Chomsky, Noam. 2022. How The World Works. Bentang Pustaka. 

Dalam medan kontestasi politik, tidak ada hal paling gentiChomsky, Noam. 2022. How The World Works. Bentang Pustaka. ng selain menguak keganjilan kesuksesan politik luar negeri, dominasi, dan industri Amerika Serikat pasca Perang Dunia II ketika seluruh pesaingnya di muka bumi ini keok, gonjang-ganjing terdampak imbas perang. Ikhtiar untuk membedah perencanaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat hampir mustahil diraba seperti usaha untuk mengantar seekor tikus ke sarang ular demi mengajari reptil cara berempati.

Seorang sosialis libertarian merangkap anarko-sindikalis, Noam Chomsky, berhasil mengurai catatan dibalik kesuksesan Amerika Serikat pasca Perang Dunia II melalui dokumen negara tahun 1950, bertajuk NSC 68 (National Security Council Memorandum 68). Chomsky, yang terkenal getol mengumandangkan dirinya sebagai pendukung gerakan pembangkangan sipil dalam Perang Vietnam, membentangkan paling tidak sepuluh sumbu kebijakan Amerika Serikat yang digerakkan untuk menggagahi dunia pasca Perang Dunia II melalui karyanya How The World Works (2010).

Ada, tentu saja, kemungkinan sumbu lain di luar sepuluh tersebut yang terserak dalam karya magnetisnya ini, yang luput dari pembacaan saya. Sepuluh sumbu tersebut kalau saya petakan adalah sebagai berikut:  (1) Membentuk tatanan dunia sesuai dengan citra dan kepentingan Amerika Serikat; (2) Legitimasi militansi dan represi domestik; (3) Retorika publik dalam kebijakan luar negeri; (4) Grand Area, atau Amerika Serikat sebagai kiblat manufaktur; (5) Mitos pasar bebas; (6) Pemulihan tatanan konservatif lewat subversi dan intervensi; (7) Distorsi demokrasi dan reformasi progresif; (8) Ancaman nasionalisme Dunia Ketiga; (9) Teori Apel Busuk; dan (10) Dunia tiga kubu: persaingan dan aliansi. Poin-poin ini berkelindan dalam tiga sub pembahasan berikut:

Keberpihakan yang Berkepentingan 

Tidak ada sajian epik utopia yang dapat menggeser romansa demokrasi dan kebebasan,  hajat hidup kolektif sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara yang berdaulat. Perang Dunia II tidak hanya menjadi momok tapi juga menjadi sumber harapan bagi negara-negara yang merangkak menuju dunia baru, menjadi baru, dengan aturan yang lebih melek dan waras. Negara-negara tersebut memiliki ikhtiar bersama untuk menopang negara mereka dengan pergerakan nasional atau mengekor negara digdaya. Amerika Serikat melihat usaha ini sebagai sebuah kesempatan untuk menyulap dunia sesuai dengan citra Amerika Serikat dan membuka poros untuk intervensi.

Noam Chomsky

Menurut pengamatan Chomsky dalam PPS 23 Kennan (Policy Planning Study 23), Amerika Serikat memanipulasi opini publik dengan menciptakan delusi kebebasan dan demokrasi. Menyeruaknya slogan “evil communism” untuk melabeli ideologi Uni Soviet pada dasarnya bukan merobohkan gagasan komunisme, namun karena Uni Soviet menolak untuk melayani kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Alih-alih menyuarakan landasan ideologi demokrasi sehingga dapat dipahami, ketakutan-ketakutan atas komunisme dan Uni Soviet semakin menjalar. Bagi Chomsky, Amerika Serikat secara masif telah berhasil menarasikan retorika dan menjadi dalang atas propaganda ini. 

Padahal, kebijakan luar negeri Amerika Serikat—bahkan dalam dokumen resmi perencanaan—tercatat tidak pernah berniat untuChomsky, Noam. 2022. How The World Works. Bentang Pustaka. k menggaungkan demokrasi yang digerakkan oleh kaum pekerja dan petani yang tertindas. Demokrasi yang dijajakan mengendap pada keikutsertaan massa untuk secara sadar dan kolektif melanggengkan kekuasaan elit dan dominasi atas sumber-sumber pendapatan negara. Kalau diraba, Amerika Serikat menjalankannya melalui intervensi kebijakan-kebijakan negara, Chomsky menggelar berjibun conPutriyana Asmaranitoh atas semua ini sehingga buku ini tidak hanya berkutat pada perang konsep dan gagasan.

