan kerap kali dibingkai sebagai satu-satunya keterampilan manusia abad ke-21: Carilah apa yang kamu suka, pelajarilah dengan dalam, dan dedikasikan seluruh hidupmu untuk pekerjaan itu. Bahkan jika tidak menyukai pekerjaanmu, tetap penting untuk membentuk diri sedemikian rupa sehingga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Di sisi lain, dunia kerja kini menjanjikan lingkungan yang lebih menyenangkan. Hari-hari bekerja yang monoton sudah berakhir, kini saatnya menyambut rezim kerja fleksibel dan kreatif. 

Pengalaman singkat saya masuk ke dalam dunia kerja menunjukkan satu hal yang pasti, bahwa ternyata bekerja tidak semenyenangkan itu. Realisasi bahwa pekerjaan kita tidak menyenangkan diulas lebih dalam oleh Amelie Horgan dalam Lost in Work: Escaping Capitalism yang diterbitkan oleh penerbit kiri Pluto Press pada 2017 silam. Buku ini menanggapi secara serius rasa malas kerja yang tampaknya kini sudah menjadi lelucon umum. Menariknya, ia berusaha menempatkan “malas” dalam kritik yang lebih luas terhadap rezim kerja di bawah kapitalisme.

Menilik Kapitalisme dan Kultus “Kerja Baru” 

Kapitalisme sering disebut dengan enteng, baik sebagai bagian dari gerakan anti-kapitalisme mahasiswa atau sebagai lelucon antara pekerja (contohnya dengan sebutan “budak korporat” dan “sekrup kapitalisme”). Seiring waktu, walau kapitalisme berhasil menjadi terma yang menakutkan, ia juga menjadi dangkal. Horgan percaya bahwa untuk melawan kapitalisme dengan handal, penting untuk mengenal lebih dalam apa itu kapitalisme dan bagaimana cara kerjanya. Semangat ini mendasari analisis Horgan pada Bab 1 sampai Bab 3. 

Amelie Horgan

Horgan melihat kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang secara inheren eksploitatif dan penuh kekerasan. Ia mendefinisikan kapitalisme sebagai “sistem pengorganisasian manusia yang unik di mana kebutuhan manusia dibentuk dan dipenuhi dalam pasar” (p.63). Motif yang membuat kapitalisme terus berjalan adalah mengambil keuntungan (profit motive). Motif mengambil keuntungan dimiliki pemilik kapital untuk terus mengakumulasi keuntungan, sering kali tanpa pertimbangan terhadap prosesnya yang eksploitatif terhadap pekerja. Horgan menambahkan bahwa tidak hanya pemilik kapital mengesampingkan pengalaman pekerja, konsumen pun melakukannya. Konsumen lebih sering mengkontestasikan etika proses produksi sebuah produk alih-alih pemenuhan hak para pekerja, sebuah fenomena yang disebut Horgan sebagai “liga konsumen” (consumer league). 

Kapitalisme melahirkan rezim kerja yang kita ketahui sekarang, yaitu “rezim kerja baru”. Rezim kerja baru berbeda drastis dengan zaman Fordisme. Fordisme terkenal dengan kerja produksi massal berbasis mesin yang “membosankan”. Sementara itu, dalam rezim kerja baru, pekerjaan bersifat fleksibel, kreatif dan tampaknya “menyenangkan”. 

Horgan mengungkap bahwa rezim kerja baru sejatinya penuh kontradiksi. Pertama, rezim kerja baru sejatinya tidak menyenangkan. Ia membuat batas antara kerja dan kehidupan kita di luar kerja menjadi kabur. Seolah, segala yang kita senang lakukan harus dimonetisasi. Bahkan, rekan kerja kini dianggap sebagai “keluarga” dan emosi kita juga harus “dijual” untuk memuaskan atasan. Kedua, rezim kerja baru juga hanya menyenangkan untuk sebagian orang. 

Horgan menggarisbawahi bahwa kini masyarakat dibagi menjadi dua kategori. Mereka yang memiliki pekerjaan aman dan “menyenangkan” hanyalah minoritas. Sementara, mayoritas pekerja menyediakan jasa untuk menopang kehidupan para kelompok minoritas. Kerap kali, kelompok mayoritas bekerja dengan kondisi yang naas, contohnya dengan kontrak zero-hour, bayaran rendah, dan minimnya kontrol terhadap sistem kerja. 

Bagaimana Kapitalisme Mengubah Kita

Kini, kita telah mengerti apa itu kapitalisme. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kapitalisme mengubah kita? Bagaimana kapitalisme membentuk interaksi antar individu dan masyarakat? Pertanyaan ini dijawab Horgan dalam bab 4 sampai 6. 

Horgan memulai analisis dari unit terkecil, sang individu. Horgan berargumen bahwa untuk mengerti dampak kapitalisme terhadap individu, penting untuk memahami teori alienasi Marx. Teori Marx mendikte bahwa kapitalisme mengambil hal-hal yang membuat kemampuan manusia seperti berkarya, berempati, dan keinginan untuk diterima dalam komunitas, semata sebagai alat pembuat keuntungan. Ditambah lagi, keinginan kita untuk mendapat rekognisi kini didisrupsi. Di masa sebelumnya, rasa penerimaan bisa kita dapatkan dari keluarga dan komunitas. Sementara itu, di bawah kapitalisme, sistem pemberian rekognisi eksklusif dimiliki melalui pekerjaan. Akibatnya, kapitalisme menjadi candu sekaligus perusak. Individu dibuat tidak yakin tentang siapa diri mereka di luar kapitalisme. Hubungan kita dengan orang lain menjadi instrumental, dan dunia terasa asing. Pun dengan pengetahuan tentang kejamnya sistem pekerjaan, sang individu tak bisa keluar dari jerat dengan mudah. Hal ini terjadi lantaran sistem kerja kita diterapkan secara koersif. Seolah-olah tanpa bekerja, kita tak memiliki modal untuk bertahan hidup. Gabungan dari candu dan koersi yang diberikan oleh kapitalisme pada akhirnya mengubah individu di tingkat massal. Kini, kita semua dijerat dalam kultus produktivitas dan kurasi identitas tanpa henti. 

Selain itu, kapitalisme membuat masyarakat menjadi nirempati. Horgan menggunakan ide Gerard Cohen untuk menunjukkan bagaimana kapitalisme membatasi empati karena dua faktor. Pertama, faktor perbedaan dunia. Horgan berargumen bahwa, karena kapitalisme hanya bisa berjalan karena adanya ketimpangan ekonomi masif antar kelas sosial, sehingga realita yang dihidupi oleh masyarakat menjadi jauh berbeda. Akibatnya, masyarakat dengan kelas sosial berbeda seakan-akan hidup di dunia terpisah. Kedua, faktor perasaan komunal. Horgan menjelaskan bahwa karena minimnya rasa kepemilikan bersama, contohnya atas barang publik, perasaan komunal menjadi hilang. Kedua faktor ini membuat komunitas kehilangan faktor perekatnya dan pada akhirnya melemahkan komunitas tersebut.

Pergerakan yang sempurna? 

Horgan menjelaskan dengan rinci mengenai kondisi kelam masyarakat di bawah kapitalisme. Namun, tulisan Horgan bukan tanpa optimisme. Dalam bab 7 sampai 9, ia menunjukkan bahwa agensi kita tak pernah sepenuhnya dirampas oleh sistem kapitalisme. Ada berbagai siasat menarik untuk melawan sistem kerja kapitalis, baik di level individu maupun komunitas. Horgan memperingatkan bahwa cara yang ia sebutkan sama sekali tidak sempurna, tetapi masing-masing teknik tetap layak dicoba.

Pada level individu, Horgan mengambil studi kasus unik yaitu kasus “ghost worker” di Valencia. Pekerja bayangan ini adalah kasus asli seorang pekerja sipil yang dibayar rutin oleh negara walau bertahun-tahun tidak pernah bekerja. Ia mengakali sistem dengan absen pagi saja, lalu pergi dan kembali lagi ke kantor untuk absen pulang. Sebenarnya tidak jelas apakah sang pekerja bayangan memilih tidak masuk kerja atas dasar semangat anti-kapitalis atau karena malas saja. Namun, pekerja bayangan tetap menjadi kasus resistensi individu yang ekstrem dan menarik. Kini, dengan teknologi absensi di hampir semua kantor, mungkin lebih sulit mereplika kejenakaan sang pekerja bayangan. Namun, muncul pula perlawanan baru yang cukup populer yaitu dengan “quiet quitting”, kondisi di mana pekerja dengan sengaja melakukan usaha minim untuk mempertahankan pekerjaan saja, tetapi tidak lebih dari itu. 

Walaupun perjuangan individu melawan sistem menjadi langkah penting, Horgan mengajak pembaca untuk memikirkan ulang gambaran besar secara sistemik. Ia berargumen bahwa perlawanan individu kerap kali terbatas pada keluhan tentang elemen-elemen yang ada di sistem kerja tertentu dengan harapan bahwa pekerjaan selanjutnya akan lebih baik. Akibatnya, keluhan pekerja tidak terhubung dengan keresahan terhadap sistem kerja secara lebih luas. Menurut Horgan, resistensi yang terisolasi di tingkat individu sedikit banyak akan terjawab dengan bergabung dengan serikat pekerja. Menurut Horgan, memang benar serikat pekerja sering kali masih menjadi alat kepentingan sejumlah orang. Namun, ia meyakinkan pembaca untuk bersedia melihat serikat sebagai proyek politik yang perlu dibentuk bersama dan diperjuangkan. 

Horgan juga memberikan jalan keluar terakhir: berhenti bekerja. Sistem kapitalisme yang selalu meminta “lebih” dari individu telah menimbulkan kelelahan massal. Antidot yang menarik untuk dicoba adalah untuk berhenti bekerja saja. Namun, Horgan juga sadar bahwa berhenti bekerja walau untuk sementara adalah kemewahan yang hanya dimiliki beberapa orang di kelas atas. Sering kali, saat satu pekerja berhenti bekerja, pekerja lain yang dibayar lebih rendah harus mengisi kekosongan tersebut.

Jadi Apa Kita, Para Pekerja? 

Buku Lost in Work adalah buku pembuka yang baik bagi mereka yang ingin belajar tentang posisi mereka dalam rezim kerja kapitalis. Membaca buku ini terasa seperti berbincang dengan seorang teman. Ia membuat kita merasa tidak sendiri dalam kelelahan dengan cara mengaitkan keluhan individu terhadap tren kapitalisme global. Horgan juga cermat menanggapi keraguan kita terhadap argumen anti-kapitalisme, sesuatu yang saya rasa menjadi nilai utama dari buku ini. Horgan berulang kali mengatakan bahwa kita tidak boleh terlena dengan bayangan bahwa kehidupan sebelum kapitalisme adalah kehidupan sempurna dan tanpa eksploitasi. Pun kita tidak bisa mengatakan bahwa kemajuan yang dibawa oleh kapitalisme sepenuhnya buruk. Namun, kita perlu mengakui bahwa kapitalisme penuh dengan kontradiksi dan yang hanya bisa bekerja justru karena kontradiksi tersebut. Contohnya, untuk menopang kerja yang menyenangkan, miliaran orang lain harus bekerja dalam kerja eksploitatif dan berbahaya. Untuk bekerja dengan bebas dan aman, sebanyak 60% pekerja harus bekerja dalam pekerjaan informal dan tanpa kontrak (p.64). Horgan mengajak kita untuk tidak terlena dengan mimpi indah yang dijual kapitalisme yang hanya mewakilkan sepeser pengalaman pekerja di dunia. 

Buku Horgan pada akhirnya menunjukkan bahwa ketidaksempurnaan adalah teman kita. Walau perlawanan terhadap kapitalisme tidak akan pernah sempurna, rezim kerja kapitalisme yang kita hadapi juga penuh celah untuk bisa kita gunakan. Di hadapan ketidaksempurnaan ini, Horgan mengingatkan kita bahwa perlawanan bisa dimulai dengan langkah sederhana yang perlu banyak keberanian: dengan jujur kepada diri sendiri bahwa pekerjaan kita memang tidak semenyenangkan itu, dan mari memulai perjalanan dari sana. 

The post Tersesat dalam Pekerjaan, Kabur dari Kapitalisme first appeared on The Suryakanta.

Alatas, Syed Hussein. 1977.

Dari zaman kolonial hingga hari ini, orang-orang pribumi di Asia Tenggara seringkali dicap dengan stereotip sebagai bangsa yang pemalas. Dalam karya monumental bertajuk The Myth of the Lazy Native, Syed Hussein Alatas membongkar mitos ini dan menjejaki asal-usul penyebutan “malas” dalam ideologi kapitalisme kolonial. Gambaran inlander yang malas justru dibaca sebagai konstruksi untuk menjustifikasi penjajahan serta mengabaikan perlawanan terhadap rezim kolonial. 

The Myth of the Lazy Native pertama kali terbit pada 1977, satu tahun sebelum Orientalisme oleh Edward Said lahir. Mirip dengan tesis Said, Alatas berargumentasi bahwa gambaran para penulis Barat atas bangsa-bangsa Timur senantiasa didistorsi dengan bias Eurosentris. Namun, jika karya Said kadang kala dituduh ahistoris lantaran membicarakan “Barat” dan “Timur” secara esensialis, sosiolog kelahiran Bogor ini justru menempatkan wacana Orientalis dalam sejarah kolonialisme dan proses ekonomi politik yang materiil. Alatas memaparkan bagaimana penjajah Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol sengaja menghancurkan kekuatan bangsa-bangsa pribumi lalu menghina ketika mereka menolak dieksploitasi dalam berbagai proyek perkebunan dan industri pertambangan milik penjajah. Bagi Alatas, Orientalisme merupakan hasil dari sejarah penjajahan. 

Dari Pujian ke Ejekan

Di masa awal ketika kapal-kapal Eropa mulai berdatangan ke Asia Tenggara, bangsa-bangsa pribumi sering kali dipuji atas keterampilan mereka dalam kerajinan, pertanian, dan industri-industri kecil. Para saudagar dari Jawa, Melayu, dan Filipina juga terkenal sebagai kekuatan komersial besar yang pandai dan rajin dalam berdagang.  

Namun, sejak abad ke-18, citra tersebut mulai berubah. Tiba-tiba, para pribumi yang dulu dipuji, mulai diejek dan dijuluki sebagai pemalas. Apa alasannya? 

Secara garis besar, ada dua penjelasan yang ditawarkan Alatas atas kemunculan wacana ini. Pertama, kolonialisme berdampak besar pada masyarakat pribumi, sengaja menghancurkan kelas pedagang dan menyebarkan berbagai penyakit seperti malaria serta penggunaan candu. Kedua, definisi “malas” (lazy atau indolent) dalam ideologi kolonial mengabaikan kerja keras yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari para petani dan nelayan. Pasalnya, para penjajah hanya menghargai kerja dalam industri-industri milik kolonial yang umumnya ditolak oleh masyarakat pribumi. 

Sayangnya, wacana rasis tersebut tidak selesai dengan kemerdekaan dan pengusiran penjajah. Kata Alatas, stereotip tentang pribumi malas tetap memengaruhi wacana akademik dan kebijakan pemerintah. Jika dipantau lagi, setelah hampir setengah abad sejak penerbitan buku ini, sepertinya mitos pribumi malas masih belum mati juga, dan kritik Alatas tetap relevan di masa kini. 

Kapitalisme Kolonial

Alatas menegaskan bahwa “kapitalisme kolonial” di Asia Tenggara identik dengan monopoli. Kejayaan Belanda di bidang komersial diraih dengan kehancuran para pesaing dari bangsa-bangsa lokal melalui berbagai perjanjian dengan penguasa tempatan yang menjamin hak perdagangan eksklusif bagi Belanda. Alhasil, VoC (Vereenigde Oostindische Compagnie atau Perusahaan Hindia Timur Belanda) menjadi satu-satunya aktor besar dalam perdagangan, sehingga kelas pedagang pribumi lambat laun menghilang. 

Syed Hussein Alatas

Gara-gara kolonialisme, kehidupan masyarakat pribumi menjadi kurang dinamis. Kegiatan ekonomi mereka dibatasi pada subsistensi dan perkebunan yang menyuplai Kompeni dengan berbagai komoditas yang mereka pasarkan. Ekonomi perkebunan diimplementasikan berlandaskan hierarki rasial yang mensubordinasi pekerja pribumi di bawah kalangan elit kulit putih. Di Jawa, dinamika tersebut muncul dalam sistem kerja paksa atau cultuurstelsel. Semua keengganan dan perlawanan bangsa pribumi terhadap sistem yang tidak manusiawi disalahtafsirkan oleh ideologi kolonial sebagai bukti kemalasan.

Pada skala lokal, para pendatang dari Tionghoa memenuhi peran sebagai pedagang-pedagang kecil. Dalam sistem rasial Belanda, hanya pribumi yang dikenakan kerja paksa, sehingga memungkinkan para pedagang asing untuk mendominasi kegiatan pasar. Konyolnya, kenyataan struktural ini lalu tercerminkan dalam wacana tentang “pribumi malas,” dan mereka kerap dibandingkan dengan bangsa Tionghoa yang dianggap rajin dalam bekerja dan berdagang. 

Menurut Alatas, kolonialisme justru menghalangi perkembangan ekonomi di tengah masyarakat Asia Tenggara. Alih-alih dimekarkan oleh kolonialisme atau dibiarkan berkembang secara mandiri, tanah jajahan dihisap dan direpresi. Seandainya elit lokal tidak dihancurkan dan disubordinasi sebagai kelas birokrat kolonial, Alatas berkeyakinan bahwa masyarakat pribumi pasti bisa meraih modernisasi secara mandiri dengan menyerap teknologi dan pemikiran yang sedang berkembang di Barat. 

Sebagian pembahasan Alatas terinspirasi oleh analisis Jose Rizal, seorang sarjana Filipina dari era kolonial yang pada 1890 menuliskan tentang “kemalasan bangsa Filipina.” Rizal mengakui bahwasannya bangsa Filipina terbelakang dan bersifat malas. Namun, ia tegaskan bahwa fenomena tersebut justru hasil dari penjajahan Spanyol yang telah membunuh sebagian besar penduduknya, merepresi, dan mencuri dari pengusaha-pengusaha lokal. Bagi Alatas, sama seperti Rizal, kebanyakan kekurangan dalam masyarakat pribumi justru bisa dilacak penyebabnya kepada proses penjajahan. 

Malas atau Antikapitalis?

Namun, layak dipertanyakan, apakah sifat “malas” yang disoroti para penjajah benar-benar harus dilihat sebagai kekurangan? Atau mungkinkah ada konflik dalam nilai yang membedakan ideologi penjajah dan kehidupan pribumi secara fundamental? 

Di Jawa, sistem cultuurstelsel dijustifikasi oleh kaum konservatif Belanda dengan alasan bahwa bangsa Jawa terlalu malas untuk dipekerjakan, kecuali kalau dipaksa. Di Semenanjung Melayu, bangsa Melayu dianggap terlalu sulit diatur, sehingga pemerintah kolonial Inggris mengimpor pekerja-pekerja dari Tiongkok dan India selatan untuk dikerahkan (secara terpaksa) dalam perkebunan karet dan pertambangan timah. Apakah fenomena ini benar-benar membuktikan bahwa masyarakat pribumi adalah pemalas? 

Tentu saja tidak. Alatas membantah mitos tersebut dengan menegaskan bahwa menyambung hidup di masyarakat petani atau nelayan pasti membutuhkan kerja keras. Kalau pribumi itu malas, ia pasti sudah lama punah. Namun, para penulis Eropa yang menjuluki demikian sebetulnya tidak pernah benar-benar melihat kehidupan desa di Jawa atau kampong di Malaya. Menurut Alatas, para penjajah hanya menghargai nilai kerja sebagai “bekerja” ketika aktivitas tersebut terjadi dalam produksi kapitalis yang menguntungkan penjajah.

“Yang membuat bangsa Melayu diberi julukan sebagai pemalas adalah penolakan mereka untuk dijadikan alat dalam sistem produksi kapitalisme kolonial” (72). Orang pribumi boleh saja bersusah payah menanam padi atau melaut mencari ikan, tetapi selama tidak mau diupah rendah sebagai buruh perkebunan tebu atau tambang timah, ia akan dianggap pemalas di mata penjajah. 

Sebaliknya, orang-orang Tionghoa yang didatangkan ke Semenanjung Melayu dipuji sebagai pekerja yang baik dalam citra penjajah Inggris. Mereka mau (atau biasanya ditipu atau dipaksa) bekerja untuk mendapatkan upah harian (yang jarang juga cair) demi keuntungan kolonial. Mirip dengan orang-orang Tamil dari India selatan yang didatangkan dengan tujuan yang sama. Dalam sebuah tulisan oleh seorang Inggris, mereka diibaratkan sebagai hewan bagal yang mudah dipekerjakan. 

Kapitalisme –terlebih kapitalisme kolonial –membutuhkan sumber daya manusia murah yang tenaganya bisa dihisap demi keuntungan sebesar-besarnya. Entah melalui penggusuran petani atau dengan penculikan dan perbudakan, sistem kapitalis selalu berusaha memastikan adanya kelas pekerja untuk dieksploitasi. Proses proletarisasi tersebut tidak mungkin terjadi tanpa perlawanan. Namun konyolnya, perlawanan tersebut justru dipahami oleh para penjajah sebagai semacam cacat dalam bangsa pribumi. Jika ideologi kolonial melihat sikap pribumi sebagai bukti sifat pemalas, Alatas mendorong kita untuk menafsirkan kembali serta menghargai makna “malas” sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim kapitalis dan kolonial.

Siapa yang Malas? Siapa yang Salah?

Ironisnya, Alatas mencatat bahwasannya kaum kulit putih sendiri hampir tidak pernah terlibat dalam kerja keras dalam dunia kolonial Asia Tenggara. Mereka semua dimanjakan oleh hidup serba gampang karena dilayani terus oleh pembantu, babu, atau kuli. Mereka adalah kelas yang tidak produktif dan parasitik, bertambah kaya atas upaya orang-orang yang dijajah. Di dunia kolonial, yang malas justru adalah si penjajah. 

Menurut Alatas, wacana rasis yang sudah terbukti absurd ini bisa dipahami sebagai hasil dari “kegagalan dalam bertanggung jawab” (misplaced responsibility). Para penjajah “menyalahkan para pribumi untuk masalah-masalah yang mereka ciptakan sendiri” (205). Penjajahan telah menghancurkan kelas pedagang pribumi, mensubordinasi bangsa pribumi di dalam hierarki rasial, menyebarkan candu, memperluas sistem perbudakan, dan menyebabkan peningkatan kasus malaria. 