Sosialisme demokrasi adalah tunas harapan bagi Italia selepas pendudukan Nazi. Namun, dengan maraknya sosialisme demokrasi, monarki akan ambyar dan sumber keuangan elit yang dengan suka cita mau dicampuri kepentingan Amerika Serikat turut roboh bersamanya. Melalui NSC 1 tahun 1948, Amerika Serikat membangkitkan kembali figur-figur politik dari monarki pra-fasis yang dulunya erat dengan Mussolini, yang mana adalah penggagas dan pemimpin National Fascist Party di Italia. Di tahun yang sama, Amerika Serikat juga ikut campur dengan kampanye dan pemilu. Selain Italia, Chomsky juga membeberkan segudang intervensi lainnya di Indonesia, Yunani, Jepang, dan Korea Selatan. Kalau ditarik secara garis besar, Amerika Serikat justru merasa terancam atas semangat demokrasi yang sesungguhnya juga semarak nasionalisme negara Dunia Ketiga. Namun, pada akhirnya, demokrasi tak akan cukup demokratis apabila bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.

Pasar Bebas yang Membelenggu

Campur tangan pemerintah pastilah bukan sopir pasar bebas yang menggerakkan pasar dan keleluasaan usaha bebas. Maka darinya, pemerintah hanya akan mengambil sejumput andil untuk menowel subsidi dan tarif, apalagi kontrol harga. Setidaknya ini adalah penjabaran pasar bebas yang ideal. Amerika Serikat dengan getol mengumandangkan pasar bebas pada wilayah-wilayah tertentu yang ditargetkan sebagai wilayah “ideal”. Dari catatan Chomsky, dapat dirumuskan bahwa Amerika Serikat memilih negara-negara yang dianggap “subordinat” yang bisa dikendalikan, misalnya, negara-negara Eropa Barat, Timur Tengah, dan Asia. Sebagaimana ingar-bingar pasar bebas, tidak ada cela atas suatu negara yang mendukung pasar melalui geraknya dengan sedikit campur tangan. Pada akhir Perang Dunia II, ini sungguh melenakan. Amerika Serikat selalu menyusupkan strategi jitu dengan topeng kebijakan positif. Pada negara-negara yang dianggap ingin lepas tanpa ingin dicampuri dan didominasi Amerika Serikat, embargo ekonomi akan dibebankan atas mereka. Sedangkan, negara-negara yang menerima bantuan serta menerima masukan campur tangan Amerika Serikat diproyeksikan untuk menjadi pemasok bahan utama untuk industri Amerika Serikat dan menjadi pasar utama untuk mengonsumsi produk-produk yang diproduksi pabrik-pabrik Amerika Serikat. 

Amerika Serikat membangun kontrol tak kasat mata, seolah semua ini adalah usaha untuk memajukan negara-negara berkembang. Namun, pada akhirnya, seperti yang sudah kita ketahui, Amerika Serikat adalah manufacturing hubs paling gigantik di muka bumi ini. Di sini, Chomsky melakukan analisis mendalam atas apa yang terjadi pada Nikaragua dan Grenada, dan bagaimana kedua negara tersebut telah berhasil dikendalikan. Chomsky menambahkan teori apel busuk untuk mendalangi bagaimana kesuksesan kontrol pada negara tertentu bisa digunakan untuk mengendalikan negara lainnya. Chomsky menekankan bahwa, “The Grand Area was to be subordinated to the needs of the American economy.”

Dengan kata lain, pasar dan usaha bebas tak lebih baik dari dongeng sebelum tidur. Bahkan untuk kebijakan yang diterapkan dalam negeri, menurut Chomsky terdapat “dukungan tersembunyi” dari industri teknologi canggih dan perusahaan farmasi. Perusahaan-perusahaan ini—seringkali melalui National Institute of Health—mengambil keuntungan dari penelitian yang didanai publik. Namun, hak patennya suatu saat nanti akan diprivatisasi oleh perusahaan. Industri berbasis bioteknologi juga memutar keuntungan dari lab universitas yang didanai publik. Semestinya, riset tersebut merupakan hak publik. Namun, pada akhirnya hal itu menjadi properti privat milik perusahaan. Dengan nelangsa, Chomsky menggambarkan ironi ini dengan dua ungkapan: risk is socialized dan profit is privatized. 

Mengamankan dengan Kekerasan

Pasca Perang Dunia II, negara-negara di Eropa dan Asia sedang gencar-gencarnya membangun kembali tatanan negara mereka agar lebih demokratis dan egaliter. Kebanyakan, gerakan ini dikomando oleh tokoh-tokoh berhaluan kiri, sosialis, dan komunis untuk memerangi Nazi dan imperialisme. Namun, bagi perencana kebijakan strategis Amerika Serikat, ini adalah ancaman atas kontrol industri dan kepentingan geopolitik. Amerika Serikat menghendaki negara-negara tersebut untuk membuka diri atas investasi asing Amerika Serikat, ramah untuk diduduki pemodal swasta, dan mau bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan The Grand Area. Maka dengan hajat ini, alih-alih menyokong tumbuhnya demokrasi yang sehat, Amerika Serikat membantu untuk melanggengkan elit konservatif di negara tersebut dengan penguatan rezim militer.