Lalu, mereka berani menyalahkan pribumi sebagai bangsa pemalas? 

The post Malas atau Antikapitalis? Wacana Rasis dalam Kolonialisme first appeared on The Suryakanta.

“Climate change is real. It is happening right now, it is the most urgent threat facing our entire species and we need to work collectively together and stop procrastinating.” 

Perubahan iklim adalah situasi nyata yang sedang terjadi saat ini. Ini adalah ancaman besar yang dihadapi oleh seluruh spesies, maka kita harus bekerja bersama-sama dan berhenti menunda-nunda. 

Pada 2016 lalu, Leonardo Di Caprio akhirnya meraih penghargaan Oscar setelah dua puluh tahun lebih berkiprah di kancah Hollywood. Namun, alih-alih berbahagia atas pencapaian tersebut, ia justru memilih untuk mengucapkan sesuatu di luar ekspektasi semua orang: mengingatkan urgensi menjaga lingkungan, dengan mengucap kalimat seperti tercatut pada baris awal paragraf ini. 

Permasalahan lingkungan adalah pembahasan pelik. Meskipun krisis iklim berdampak besar bagi planet kita, aspek lingkungan kerap tidak masuk dalam skala prioritas kehidupan seseorang, apalagi para pemilik modal. Sebab, dalam sistem kapitalisme, pemilik modal memiliki kepentingan utama memperoleh keuntungan maksimal yang kerap kali bertentangan dengan kepentingan lingkungan dan hajat hidup masyarakat lebih luas. Al Gore, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat pernah berkampanye tentang isu lingkungan melalui film dokumenter besutan Davis Guggenheim, An Inconvenient Truth (2006). Film tersebut kemudian diikuti dengan berbagai pembahasan, termasuk buku yang menyoroti perlunya tindakan kolektif untuk mengatasi krisis iklim. Salah satu penulis yang memiliki kegelisahan dan napas serupa yakni Naomi Klein dalam This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate.

Momen Eureka Naomi Klein 

This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate berisi pesan dan harapan untuk generasi masa depan. Menggunakan tema aktivisme lingkungan, Klein memberikan latar belakang menarik dalam menuliskan buku ini sehingga menyentil untuk dibaca. Salah satu contoh, Silent Spring (1962) oleh Rachel Carson –seorang ahli biologi kelautan Amerika – ditulis lantaran ia gelisah tak pernah lagi mendengar kicauan burung tatkala bangun pagi hingga akhirnya mengantarkan penelitian tentang populasi burung di wilayah tempat Carson tinggal yang rupanya menderita karena penggunaan pestisida sintetis DDT. Sementara itu, Naomi Klein menggelisahkan bagaimana jika anak-anaknya di masa depan tidak bisa menjumpai rusa besar (moose) seperti yang ia lihat saat ini atau mirip gambaran dalam dongeng pengantar tidur untuk sang anak, Looking for a Moose (2006). Menurut penuturan seorang teman Klein, ada seekor rusa besar di belahan dunia lain yang berubah warna menjadi hijau akibat terkontaminasi racun pasir tar (oil sand), bahkan berujung pada kematian. 

Naomi Klein

“Apakah suatu hari nanti anakku masih akan melihat tikus dan hewan lainnya?”, begitu Naomi Klein mempertanyakan. Kegelisahan tersebut menginspirasi Klein mengeksplorasi hubungan antara kapitalisme dan lingkungan. Dalam This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate, ia percaya bahwasannya akar penyebab perubahan iklim ialah kelemahan yang melekat pada sistem ekonomi kapitalis. Menurut Klein, pertumbuhan ekonomi, orientasi keuntungan, dan konsumerisme bertentangan dengan tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim, misalnya mengurangi emisi karbon dan beralih ke sumber energi berkelanjutan.

Alhasil, membaca buku ini memberikan pengalaman layaknya menyelam di lautan luas dan dalam. Analisis mengenai hubungan antara kapitalisme dan lingkungan hidup sangat komprehensif, pun dengan berbagai penelitian serta data menjadi argumen penting dalam buku ini. Membaca halaman demi halaman membuat kita seperti sedang menjelajah ekosistem dan keanekaragaman kehidupan.

Perubahan Iklim adalah Pertarungan antara Manusia dan Planet Bumi

Tesis utama Klein membahas tentang penyebab perubahan iklim, yakni kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Ia percaya, kapitalisme bagaikan predator yang memakan sumber daya bumi dengan kecepatan penuh dan tidak memberikan ruang untuk hidup berkelanjutan. Dorongan rasa lapar atas dasar keuntungan dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada eksploitasi dan degradasi alam. 

Konsekuensi ekonomi kapitalisme ini sangat mengerikan. Perlahan, lautan diracuni emisi karbon, dan daratan berisi polusi sebagai akibat kecanduan manusia terhadap bahan bakar fosil. Tak tersedia lagi ruang aman dan nyaman di darat maupun laut. Dampaknya, keseimbangan ekosistem bumi makin rapuh. Ia berpendapat bahwa solusi untuk krisis iklim harus melampaui tindakan individu. Meski mengganti bohlam lampu hemat energi, bersepeda ke tempat kerja, atau keranjang belanja adalah solusi personal yang baik, menurut Klein, dunia membutuhkan aksi lebih, yakni perubahan secara kolektif dan sistemik. Salah satunya termasuk pergantian bahan bakar fosil menuju energi terbarukan secara radikal, dan distribusi sumber daya yang adil. 

Klein mengajak kita untuk mengubah seluruh ekosistem menuju keseimbangan berkelanjutan dan adil dengan meninggalkan sistem kapitalis menuju sistem ekonomi yang memelihara dan mendukung alam. Meski demikian, ia pun tak menafikan bahwasannya transformasi tersebut tidaklah mudah. Sebab, industri bahan bakar fosil bagaikan gurita raksasa dengan tentakel yang melilit setiap bagian kehidupan kita. 

Namun Klein juga optimis dan percaya bahwa kita memiliki perangkat dan pengetahuan dalam membangun dunia baru yang berkelanjutan dan adil. Ia melihat secercah harapan melalui gerakan akar rumput yang berjuang melawan industri bahan bakar fosil, keserakahan kapitalis, dan kelambanan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan lingkungan. Menurut Klein, berbagai gerakan akar rumput bagaikan kawanan ikan yang bekerja sama menavigasi arah dalam menghadapi arus perubahan iklim. 

Jalan keluar dari cengkeraman kapitalisme

Setelah mengkaji berbagai gerakan akar rumput dan strategi melawan ekonomi kapitalis, Klein menyoroti berbagai contoh komunitas dan organisasi yang berhasil mendorong keadilan lingkungan dan praktik berkelanjutan. Menurut Klein, ini menunjukkan bahwa tindakan kolektif bisa menciptakan perubahan. Selain itu, ia juga mengadvokasi sistem ekonomi baru yang memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan makhluk bumi. 

Selain menghidupkan gerakan akar rumput, Klein juga membahas tentang upaya menuju energi terbarukan. Ia berpandangan bahwa transisi menuju energi terbarukan tak hanya diperlukan untuk mengatasi krisis iklim, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Di samping itu, Klein mengadvokasi “upaya transisi bijak” dengan memastikan pekerja dan masyarakat yang bergantung pada industri fosil agar tidak tertinggal. Ini berarti menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan, menyediakan program pelatihan dan pendidikan, serta berinvestasi di bidang infrastruktur dan layanan publik.

Tak lupa, Klein menyoroti titik temu antara perubahan iklim dan keadilan sosial dengan berpendapat bahwa perjuangan melawan perubahan iklim harus mengatasi permasalahan kelas seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, kontrol demokratis berperan penting untuk mengalihkan penguasaan industri bahan bakar fosil kepada masyarakat untuk merumuskan keputusan untuk penggunaan dan produksi energi mereka sendiri. Selain itu, perlu juga meminta pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan atas tindakan mereka dan memastikan bahwa publik memiliki suara dalam kebijakan lingkungan.

Menyelamatkan Lingkungan? Kita Semua Harus Bertindak!

Pada akhirnya, This Change Everything: Capitalism vs. The Climate adalah ajakan untuk bertindak di tengah krisis lingkungan dan iklim. Ini adalah seruan bagi kita untuk bersatu sebagai komunitas global dan mengambil tindakan kolektif secara radikal untuk mengatasi krisis iklim. Secara metaforik, kita semua bagaikan pelaut di atas kapal yang sedang mengarung badai di tengah samudra. Kita harus mengerahkan seluruh tenaga dan alat untuk mengarahkan kapal menuju tempat aman. 

Upaya kolektif menjadi penting karena kita tidak bisa berpangku tangan pada politisi yang berpihak pada percepatan ekonomi dan kapitalisme ketimbang memedulikan persoalan lingkungan. Alegorinya bak pertarungan antara David versus Goliath. Politisi sebagai pemangku kebijakan negara tanpa ragu akan menaruh uang mereka pada Goliath yang diibaratkan raksasa kapitalisme. 

Melalui buku ini, Klein menekankan bahwa ketakutan adalah respons rasional terhadap kenyataan bumi yang sedang sekarat, tetapi tentu harus diimbangi dengan prospek membangun masa depan lebih baik. Buku ini terasa seperti surat dari seorang aktivis, dikirimkan melalui kotak pos kepada setiap orang yang peduli akan kehidupan anak cucu nanti. Pendekatan metaforis Klein membantu kita menghidupkan isu kompleks berkaitan perubahan iklim. Apalagi, ia berargumen disertai data penelitian yang kuat. Buku ini wajib dibaca oleh siapa saja yang peduli dengan masa depan planet kita, karena akan menginspirasi untuk bertindak membangun dunia yang lebih berkelanjutan dan adil. 

The post Perubahan Iklim di Depan Mata? Ajakan Memupuk Gerakan Kolektif untuk Membasmi Raksasa Kapitalisme first appeared on The Suryakanta.

Suwandi, Intan. 2019.

Dalam ekonomi global saat ini, sebagian besar produksi terjadi di negara-negara “berkembang” seperti Tiongkok, India, dan Indonesia. Namun, sebagian besar keuntungan dari produk-produk yang dihasilkannya tetap menggunung dalam dompet para kapitalis di Eropa, Amerika, dan Jepang. Enak saja! Kok bisa? 

Menurut Intan Suwandi, seorang sosiolog dan penulis buku Value Chains, paradoks ini dilandasi oleh sistem imperialis di mana perusahaan-perusahaan multinasional berhasil mengontrol proses produksi dan mengeruk keuntungan dari negara-negara di Belahan Bumi Selatan (Global South) melalui proses yang disebut dengan “pencaplokan nilai” (value capture). 

Banyak komoditas yang dipasarkan bercap merek perusahaan multinasional seperti Apple atau Nike nyatanya tidak benar-benar diproduksi oleh perusahaan tersebut. Sebenarnya, sebagian besar proses produksi (dari pengolahan bahan dasar hingga perakitan akhir) dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil di bawah kontrol perusahan multinasional tersebut. 

Buku ini menyediakan analisis sekaligus kritik tajam dan menyeluruh terhadap sistem kapitalis modern. Suwandi menjelaskan bagaimana struktur imperialisme menguntungkan perusahaan-perusahaan multinasional serta merugikan kaum buruh di negara-negara Selatan, dengan studi kasus dari dua perusahaan pemasok di Indonesia. Secara terperinci, ia juga mengkaji strategi-strategi terbaru dalam dunia bisnis, yang menurutnya, dengan licik berhasil untuk semakin memperketat cengkeraman kapitalisme terhadap buruh dan lingkungan hidup di negara-negara Selatan. 

Pergeseran Produksi ke Bumi Selatan: Penyeimbangan atau Eksploitasi?

Dari zaman kolonial hingga awal era poskolonial (1970an), sebagian besar produksi industrial di dunia terjadi dalam negara-negara imperialis atau Belahan Bumi Utara (yaitu Eropa barat, Amerika utara, dan Jepang). Merekalah yang pertama mencapai industrialisasi. Dalam struktur imperialisme global pada saat itu, negara-negara Selatan berperan sebagai pemasok sumber daya alam dan bahan-bahan olahan dasar yang diimpor ke negara-negara Utara dengan harga murah.

Penting dicatat bahwa istilah “Utara” dan “Selatan” di sini tidak digunakan dalam arti geografis, melainkan dalam arti ekonomi-politik untuk membedakan antara negara-negara yang diuntungkan dan dirugikan oleh sistem imperialis global.

Intan Suwandi

Namun, sekitar dekade 1970an, mulai ada pergeseran pusat produksi global dari Utara ke Selatan. Dengan pergeseran ini, dunia Selatan menjadi pusat produksi komoditas, dan negara-negara Utara justru beralih sebagai pusat konsumsi. Pada tahun 2010, Suwandi mencatat, terdapat 541 juta pekerja industrial di negara-negara Selatan, sementara di dunia Utara, jumlahnya hanya 145 juta pekerja. 

David Harvey, seorang intelektual Marxis, berkesimpulan bahwa pergeseran ini menandakan bahwa “imperialisme” sudah tidak relevan lagi untuk memahami ekonomi global setelah negara-negara Selatan sudah menjadi pusat industri. Berangkat dari argumen yang menentang klaim Harvey, seperti yang diutarakan ekonom Marxis Prabhat Patnaik dan Utsa Patnaik, serta ahli ekonomi politik John Smith, Suwandi menolak tesis ini dengan tegas. Menurutnya, walaupun wajah dan bentuk eksploitasi global sudah berubah, yang berlaku tetap saja penghisapan kapitalis atas tenaga kerja dan sumber daya dari dunia Selatan—yaitu imperialisme. 

Suwandi menegaskan bahwa pergeseran industri ke Selatan justru merupakan hasil dari strategi kelas kapitalis global yang sengaja memindahkan produksinya ke negara-negara di mana tenaga kerja dapat diupahi dengan serendah-rendahnya (tanpa penurunan produktivitas secara drastis). Strategi ini ia sebut sebagai “global labor arbitrage” atau taktik untuk memanfaatkan ketimpangan struktural dalam ekonomi global dengan menggantikan tenaga kerja yang mahal (di negara-negara Utara) dengan yang murah (di negara-negara Selatan). Standar upah yang rendah di dunia Selatan memungkinkan perusahaan multinasional untuk meningkatkan eksploitasi buruh—yang pada saat yang sama, juga semakin meningkatkan keuntungan atau penyerapan “nilai lebih” bagi perusahaan. 

Suwandi menggunakan variabel unit labor cost (biaya tenaga kerja per unit) sebagai tolak ukur untuk menentukan negara mana yang paling strategis untuk dimanfaatkan oleh kapitalisme global. Unit labor cost adalah rasio antara upah dan produktivitas, yaitu ukuran biaya yang harus dikeluarkan dalam pengupahan buruh untuk menghasilkan jumlah tertentu dari komoditas yang diproduksi. Ukuran ini melibatkan dua faktor yang selalu dikejar dalam produksi kapitalis: penurunan biaya produksi dan peningkatan produktivitas. 

Jika unit labor cost dalam sebuah negara naik, bisa jadi perusahaan multinasional akan memutuskan untuk memindahkan produksinya dari negara tersebut ke negara lain dengan unit labor cost yang lebih murah. Inilah yang dilakukan oleh Nike, yakni memindahkan produksinya dari pabrik-pabrik di Korea Selatan ke negara-negara dengan unit labor cost yang masih rendah seperti Indonesia dan Tiongkok. Hal ini dilakukan setelah menguatnya gerakan buruh di Korea Selatan yang berhasil memperjuangkan hak-hak dan UMR yang lebih baik. 

“Unit labor cost” per negara dibandingkan dengan unit labor cost di Amerika Serikat

Sebuah tren baru dalam ekonomi global sejak dekade 1990an adalah “arm’s-length contracting” (hubungan kontrak tanpa ikatan), di mana perusahaan multinasional hanya mengontrakkan pabrik di negara-negara Selatan untuk membuat, mengolah, atau merakit komoditas yang nantinya akan dijual oleh perusahaan multinasional tersebut. Dalam sistem ini, “produsen” seperti Nike atau Apple tidak butuh menanam modal sendiri untuk membangun pabrik dan tidak memproduksi apa-apa secara materiil. Sebaliknya, mereka hanya mengontrol proses produksi dari jauh dan mengambil sebagian besar dari keuntungan. 

Dalam model bisnis seperti ini, setiap perusahaan multinasional akan mempunyai ratusan perusahaan pemasok, yang masing-masing juga bekerja sama dengan pemasok-pemasok lain dengan jumlah yang tidak kalah besar. 

Rantai Nilai, “Nilai Lebih”, dan Eksploitasi yang Berlapis-lapis

Dalam konsep “rantai nilai” (value chains) yang ditawarkan Suwandi, setiap perusahaan yang dikontrakkan oleh perusahaan multinasional bisa dipahami sebagai mata rantai dalam sebuah susunan rantai produksi global. Dan oleh karena dominasi imperialisnya, perusahaan multinasional dapat menangkap sebagian besar dari “nilai lebih” (atau keuntungan) yang dihasilkan dalam proses produksi pada setiap mata rantai yang dikontrolnya.

Dalam analisis Marxis, “nilai lebih” adalah keuntungan yang dihisap pengusaha kapitalis dari buruhnya, yaitu bagian dari jumlah nilai yang dihasilkan oleh tenaga kerja buruh yang melebihi upah yang diterimanya. Bagi Marx, selisih antara kontribusi tenaga kerja dan tingkat upahnya merupakan inti dari “eksploitasi” yang menjadi ciri khas produksi kapitalis. 

Misalnya, jika seorang buruh dalam sehari dapat mengolah sejumlah katun, yang dapat dibeli dengan Rp100.000, menjadi sejumlah benang berharga Rp500.000, maka ia telah menambah “nilai” Rp400.000, melalui tenaga kerjanya. Namun, jika upah hariannya hanya Rp100.000, ia hanya menerima sebagian kecil buah tangan dari usahanya. Sisa Rp300.000 adalah “nilai lebih” yang diambil oleh pengusaha kapitalis yang mempekerjakannya. Inilah intisari dari eksploitasi dalam pemahaman Marxis. 

Jika semua produksi kapitalis mengandung eksploitasi, imperialisme gaya baru berwajah “rantai nilai” melipatgandakan tingkat eksploitasi tersebut. Hal ini karena para buruh diupah dengan standard lokal (rendah), sedangkan produknya dijual dengan harga internasional (tinggi). Artinya, ini menghasilkan “nilai lebih” (atau laba) yang jauh lebih besar. 

Pada tahun 2010, biaya tenaga kerja industrial untuk sebuah iPhone hanya mewakili 1-3% dari harga akhir produknya, sedangkan laba yang diterima Apple mencapai 59%! Inilah yang John Smith sebut sebagai “super-eksploitasi”, karena memungkinkan penghisapan nilai lebih (yaitu eksploitasi buruh) yang jauh lebih besar daripada yang dulu digambarkan dalam analisis Marx atas produksi industrial dalam satu negara saja. 

Bagaimana Perusahaan Multinasional Mempertahankan Dominasinya?

Melalui sistem rantai nilai, perusahaan multinasional mampu mengontrol proses produksi tanpa harus menanam modalnya sendiri atau bertanggung jawab atas resiko produksi. Berbeda dengan zaman kolonial atau awal poskolonial, kini kaum kapitalis global dapat memeras kaum buruh di negara-negara Selatan tanpa harus menjajah tanahnya atau mengelola pabriknya secara langsung.  

Lagi-lagi layak ditanya: mengapa bisa perusahaan multinasional menangkap hampir semua nilai lebih dari proses produksi yang bahkan tidak dikelolanya secara langsung? Apakah tingkat laba yang luar biasa besar itu membuktikan bahwa perusahaan multinasional seperti Nike atau Apple sedemikian lebih “inovatif” atau produktif? Suwandi menjawab tidak. Menurutnya, ketimpangan ini berasal dari dominasi struktural yang sengaja dibangun dan dipertahankan oleh rezim imperialis global melalui berbagai taktik konkrit. 

Pertama-tama, harus diakui bahwa keunggulan industrial, finansial, dan teknologis yang dimiliki oleh Amerika, Eropa, dan Jepang saat ini adalah warisan dari penjajahan dan eksploitasi atas dunia ketiga yang terjadi pada fase imperialisme ‘langsung’, yakni pada zaman kolonial. Sumber daya alam dan tenaga kerja yang telah dirampas tersebut memotori kemajuan ekonomi negara-negara tersebut yang kini mendominasi pasar global. 

Dominasi pasar terjadi dalam dinamika “kapitalisme monopoli”, di mana beberapa perusahaan menjual sebagian besar dari sebuah komoditas. Ini mematikan persaingan bebas dalam pasar, karena hanya perusahaan yang sudah mengumpulkan banyak sekali modal akan mampu bertahan dan berlaba. Misalnya industri pesawat, karena sedemikian monopolistiknya, industri ini membuat pesaing baru seperti proyek pesawat B.J. Habibie di Indonesia sangat susah untuk menjadi kompetitif. Kini, perusahaan-perusahaan multinasional lah yang menikmati status monopoli tersebut.

Monopoli pasar juga dipertahankan melalui hukum internasional tentang kekayaan intelektual (intellectual property). Perusahaan multinasional biasanya mempunyai monopoli atas teknologi yang digunakan dalam produk yang dipasarkannya. Gara-gara hukum kekayaan intelektual, negara-negara Selatan tidak mampu membuat secara mandiri banyak produk yang membutuhkan teknologi baru. Misalnya kasus vaksin COVID, kekayaan intelektualnya tetap dirahasiakan dari pabrik-pabrik obat di negara-negara Selatan yang ingin melindungi kesehatan masyarakatnya. Ini dilakukan supaya perusahaan-perusahaan obat multinasional seperti Pfizer dan Moderna dapat mempertahankan monopoli dan keuntungannya di tengah-tengah pandemi global. 

Dominasi Amerika Serikat secara geopolitik dan militer memainkan peran penting dalam pertahanan monopoli perusahaan-perusahaan multinasional. Tentu saja, hukum kekayaan intelektual berdiri di atas rezim hukum internasional, yang didominasi oleh AS dan sekutu-sekutu imperialisnya. Rezim global ini juga mendorong proses liberalisasi dan privatisasi ekonomi yang membuka akses untuk modal asing, terutama melalui structural adjustment programs dari Bank Dunia dan IMF. Jika ada negara yang berani tidak tunduk pada sistem ini, pasti akan dikambinghitamkan, dimiskinkan, atau dalam beberapa kasus, diserang secara militer. 