Konservatisme dan militerisme, buktinya, lebih berkuasa daripada demokrasi itu sendiri. Indonesia menjadi salah satu contohnya. Kedua ideologi tersebut muncul justru untuk mengiming-imingi warga dengan keamanan dan terlaksananya kontrol ekonomi dan kuasa kapitalisme Barat. Orde Baru di Indonesia, misalnya, disokong Amerika Serikat atas pemberangusan penganut komunisme. Tragedi ini menguatkan militerisme Indonesia dan investasi Amerika Serikat. 

Di Jepang, Jenderal Mac Arthur telah memantik Jepang dengan reformasi yang lebih progresif. Tiga di antaranya—yaitu reformasi agraria, hak-hak serikat pekerja, dan demokrasi— digalang dengan penuh semangat. Namun, pada tahun 1947, keadaan ini terbalik. Amerika Serikat menelantarkan kebijakan ini, dan menyongsong tumbuhnya kapitalisme dan fasisme. Hak-hak serikat pekerja ambruk, sedangkan zaibatsu atau pengusaha konglomerat banyak diuntungkan.   

Pada akhirnya, How The World Works karya Noam Chomsky menguak bermacam kenyataan brutal atas Amerika Serikat di kancah global. Kekuasaan Amerika Serikat tidak dibangun atas dasar fitrah keadilan, demokrasi, dan manfaat bersama. Menurut Noam Chomsky, banyak sekali yang perlu dianalisis terutama dominasi dan eksploitasi ekonomi dalam proyek Grand Area. Meskipun banyak faktor yang mendasari kebobrokan ini, Noam Chomsky begitu detail membedah doktrin Grand Area yang memanipulasi lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan dukungan militer seperti senjata untuk menghentikan upaya pembangunan berkelanjutan di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. 

The post Noam Chomsky: Mitos Pasar Bebas dan Dongeng Demokrasi  first appeared on The Suryakanta.

Tan Malaka. 1926. Massa Actie (Aksi Massa). 

Rasanya tak berlebihan jika kita menyematkan Tan Malaka (1897—1949) sebagai salah satu pemikir besar Indonesia. Meskipun hampir separuh hidup dijalani sebagai pelarian politik, Tan Malaka mampu melahirkan buah pikir yang relevan hingga hari ini. Pada 1945, dalam sebuah surat kabar Berita Indonesia, Muhammad Yamin (1903—1962) menyebut sosok bernama lengkap Ibrahim dengan gelar Datuk Tan Malaka sebagai “Bapak Republik Indonesia” karena tulisan bertajuk Naar de ‘Republiek Indonesia’, atau dalam bahasa Indonesia berarti Menudju Republik Indonesia (1925). 

Satu tahun setelah tulisan tersebut terbit, pria asal Sumatra Barat itu menulis Massa Actie (atau Aksi Massa) pada 1926 saat berhasil minggat ke Singapura. Alasan yang melatarbelakangi penulisan Aksi Massa yakni upaya Tan Malaka menggagalkan pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia). Aksi tersebut ia nilai terlalu ugal-ugalan tanpa mempertimbangkan dasar-dasar aksi massa. Sesuai dugaan Tan Malaka, aksi yang meletus pada 18 Juni 1926 itu dinilai gagal total. Harry A. Poeze, seorang sejarawan asal Belanda, dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia jilid 1: Agustus 1945 – Maret 1946 mencatat tentang situasi tersebut, “Di Banten terdapat sekitar seribu tiga ratus orang ditahan. Sebagian dari mereka diadili dan dijatuhi hukuman berat; bahkan ada yang dijatuhi hukuman mati. Eksekusi terhadap empat orang telah dilaksanakan. Sementara, sembilan puluh sembilan orang diasingkan ke kamp tahanan Digul, jauh di pedalaman Papua Barat.” 

Buku yang terdiri dari dua belas bab, ditambah dengan lampiran khusus oleh pria pemilik dua puluh lebih nama samaran ini menuliskan rancangan program proletar di Indonesia. Ia menjelaskan alasan revolusi sebagai agenda penting dan harus berhasil. Banyak tokoh pergerakan nasional mengaku mendapat ilham dari Aksi Massa, salah satunya Soekarno. 

Saat diadili di Landrat, Bandung pada 1931, salah satu hal yang memberatkan tuduhan Tan Malaka adalah karena menyimpan buku ini. Sementara itu, pada 2020 lalu, polisi menyita Aksi Massa dari sekelompok gerakan anarko di Tangerang. Sebetulnya, seperti apa revolusi dalam kacamata Tan Malaka? Mengapa buku ini senantiasa dianggap berbahaya, bahkan sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga hari ini?