Negara-negara imperialis juga mengontrol mobilitas manusia dengan rezim perbatasan dan visa yang dijaga ketat. Dalam struktur imperialis, modal mengalir dengan bebas dari Utara ke Selatan, tapi manusia dihalang-halangi ketika berusaha berimigrasi ke negara dengan UMR yang lebih tinggi. Keadaan ini sangat strategis bagi kepentingan kapitalis, karena dengan adanya surplus tenaga kerja (yang disebut Marx sebagai industrial reserve army) di negara-negara Selatan, upah dan hak-hak buruh (yang semakin gampang tergantikan, dipecah-belah, dan direpresi) dapat lebih banyak diabaikan oleh kaum kapitalis. 

Namun, aparat negara dalam dunia Selatan juga sering berperan besar dalam melancarkan eksploitasi kapital global terhadap buruhnya. Karena perusahaan multinasional mencari harga tenaga kerja (unit labor cost) yang paling murah, pemerintah dari negara seperti Indonesia dan Tiongkok terdorong untuk bersaing dalam berusaha menurunkan unit labor cost-nya demi menarik modal asing. 

Upaya ini bisa tampak sebagai penurunan UMR ataupun tindak represif terhadap gerakan buruh. Inilah salah satu motivasi terbesar di balik Omnibus Law, UU Cipta Kerja yang disahkan pada bulan Oktober tahun 2020 silam: pemerintah berusaha merayu modal asing di tengah-tengah pasar kerja Indonesia yang kurang kompetitif (yaitu kurang exploitable) dibandingkan dengan India dan Tiongkok. Dalam kasus seperti ini, aparat negara berpihak pada kapitalisme global, tentu saja disertai dengan kepentingan oligarki lokal yang terselubung. 

Rasionalisasi dan Fleksibilitas Sebagai Taktik Meningkatkan Eksploitasi Imperialis

Selain dari struktur sistem yang memang sengaja dibuat menguntungkan perusahaan multinasional, para eksekutif korporat juga menggunakan berbagai strategi untuk menangkap semakin banyak dari nilai lebih yang dihasilkan dalam produksi. Strategi-strategi ini sering diselubungi dengan retorika tentang hak-hak buruh, “inovasi”, ataupun “rasionalisasi.” Suwandi membongkar narasi optimis ini dengan menunjukkan betapa semua perkembangan yang dituntut ini pada dasarnya hanya semakin meningkatkan eksploitasi atas buruh di negara-negara Selatan. 

Perusahaan multinasional sering menuntut “transparansi” dari perusahaan yang dikontrakkannya soal struktur biaya produksi. Ini tidak lain dari cara untuk menentukan harga kontrak yang semurah mungkin bagi mereka. Jika biayanya dianggap relatif tinggi, perusahaan multinasional akan mendorongnya untuk melakukan upaya rasionalisasi—termasuk praktek seperti manajemen buruh yang “saintifik”, pengurangan keborosan, sistem kuota, penurunan standar keterampilan kerja (de-skilling), serta juga penurunan gaji. 

Dalam konteks seperti ini, istilah seperti “inovasi” kehilangan semua maknanya kecuali sebagai tuntutan untuk memproduksi barang yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Jika proses produksinya berhasil “diinovasikan”, bukan kapitalis lokal yang meningkatkan labanya, melainkan perusahaan multinasional yang membeli produknya untuk harga yang semakin murah. Lagi-lagi, buruhnya semakin tertekan di bawah dua lapisan mandor. 

Terdapat juga tuntutan “fleksibilitas” dalam produksi, di mana perusahaan pemasok harus siap melayani kebutuhan perusahaan multinasional yang tidak konsisten. Dalam pasar komoditas global yang tidak mungkin diramal secara persis, perusahaan multinasional berusaha supaya semua risiko ditanggung oleh perusahaan pemasoknya. Atas nama “fleksibilitas”, perusahaan multinasional meminta pemasoknya selalu siap untuk mengurangi atau menaikkan pesanannya dari kontrak awal yang telah dibuat, terutama ketika si perusahaan multinasional harus mengatasi prediksi penjualan yang meleset. Dalam konteks permintaan yang demikian, yakni yang begitu mengganggu jadwal produksi, buruh pabrik menjadi semakin tertekan untuk memenuhi permintaan atasannya.

Di hadapan tuntutan-tuntutan untuk rasionalisasi dan fleksibilitas seperti ini, para pengusaha di dunia Selatan tidak punya daya tawar untuk menolak, karena perusahaan multinasional bisa saja lari ke perusahaan pemasok lain. Lagi-lagi, statusnya sebagai ‘yang memonopoli’ membuat perusahaan-perusahaan kecil yang dikontrakkan tersebut terpaksa untuk menerima hampir semua syarat yang telah ditentukan. 

Imperialisme Belum Juga Mati

Di tengah-tengah optimisme tentang “globalisasi”, serta juga perlawanan terhadap kapitalisme berskala lokal, kita tidak boleh lupa bahwa perjuangan kelas buruh tidak mungkin lepas dari struktur ekonomi dan pasar global. Intan Suwandi mengingatkan kita bahwa seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi secara global senantiasa terstruktur oleh imperialisme. 

Bisa jadi wajah imperialisme masa kini sudah berubah dari bentuknya pada dekade-dekade sebelumnya, tapi itu bukan berarti bahwa konsep “imperialisme” sudah tidak mencerminkan realitas dunia kita lagi. Meskipun VoC sudah gulung tikar dan juga pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sudah berakhir, hal ini bukan berarti imperialisme Belanda terhadap Indonesia juga ikut selesai. Perdagangan rempah-rempah bisa saja diganti dengan perkebunan gula, yang kemudian berwujud pabrik-pabrik “mandiri” di bawah kontrol perusahaan multinasional. Walaupun wajah dan bentuknya berubah, yang tetap sama adalah para imperialis yang mengeksploitasi alam dan manusia di negara-negara Selatan demi keuntungan mereka sendiri. 

Seperti ditulis Kwame Nkrumah dalam bukunya Neo-Kolonialisme: Tahapan Imperialisme yang Terakhir (1965), “Sebelum masalahnya [imperialisme] dapat diatasi, setidak-tidaknya harus bisa dipahami.” Kita bisa saja merasakan bahwa dunia ini tidak adil, tapi tanpa analisis yang tajam, perlawanan kita pasti meleset. Analisis inilah yang disumbangkan oleh Intan Suwandi dalam Value Chains. Maka dari itu buku ini layak dianggap bacaan wajib bagi kaum gerakan. 

The post Imperialisme Ekonomi dalam “Rantai Nilai” Produksi Global first appeared on The Suryakanta.

King, Samuel T. 2021.

Telah lebih dari satu abad teori imperialisme Lenin dikonsumsi oleh masyarakat dunia, khususnya akademisi dan aktivis. Namun, apa itu imperialisme? Lebih jauh, masih perlukah teori imperialisme digunakan ketika membicarakan wacana geopolitik global kontemporer? Samuel T. King dalam buku ini menjawab dengan tegas: penting. Dalam Imperialism and The Development Myth (How Rich Countries Dominate in The Twenty-first Century), King menceburkan diri dalam sebuah perdebatan teoretis yang telah dilakukan sejak lama oleh berbagai akademisi dan peneliti Marxis. 

Beberapa di antaranya termaktub dalam perdebatan antara David Harvey dengan Prabhat Patnaik dan Utsa Patnaik. Mengaitkan dengan kebutuhan atas sumber daya alam pembangkit listrik, Harvey merefleksikan bagaimana pengurasan bersih kekayaan dari Timur ke Barat yang telah berlaku selama lebih dari dua abad, telah berbalik arah, khususnya semenjak India Timur terkenal sebagai pembangkit tenaga listrik dalam ekonomi global. Utsa & Prabhat menegaskan bahwa selama ini tidak ada perpindahan kekayaan, karena di satu sisi, negara Barat tidak dapat memproduksi komoditas di Asia karena masalah geografis. Itulah mengapa produksi yang berhubungan dengan komoditas sumber daya alam didorong tanpa harus membahayakan arus uang di kota (dan/atau negara imperialis).

Chris Harman dan Alex Callinicos dalam kritik mereka juga berupaya mempresentasikan teori Lenin dengan menghilangkan substansi dari teori imperialisme, yakni monopoli. Dalam argumen tersebut, tampak bagaimana neoliberalisme dipandang berhasil mendongkrak perkembangan ekonomi di negara-negara dekolonisasi. Salah satu fakta lain adalah bagaimana perkembangan industri di Tiongkok yang menantang dominasi Amerika Serikat, bahkan melampaui pertahanan dominasi unipolarisme (penguasaan satu negara terhadap negara lain –baik dalam segi militer, ekonomi, maupun budaya). 

Sam King

Pembahasan utama dalam buku ini merupakan upaya King dalam mempertahankan teori imperialisme, dan relevansinya saat ini. Pertama, ia menggugat anggapan akademisi yang percaya bahwa teori Lenin tentang imperialisme telah usang. Kedua, King juga menantang para pendukung teori imperialisme yang secara parsial menyadur dan mereproduksi teori tersebut. Ia menjelaskan kedua pandangan itu dalam buku yang terdiri dari lima bab. Pada bab awal, King menunjukkan keterbelahan dunia di era neoliberal dalam kacamata geopolitik yang didorong oleh ketimpangan ekonomi politik global. Dalam bab dua, ia meninjau berbagai literatur beraliran Marxist yang menegasikan teori imperialisme, dan selanjutnya membahas Tiongkok yang kini dipandang sebagai ancaman bagi negara-negara imperialis status quo. Di bab tiga, King membicarakan teori imperialisme Lenin secara mendalam dengan menghubungkan konsep monopoli dan nilai guna kerja manusia yang dikemukakan oleh Marx dalam Das Kapital. Pada bab empat, King menggunakan teori imperialisme sebagai pisau untuk menganalisis situasi geopolitik kontemporer. Di bab akhir, King membantah pandangan akademisi yang menyebutkan Tiongkok sebagai negara imperialis baru. Ia berupaya membongkar alasan terselubung mengapa negara imperialis membombardir Tiongkok dengan berbagai propaganda media dan embargo ekonomi. 

Negara yang Terbelah

Pembahasan tentang negara yang terbelah-belah dalam kutub ‘negara kaya’ (yang jumlahnya segelintir) dan ‘negara miskin’ (sebagai mayoritas penduduk dunia) ditunjukkan melalui data yang mudah ditelusuri, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita masing-masing negara. Jika dianalisis, 59,8 persen PDB per kapita dunia dikuasai oleh 32 dari 194 negara yang jumlahnya kurang dari 1 miliar penduduk dunia (13,6 persen). Sementara, 148 negara lainnya hanya menguasai 37,5 persen PDB per kapita yang di dalamnya terdapat 6 miliar lebih penduduk dunia (atau sebesar 85 persen dari total populasi). 

Menurut Sam, penggunaan data PDB per kapita merupakan cara paling tepat –meski tentu ada kekurangan –untuk menganalisis ketimpangan antarnegara, ketimbang menggunakan analisis paritas daya beli (PDB-purchasing power parity). Ini didasari atas argumen bahwa PDB adalah ukuran pendapatan yang diterima oleh kelas pemilik modal (kapitalis) dengan kelas tak berpemilik modal (buruh) untuk menjual komoditas keseluruhan yang mereka miliki. PDB dengan demikian sangat berguna untuk membandingkan nilai pasar global (harga) produk tenaga kerja per orang.

Gambar 1: GDP per kapita (sumber: Bank Dunia)

Angka-angka yang disajikan King dalam buku ini diambil dari situs web resmi Bank Dunia, di mana semua orang bisa mengakses data pekembangan angka PDB per kapita dari seluruh negara. Meskipun data PDB per kapita yang disadur dari Bank Dunia berhenti pada 2016, argumen King mengenai negara yang terbelah dan ketimpangan semakin menajam saat ini, masih menunjukkan ketepatan analisis jika kita lihat pada gambar di atas. 

Latar Belakang Peminggiran Teori Imperialisme

Pada bab dua dan tiga, King menyelami latar belakang historis para penulis beraliran Marxist yang menolak imperalisme. Dalam bab ini, secara jelas King menantang para pemikir Marxist kontemporer yang banyak bermukim di negara Dunia Pertama laiknya Harvey (Amerika Serikat), Callinicos dan Harman (Inggris). Menurut King, penolakan atas teori imperialisme di abad ke-21 dilandasi pada sejarah perjuangan antiimperialisme semenjak abad ke-20 yang terbagi dalam dua gelombang. 

Gelombang pertama dimulai ketika teori imperialisme dicetuskan oleh Lenin. Terutama pada Perang Dunia I, ketika teori imperialisme digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut sama sekali merugikan kelas buruh. Pasalnya, tidak ada keuntungan yang didapatkan bagi kelas buruh ketika negara saling berperang. Itulah mengapa kelas buruh di negara-negara yang berperang harus mengorganisasi diri mereka untuk menolak agenda perang.

Gelombang kedua bertitik tolak pada peristiwa perjuangan pembebasan nasional di negara-negara terjajah, terutama pada rentang waktu pasca Revolusi 1917 Uni Soviet yang menghidupkan Kongres Komunis Internasional. Dalam laporan Lenin pada kongres kedua, ia kembali menekankan bagaimana imperialisme semakin kuat, dengan mencontohkan fakta tentang dunia yang terbelah-belah. Lenin memperkirakan sekitar 70 persen populasi global hidup di wilayah dengan situasi ekonomi politik yang ditindas. Ini menjadi faktor mengapa perjuangan pembebasan nasional negara-negara terjajah harus dimenangkan. 

Berakhirnya Perang Dunia I dan II yang berimplikasi pada kemerdekaan bangsa terjajah dari kolonialisme pendudukan militer, diikuti dengan masuknya negara-negara dekolonisasi menuju pasar tenaga kerja global, dianggap menandai tamatnya dominasi negara adidaya seperti Jerman, Belanda, Australia, Amerika Serikat, dan Jepang atas wilayah-wilayah pendudukan mereka. Melalui analisis historis, diikuti dengan pembahasan pemikir Marxist kontemporer yang meminggirkan teori imperialisme Lenin, King menyimpulkan bahwasannya imperialisme dalam narasi dominasi negara adidaya terhadap negara tertindas tak lagi relevan. Fakta masuknya ekonomi Tiongkok ke pasar kapitalisme pun membawa keyakinan lebih tinggi bagi para revisionis teori ini untuk semakin mempercayai bahwa konsep imperialisme sudah tak signifikan.

Pengaplikasian Teori Imperialisme di Era Kontemporer 

Bab tiga merupakan kelanjutan upaya King menyelami teori imperialisme dan pengaplikasiannya terhadap perkembangan ekonomi politik kontemporer. Jika di bab sebelumnya King fokus pada pemblejetan argumen para penentang, pada bagian ini ia mencoba menganalisis relevansi teori imperialisme Lenin. Menurut King, sikap Lenin mengartikulasikan teori imperialisme sangat penuh kehati-hatian. Pasalnya, imperialisme selalu memiliki beberapa aspek utama, di antaranya monopoli, parasitisme, pembusukan, eksploitasi, berlanjutnya produksi komoditas, reaksi politik dan meningkatnya kontradiksi sosial akut, serta konflik.  

Pada bagian ini, pembaca awam akan dibingungkan dengan berbagai definisi teoretis khas Marxist yang jarang dikonsumsi masyarakat di Indonesia. Apalagi tatkala King mengulas perdebatan teori ilmiah atas kajian imperialisme secara lebih mendalam. Namun, karena penelitian King merupakan hasil riset doktoral filsafat, wajar jika nuansa perdebatan dalam buku ini sangat kental dengan perang wacana teoretis. Namun sebetulnya spektrum teoretis tersebut hanya terjadi di awal pembahasan saja, karena kemudian ia lebih lanjut memperdalam makna monopoli, dikaitkan dengan fakta relevan di lapangan. Salah satu contohnya misalnya persoalan riset dan pengembangan dalam ranah produksi yang menjadi inti monopoli di abad ke-21, dan hanya tersentralisasi di negara-negara imperialis.

Kapital Monopoli dan Nonmonopoli

Bab empat buku ini mencoba membangun argumen bagaimana produksi komoditas dalam kapitalisme kontemporer masih mempertahankan ‘perpindahan tidak setara’ dalam rantai produksi global. Ia memperdalam pembahasan dari bab sebelumnya yang menyatakan bahwa dekolonisasi sebagai upaya pemerataan proses (ekonomi politik) yang akan memakmurkan Dunia Ketiga adalah semu. King menyajikan data empiris mengenai rantai produksi global oleh berbagai perusahaan multinasional –baik yang bermarkas di negara Dunia Pertama maupun di Dunia Ketiga –dengan mengkaji tentang pembagian kerja. Ia membongkar rantai produksi komoditas bermerek dari Dunia Pertama yang memindahtangankan kerja perakitan mereka ke negara Dunia Ketiga. Contoh kasusnya adalah perusahaan Apple yang mengalihdayakan produksi ke Foxconn (Taiwan), tetapi tetap mempertahankan riset dan pengembangan perangkat lunak, desain, dan peranti teknologi di California. 

Dengan demikian, Apple secara efektif memangkas modal produksi, mengingat upah buruh perakit peranti di Tiongkok jauh lebih murah ketimbang Amerika Serikat. Di sisi lain, Foxconn tidak diberikan hak untuk mengakses hasil riset sebagai implikasi dari rezim hak paten dalam hukum internasional. Namun, pembagian kerja seperti ini hanya terjadi dalam produksi komoditas canggih. Komoditas yang relatif lebih mudah untuk diproduksi seperti tekstil atau alas kaki, tidak dikontrol oleh negara Dunia Pertama. Kasus ini merupakan contoh empiris bagaimana monopoli terjadi secara masif, menegaskan relevansi teori imperialisme Lenin di abad ke-21. 

Tiongkok Bukan Negara Imperialis

Di bab terakhir, buku ini menunjukkan kesalahan fatal bagi para penganut Marxist yang mempercayai bahwa Tiongkok merupakan negara imperialis baru. Dalam penyelidikan, King menunjukkan bahwa eskalasi riset dan pengembangan di Tiongkok masih jauh terbelakang dibandingkan dengan geliat di negara imperialis, padahal ekspansi perusahaan multinasional begitu menggeliat. Itulah mengapa menurut King, perang dagang yang melibatkan Huawei beberapa waktu belakangan tidak akan dimenangkan oleh Tiongkok. Hal tersebut terjadi karena Huawei belum mampu menciptakan chip mereka sendiri, alih-alih menggunakan material dari perusahaan berbasis di Amerika Serikat. Sehingga, kendati Tiongkok menunjukkan perkembangan industri pesat setelah masuk ke pasal global, mereka tidak akan mampu menyusul dominasi Amerika Serikat dan negara inti imperialis lain. King juga mengkritik propaganda oleh Amerika Serikat yang cenderung rasis. 

Kesimpulan

Secara umum, buku ini memberikan gambaran jelas untuk memahami mengapa hampir seluruh negara-negara Dunia Ketiga tidak dapat meningkatkan kualitas produksi secara mandiri, misalnya dengan mengubah industri manufaktur padat karya ke industri modal. Fakta ini memunculkan pertanyaan lanjutan untuk kita: apakah dekolonisasi sudah benar-benar direalisasikan secara tuntas?

Kekurangan dalam buku ini yakni munculnya berbagai wacana teoretis yang khas digunakan oleh intelektual Marxis. Hal tersebut membuat tulisan semakin sulit dipahami oleh pembaca di Indonesia, mengingat adanya sejarah kelam Genosida 65 yang banyak menyensor berbagai literatur Marxist bahkan hingga kini. Latar belakang Samuel T. King sebagai seorang doktor di dunia akademik, serta aktivitas dia dalam organisasi politik kepartaian membuat penelitian ini memiliki bobot berbeda pada kesimpulan akhir. Ia tak hanya berhenti pada relevansi teori imperialisme Lenin di abad ke-21 belaka. Lebih jauh, King mendorong persatuan kelas pekerja di negara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga untuk bersama-sama menghancurkan sistem kapitalisme dan imperialisme; moral intelektual yang sudah sangat jarang ditemui di lingkungan akademik kita hari ini. 

The post Teori Imperialisme, Masihkah Relevan? Taktik Negara Kaya Mempertahankan Ketimpangan first appeared on The Suryakanta.

Knight, G. Roger. 2014.

Apa jadinya hidup kita tanpa gula? Makanan dan minuman tentu jadi tak manis, terlebih gula merupakan bahan tambah pada masakan yang sudah dikonsumsi sejak lama. Tanaman tebu menjadi salah satu komoditas yang dibudidayakan untuk kebutuhan industri perkebunan sejak masa kolonial Belanda. Bahkan, komoditas gula telah sejak lama menjadi faktor yang mengubah lanskap pulau Jawa, terutama sejak 1830 melalui Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) besutan Van den Bosch. Kolonialisme Belanda di Jawa berikut dengan sistem tanam paksa membuat lahan pertanian warga di masa itu berubah menjadi perkebunan. Dibangunnya industri gula dan perluasan perkebunan tebu akibat sistem tanam paksa telah membawa Pulau Jawa sebagai salah satu produsen gula dunia, bersanding dengan Karibia dan Jerman.

G. Roger Knight menghadirkan historiografi epik yang menggambarkan Indonesia sebagai Oriental Cuba atau Kuba Timur. Pembahasan di buku ini terbagi menjadi tiga topik utama: Revolusi Industri di pabrik gula sejak Revolusi Perancis hingga Perang Dunia I, jejak borjuasi kolonial dalam industri gula; serta perkembangan teknologi manufaktur perkebunan sejak dekade pertama hingga krisis gula internasional pada 1984. Dalam bab pertama, Knight menjelaskan sejarah industri gula yang dimulai dari teknik sederhana dan kuno, hingga akhirnya berkembang menjadi manufaktur besar canggih. Selama berabad-abad, produksi gula dilakukan dengan cara tradisional. Untuk menghasilkan gula, batang tebu harus digiling hingga menghasilkan tetes cairan yang kemudian diekstrak menjadi butiran halus. Proses penggilingan tradisional dilakukan menggunakan tenaga manusia, hewan, atau air (sungai/air terjun). Proses tradisional tersebut memakan waktu dan membutuhkan banyak tenaga kerja, keahlian, serta pengalaman baik sebagai pekerja, pengawas, atau pengelola.

Kehadiran Revolusi Industri mulai menyingkirkan tenaga manusia dan hewan, untuk digantikan dengan mesin-mesin uap. Industri manufaktur gula pun juga terkena imbas. Mesin uap statis untuk gula pertama kali didirikan di Kuba–dijuluki sebagai “surga gula di Barat”—pada 1797. Industri ini kemudian menyebar dari Kuba hingga ke Karibia, Inggris. Di belahan dunia lain, kawasan Asia Tenggara menjadi kompetitor industri gula, karena pabrik di sana hadir jauh sebelum 1830 an. Namun, penggunaan mesin uap di Asia Tenggara baru masif pada periode tahun 1840 – 1870 an. Di waktu hampir bersamaan, yakni pada 1850 an, terjadi kolaps industri manufaktur gula di anak benua India, hingga mereka beralih pada komoditas nila (indigo). Kejadian serupa terjadi di Mauritius pada 1870, sehingga kejatuhan manufaktur tebu di berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara kemudian membuat industri gula di Jawa mulai bangkit. Sejak saat itu, pemerintah kolonial Belanda di Kepulauan Hindia memainkan peran penting dalam industri gula dunia. Jawa dianggap menjadi wilayah paling maju untuk mengembangkan industri gula. Bertahannya industri gula di wilayah ini didukung dengan kemajuan sains terapan.

Pada bab dua, Knight menganalogikan campur baur pengetahuan baru untuk menghasilkan sains terapan sebagai Creole Prometheus –istilah Kreol yang bermakna mirip dengan akulturasi. Prometheus dalam mitologi Yunani adalah titan dengan kecerdasan dan keahlian, yang mencuri api milik Zeus dan memberikannya kepada manusia. Ia mengambil analogi Prometheus untuk menjelaskan penggunaan teknologi baru dalam bidang industri, termasuk penemuan besi dan mesin uap yang mendorong penemuan kereta api, kapal uap, hingga kebutuhan militer. Di Kuba, pembangunan jalur kereta api berkembang bersamaan dengan industri manufaktur gula. Sementara di Jawa, kereta api berkembang pada 1867 menyusul transportasi laut (kapal uap) yang muncul lebih dulu di Surabaya, Jawa Timur pada 1820 an.

Penggunaan mesin uap di pabrik gula di Jawa mengalami akselerasi, hingga akhirnya berdampak pada meningkatnya posisionalitas Pulau Jawa dalam konstelasi ekonomi dunia. Dengan digunakannya mesin uap, kebutuhan tenaga ahli mekanik dan insinyur meningkat. Selain itu, diaspora pekerja terampil dari berbagai wilayah koloni pun terjadi. Di bab ini, Knight menceritakan berbagai sosok pengusaha industri gula di masa itu, misalnya Oei Tiong Ham, Alexander Lawson, Theodore Lucassen, Thomas Edwards, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari mereka adalah pensiunan militer yang menggunakan koneksi ke pemerintah untuk mendapatkan konsesi lahan. Kawasan Surabaya, Jawa Timur juga menjadi salah satu pusat industri bagi Eropa karena kemajuan industri gula maupun manufaktur baja di sana.

Di bab tiga, Knight menjelaskan hubungan antara sistem tanam paksa dengan kejayaan industri gula di Jawa. Pada masa tersebut, industri gula menyokong kebangkitan pemerintah kolonial Belanda sebagai pengekspor gula, meskipun skala pasarnya di bawah Kuba. Knight beranggapan bahwa cultuurstelsel yang bertujuan meningkatkan produksi komoditas ekspor seperti gula, kopi, dan nila menjadi pendorong stabilitas industri gula di Jawa. Pada bab empat, Knight menjelaskan tentang basis agraria dalam industri gula yang selama ini diasosiasikan dengan perkebunan dan perbudakan. Ia berargumen bahwa industri gula di Jawa sejatinya telah berdiri sejak lama, di mana perkebunan tebu diurus oleh petani miskin (buruh tani), dan juga ditanami komoditas lain. Apabila di Kuba perkebunan hanya difokuskan untuk tebu, di Jawa, diterapkan sistem tanam bergilir di perkebunan, misalnya tebu dan padi. Hal ini berkaitan erat dengan pengaturan oleh administrasi lokal, yang diimplementasi tanpa usikan pemerintah kolonial Belanda. 

Sistem feodalisme yang mendukung hegemoni industri gula tak bisa disangkal turut memengaruhi kehidupan sosio ekonomi pedesaan agraris Jawa di tanam paksa. Hal ini tampak dari pengerahan petani miskin untuk menanam tebu secara wajib di bawah pengawasan otoritas Belanda atau pejabat resmi pemerintahan Jawa (bupati, hingga kepala desa). Kerja paksa tersebut terjadi karena feodalisme tak imbang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu contohnya, yakni para priyayi yang diberikan keistimewaan menerima keuntungan bonus panen perkebunan (cultuurprocenten). Akibatnya, berbagai pemberontakan petani bermunculan, meski kemudian berhasil diatasi oleh pemerintah kolonial.

Dalam bab kelima, Knight menjelaskan bahwa kaum borjuis (yang sebagian besar tinggal di perkotaan) memiliki peranan vital dalam memertahankan proyek industri gula di Jawa pada masa itu, termasuk dengan memanipulasi hubungan bisnis dengan Belanda. Pasalnya, konstelasi manufaktur gula yang sebelumnya (1830 – 1840 an) dipegang oleh pemerintah kolonial, akhirnya diambil alih oleh para pengusaha swasta. Para borjuis (atau disebut sebagai ‘Tuan Gula’) menggunakan profit mereka untuk merenovasi pabrik, membangun pabrik baru, bahkan membuka usaha pertanian yang jauh dari jangkauan Belanda.

Selanjutnya, bab terakhir menjabarkan tentang industri dan sains terapan yang berperan menekan efisiensi produksi di pabrik gula. Salah satunya, ia bercerita tentang pabrik gula Colomadu yang menurut Van Gennep “tidak biasa” karena digunakannya berbagai teknologi mutakhir (juga mahal) dalam operasional; selain itu, menjadi semakin mengagetkan karena industri gula Colomadu dimiliki oleh orang Jawa. Knight juga membahas bagaimana kemunculan berbagai institut penelitian di Pasuruan, kehadiran ahli kimia, dan Dr. Ostermann sebagai pelopor lembaga riset di Jawa Barat (di bawah arahan ahli kimia dan fisika dari Jerman) –memainkan peranan penting dalam perkembangan manufaktur gula di masa tersebut.

Knight menutup tulisan dengan pembahasan tentang berakhirnya kejayaan industri gula pasca Perang Dunia II. Pada 1942 hingga 1945 saat Hindia Belanda dikuasai Jepang, banyak pabrik gula ditutup untuk dijadikan bengkel persenjataan dan keperluan perang. Pada periode 1945 – 1949, banyak pabrik gula dibumihanguskan oleh pejuang republik agar tidak dimanfaatkan musuh sebagai objek vital. Setelah Belanda mengakui kekalahan, Indonesia pun mewarisi proyek industri gula yang kemudian difungsikan kembali. Pada periode nasionalisasi tahun 1957-1959, terdapat 50 pabrik gula masih beroperasi di Jawa. Jumlah itu adalah dua pertiga dari total pabrik gula pada masa kolonial Belanda. Pasca 1960 an, industri gula kemudian ditempatkan di bawah pengawasan militer. Hingga hari ini, gula dari Jawa telah lenyap dari pasaran dunia, dan hanya melayani pasar domestik. Bahkan, pada akhirnya negara mulai mengimpor gula. Beberapa pabrik gula yang tak lagi beroperasi pun kini telah beralih fungsi jadi museum, sementara beberapa lainnya diganti dengan mesin baru untuk difungsikan sebagai pabrik kembali.  Ini menjadi memorabilia kejayaan industri gula di Jawa masa kolonial Belanda.

Historiografi ini menarik karena Knight berusaha menggambarkan cultuurstelsel sebagai pelindung yang menciptakan stabilitas industri gula di Jawa. Analisis Knight mengenai kemajuan industri gula di masa lalu kaitannya dengan sistem tanam paksa, feodalisme Jawa, sains terapan, dan kelindan hubungan Belanda dengan pengusaha lokal menjadi sumbangan penting bagi sejarah kolonialisme. Dari buku ini kita belajar, bahwa industri gula tak sekadar tentang bisnis. Barangkali, gula di Jawa tak akan lagi berjaya seperti dahulu, tetapi kisah Knight memungkinkan kita menjelajahi masa masa lalu sejarah tersebut.

The post Cultuurstelsel dan Kompleksitas Industri Gula di Jawa pada Masa Kolonialisme Belanda first appeared on The Suryakanta.

Ghosh, Amitav. 2021.

Dalam buku ini, Amitav Ghosh menyatakan bahwa bencana global terhadap ekologi dan populasi sama sekali bukan permasalahan baru dalam peradaban umat manusia. Pernyataan itu penting karena alam cenderung dianggap sebagai ruang atau komoditas terutama dalam historiografi sejarah global. Ia mengungkapkan bahwa sampai saat ini eksploitasi terhadap alam terus menjadi pola pertumbuhan ekonomi dunia. Alam telah lama sekali mempengaruhi pemikiran dan perilaku manusia sehingga harus ditempatkan sebagai subyek pembentukan sejarah. Lalu, konsekuensi apa yang dibawa ketika kita membicarakan alam atau nature sebagai entitas hidup dalam konteks imperialisme dan kapitalisme?

Penaklukan Banda: Alam Sebagai Objek

Pada bab-bab awal, Ghosh menarasikan sejarah perdagangan pala oleh Belanda pada abad ke-17 di Kepulauan Banda untuk mengeksplorasi hubungan manusia yang eksploitatif terhadap alam. Maluku yang dianugerahi gugusan kepulauan Banda yang indah, berada pada wilayah terpencil karena berada di wilayah palung laut paling dalam di Indonesia dengan beberapa gunung api vulkanik. Karena kondisi ekologis tersebut, Banda menghasilkan buah pala yang menjadi komoditas perdagangan rempah-rempah global. Sejak awal, VOC melihat Banda semata-mata sebagai wilayah sumber daya alam karena menumbuhkan pohon pala yang menjadi tanaman endemik. Maka, Banda menjadi medan perebutan orang-orang Eropa, yaitu Belanda, Inggris, dan Spanyol.

Ghosh memulai dengan peristiwa sejarah untuk menjelaskan fenomena krisis ekologi yang dilakukan oleh Persekutuan Dagang VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Ketika itu, Belanda berkembang dalam era kedigdayaan imperium ekonomi, sains dan budaya yang mereka sebut sebagai The Dutch Golden Age. Namun, kemajuan imperialisme Belanda (dan Eropa Barat secara umum) merupakan praktik eksploitasi terhadap alam dan sumber daya manusia.

Amitav Ghosh

Kita mengikuti narasi Ghosh tentang penaklukan Banda oleh VOC yang dipicu oleh suatu kejadian aneh yang terjadi pada malam hari 21 April 1621. Saat itu, Belanda sudah berniat melakukan pengusiran terhadap orang-orang Banda dari Desa Selamon di Pulau Lonthor. Namun, sebuah lampu tiba-tiba terjatuh ke lantai di depan seorang pejabat VOC yang bernama Martijn Sonck. Ia merasa ketakutan dan menganggap kejatuhan lampu itu sebagai sebuah pertanda buruk bahwa orang-orang Banda mulai menyerang Belanda. Tanpa pertimbangan politik yang matang, Sonck dan beberapa penasihatnya menembakkan peluru ke udara bertubi-tubi di tengah kegelapan meskipun orang-orang Banda tidak terlihat melakukan penyerangan. 

Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jendral VOC, sudah tiba di Banda dengan armada lebih dari lima puluh kapal dan pasukan lebih dari dua ribu orang. Ia menugaskan Sonck untuk menguasai beberapa rumah dan berunding kepada para tetua adat untuk meninggalkan desa. Coen mendengar suara tembakan itu dari kejauhan dan seketika murka. Ia menganggap orang-orang Banda telah melakukan konspirasi untuk menjatuhkan Belanda. Coen dan tentara Belanda memulai kampanye pengusiran dengan mencoba membujuk penduduk Banda untuk meninggalkan rumah mereka dengan damai. Namun, hanya beberapa yang tetap tinggal, sementara banyak penduduk lain memilih untuk melarikan diri ke hutan dan ke luar pulau.

VOC mengubah strategi dengan mengundang para tetua dan orang kaya (syahbandar) ke kapalnya dan mereka berjanji akan pergi meninggalkan pulau dengan damai bersama para perempuan dan anak-anak. Namun Coen terlanjur menaruh curiga lalu mengumumkan kepada Dewan VOC bahwa mereka memilih untuk mati daripada menyerah. Para Dewan kemudian sepakat dan menyetujui sebuah resolusi yang menyatakan bahwa Selamon akan dibumihanguskan. Pasukan VOC membakar dan membunuh orang-orang di Selamon dan menawan para laki-laki, perempuan dan anak-anak untuk menjadi budak di Jawa dan Sri Langka. Pulau Lontor menjadi kosong.

Tragedi itu diterjemahkan Ghosh sebagai reaksi dari intuisi yang dipengaruhi oleh alam Banda yang malam itu gelap gulita tanpa sinar bulan. Suara-suara alam, gerak angin dan kegelapan membuat seseorang cemas dan takut terhadap ancaman yang datang. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa penaklukan wilayah oleh VOC juga dipengaruhi adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara orang-orang VOC dan masyarakat Selamon yang berakibat pada penggusuran, penghancuran wilayah dan bahkan pembunuhan terhadap masyarakat. Orang-orang Selamon tidak mampu menandingi armada dan kekuatan pasukan militer Belanda karena mempunyai strategi politik, pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk menyerang penduduk Banda.

Desakralisasi dan Depopulasi: Perspektif Global

Pada bab-bab pertengahan, Ghosh menerangkan bahwa manusia bukan satu-satunya jiwa yang mampu memberikan makna. Maka, kepercayaan animisme dan dinamisme yang mempercayai benda-benda memiliki spirit merupakan proses pemaknaan manusia yang bersumber dari alam. Namun sayangnya, nilai-nilai spiritual itu yang coba dihapus oleh pengetahuan Barat pada abad ke-17.

Menurut Ghosh, imperialisme dan kolonialisme Eropa bukan hanya praktik penaklukan terhadap alam tetapi juga penguasaan terhadap sistem kepercayaan. Ekspansi wilayah direncanakan dengan basis ideologi Barat tentang bagaimana orang Eropa memaknai alam yang disebut sebagai “metafisika”. Sejarah metafisika Eropa mengalami lompatan dalam pemikiran manusia yang mendefinisikan alam sebagai entitas yang mati dan bisu, sedangkan keberadaan manusia menjadi pusat entitas kehidupan. Sistem pemaknaan tersebut merupakan usaha desakralisasi yang menganggap alam sebagai “material” karena memiliki kualitas fungsi.

“Metafisika” kemudian berubah menjadi ideology of conquest yang mendorong proyek kolonialisme Eropa di belahan dunia lain, misalnya penaklukan Amerika dan perdagangan budak orang-orang Afrika di wilayah Samudera Atlantik. Orang Eropa memberi nama baru untuk menghapus sistem kepercayaan lokal dengan membubuhi kata “New” yang berarti “Baru” untuk wilayah yang berhasil dikuasai, seperti New England dan New Amsterdam. Penaklukan tersebut melahirkan kesadaran tentang superioritas dan kelas penguasa. Pendirian daerah baru orang-orang Eropa di Benua Amerika telah menyingkirkan entitas kultural dan suku-suku asli yang dinilai “primitif”. Mode pemikiran itu juga telah membunuh para penyihir perempuan miskin di Eropa yang dianggap pemuja setan dan suku-suku di Karibia yang dianggap kanibal.

Konsekuensi dari penaklukan wilayah adalah depopulasi. Depopulasi ini merupakan tahap rekolonisasi di mana penduduk lama diusir dan penduduk baru didatangkan untuk menjadi pemukim. Setelah Coen menguasai monopoli pala, terjadi tatatan sosial baru di Banda. Pertama, Belanda mengubah tanah-tanah menjadi perkebunan pala yang dimiliki oleh orang-orang keturunan Belanda (perkeniers) sebagai tuan tanah. Kedua, tuan tanah mempekerjakan para buruh kontrak, narapida, dan budak yang didatangkan dari beberapa wilayah di Semenanjung India, Jawa, Kalimantan, dan wilayah lain. Jumlah budak semakin banyak untuk membangun perkebunan pala yang lebih luas. Ketiga, Banda menjadi wilayah kosmopolit karena perkawinan campur dari kelompok ras dan multietnis yang berasal dari banyak wilayah. Pengusiran orang-orang Banda dari pulau membentuk masyarakat baru yang multikultur.

Satu hal penting lainnya bahwa kekerasan menjadi sebuah metode klasik manusia untuk menguasai alam atau mendirikan koloni baru. Elemen kekerasan tentu saja menjadi konteks yang sangat relevan sekaligus kontroversial dalam kasus-kasus dalam sejarah masa lalu dan kontemporer. Kekerasan banyak menyentuh isu lingkungan ke dalam medan konflik agraria seperti perampasan tanah, pembukaan lahan atau penggusuran. Menurut Ghosh, aksi kekerasan oleh Coen dan pasukannya di Banda dapat dikatakan sebagai aksi “genosida” karena melibatkan perencanaan sistematis untuk mengusir dan membantai etnis tertentu. Meskipun keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan pala di Banda telah menghasilkan laba hingga empat ratus persen, penaklukan Banda oleh VOC adalah penghancuran seluruh jaringan hubungan non-manusia yang menopang cara hidup tertentu. VOC menjadi kompi dagang yang paling unggul dan populer seantero Eropa Barat dan mendorong persaingan ekonomi diantara negara imperial Eropa Barat.

The Hidden Force: Alam Sebagai Subjek 

Dalam bab-bab terakhir, Ghosh menguraikan narasi dari pertanyaan, “Apakah kepercayaan atau tradisi lama sudah musnah dari generasi baru pada pendatang?” Dengan tegas, Ghosh menjawab “Tidak”. Ia memberikan kejutan sudut pandang jika alam yang mempengaruhi manusia, bukan sebaliknya. Alam mempunyai kemampuan dan kekuatan tersembunyi yang memberi makna pada manusia. Meskipun manusia tidak ada, alam akan terus hidup dan bergerak untuk merespon kondisi dan perubahan di sekitarnya. Alam mampu menyimpan respon dan memori dari aktivitas manusia. 

Ghosh memilih judul bab terakhir dengan frase “Hidden Force”. Pemilihan itu cukup merepresentasikan sebuah kekuatan tersembunyi yang misterius namun kuat. Kata itu diambil dari judul novel yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, De Stille Kracht, yang ditulis oleh Louis Couperus, seorang sastrawan keturunan Indo-Eropa yang keluarganya telah lama bermukim di Hindia Timur sejak abad ke-18. Novel itu menjadi kanon sastra Belanda yang menyingkap adanya dorongan kuat dari alam Hindia Timur yang misterius dan penuh takhayul. Kehidupan masyarakat kolonial sebenarnya penuh dengan kecemasan dan ketakutan yang mengancam kekuasaan Eropa. Pemeran utamanya, Van Oudijck, adalah seorang Residen Belanda yang merasa terganggu dengan suara-suara aneh dan menolak kepercayaan lokal. Ghosh menuliskan,

Dia (Van Oudijck), yang percaya dirinya berada di tempat yang telah ditaklukkan dan diatur sejak lama, sekarang mendapati dirinya berhadapan dengan kekuatan yang tidak dapat dia kendalikan atau pahami. Dia tidak mampu, terlepas dari upaya terbaiknya, untuk membungkam suara-suara yang membuat diri mereka terdengar di sekitarnya.

Gambaran dalam fiksi itu menunjukkan bahwa nilai-nilai kultural dari alam tidak hilang meskipun sebuah wilayah telah diduduki dan digantikan oleh orang-orang baru. Perlahan-lahan, Van Oudijck mulai tenggelam dan percaya terhadap keberadaan spiritual yang mengitarinya.

Pengalaman personal juga dialami Ghosh ketika mendatangi Banda dan tinggal di sebuah hotel yang dibangun oleh Des Alwi, seorang penulis dan pemerhati cagar budaya dari Banda yang telah meninggal. Alwi menulis dalam bukunya bahwa jarang orang-orang yang tinggal di Banda menyebut dirinya sebagai “Orang Banda asli”. Tetapi, semua orang akan dianggap orang Banda jika mereka mengikuti adat Banda dan berbicara dialek Banda-Melayu. Di antara masyarakat Banda yang kosmopolit, kepercayaan terhadap leluhur Banda tetap hidup. Mereka masih percaya pada kekuatan gaib seperti foe-foe dan orang halus yang terus menjaga Pulau Banda.

Monumen untuk mengenang korban penaklukan J.P. Coen. (Foto oleh Amitav Ghosh)

Di sekitar hotel, ada sebuah sumur yang dijadikan tempat pembuangan terhadap empat puluh orang Banda yang dibunuh oleh Belanda setelah peristiwa 1621. Orang-orang di Banda merekam jejak peristiwa penaklukan Banda sampai sekarang. Des Alwi kemudian membangun monumen untuk memperingati seluruh orang Banda yang menjadi korban. Tidak jauh dari sumur itu, terdapat rumah-rumah bertiang yang luas bekas kediaman para pejabat VOC pernah tinggal. Banyak cerita yang mengatakan hantu-hantu dan orang halus berdiam di rumah-rumah itu. Di salah satu rumah besar, ada sebuah ruangan yang konon adalah tulisan seorang pejabat Belanda yang bunuh diri karena dihantui oleh roh penduduk Banda yang terbunuh dalam penaklukan. Alam menyimpan memori lebih lama dari peristiwa itu sendiri.

Pendekatan Ghosh dalam buku ini sangat penting sebagai arah baru penulisan historiografi Indonesia yang cenderung mengabaikan peran alam dalam sejarah proses pembentukan imperialisme, kolonialisme bahkan nasionalisme yang didominasi oleh politik dan ekonomi. Sebagai sebuah tulisan, buku ini juga harus dilihat tidak hanya sebagai esai historis, namun juga sebagai refleksi ekologis di mana lingkungan terus menjadi objek ekspansi dan eksploitasi manusia. Untuk itu, cukup fundamental jika kita meletakkan peran alam sebagai subjek sejarah yang mempengaruhi kehidupan dan ekologi antara manusia dan alam.

The post Sejarah Banda Neira: Kapitalisme, Kolonialisme, dan Bencana Krisis Global first appeared on The Suryakanta.