Tantangan-Tantangan Revolusi

Tan Malaka membuka bagian pertama buku dengan tajuk Revolusi. Menurut Tan Malaka, revolusi bukanlah hal istimewa dan luar biasa, oleh karena itu tidak boleh digerakkan atas perintah seseorang yang dianggap ‘luar biasa’, atau mampu menggerakan massa. Revolusi bukan hasil pemikiran individu, melainkan akibat pertentangan kelas dan ketimpangan sosial masyarakat dalam situasi pergaulan hidup, ditentukan oleh empat faktor, yakni ekonomi, sosial, politik, dan psikologis. Berlandaskan kegelisahan yang sama, tujuan revolusi tidak hanya untuk “Menghukum, sekalian perbuatan ganas, menentang kecurangan dan kelaliman, tetapi juga mencapai segenap dari perbaikan dari kecelaan.” 

Tan Malaka

Akan tetapi, cita-cita mulia sekalipun tak selalu memperoleh jalan mulus. Terlebih, Tan Malaka saat itu harus berhadapan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang masih terikat feodalisme. Menurut KBBI, feodalisme merupakan sebuah sistem sosial maupun politik yang memberikan kekuasaan besar hanya kepada golongan bangsawan. Ekosistem pemerintah bercorak feodalistis jelas menyuburkan nepotisme politik. Menyitir bab tujuh, Keadaan Politik, Tan Malaka dengan lugas mengkritik persoalan tersebut: “Pemerintahan negeri dipegang oleh seorang raja dan komplotannya. Seorang raja sesudah berhasil menjalankan peran ‘jagoan’, lalu mengangkat dirinya jadi raja yang bertuan. Anaknya yang bodohnya lebih dari seorang tukang pelesir, belakang hari, menggantikan ayahnya sebagai yang dipertuan di dalam negeri.” 

Dalam situasi semacam ini, menurut Tan Malaka, politik tak akan pernah berpihak pada rakyat, karena kekuasaan disandarkan pada kemauan raja yang diliputi kekerasan dan menuntut penghambaan rakyat. Dengan kondisi politik yang sarat nilai feodalistis, ditambah masyarakat Indonesia mayoritas hidup sebagai buruh, Tan Malaka menyarankan bentuk pemerintahan soviet.

Menurut Tan Malaka, pemerintahan bercorak soviet lebih unggul dibandingkan parlemen. Ia berkaca pada negara-negara Barat di mana parlementarisme lahir akibat pertikaian kelompok borjuis dengan kaum raja. Para borjuis merasa bisnis mereka dirugikan akibat kebijakan dan pajak yang dibebankan. Keadaan ini diperparah dengan kondisi kaum borjuis yang tak memiliki hak politik dalam mengajukan keberatan tersebut. Akibatnya, timbullah revolusi besar-besaran, salah satunya terjadi di Perancis sekitar 1789 hingga 1799. Di masa itu, kaum borjuis, bangsawan, dan pendeta membentuk koalisi dengan massa revolusioner: kaum buruh dan tani (Halaman 82). 

Dengan begitu, kaum borjuis merobohkan pemerintah feodal dengan semboyan “Liberte, Egalite, dan Fraternite”, atau “Demokrasi, Liberalisme, dan Parlementarisme”. Namun, keberhasilan kaum borjuis tak diikuti dengan kesejahteraan kaum buruh dan tani. Dua kaum ini justru dipinggirkan dan hanya dijadikan ‘umpan meriam revolusi’. Selain itu, Tan Malaka melihat sistem demokrasi yang digembar-gemborkan kaum borjuis dalam parlemen hanya akal-akalan belaka. Ia melihat bagaimana anggota parlemen memegang jabatan selama tiga atau empat tahun, tetapi hubungan antara rakyat (si pemilih) dan anggota parlemen (yang dipilih) sangat transaksional. Tan Malaka menilai bahwa anggota parlemen hanya berhadapan dengan rakyat sewaktu pemilihan saja. Mereka tak ubahnya birokrat sejati. Sebagaimana parlemen diciptakan kaum borjuis, maka soviet diwujudkan kaum buruh. 

Dengan begitu, soviet akan membelokkan sudut pandang masyarakat kapitalis menuju masyarakat komunis. Tak hanya itu, bentuk pemerintahan soviet juga menghancurkan sistem-sistem birokrasi ciptaan parlemen. Salah satunya, mendekatkan rakyat dengan wakil rakyat untuk disatukan dalam kelompok yang nantinya akan membentuk dan menjalankan undang-undang secara bersama-sama.

Pola Pikir sebagai Perkakas Revolusi

Pemerintahan soviet harus dibarengi dengan kesadaran tinggi kaum buruh berpikir rasional. Sayangnya, mayoritas masyarakat Indonesia saat itu sepertinya masih kental dengan kebudayaan gaib, mistis, dan takhayul. Ini berdampak membentuk pola pikir masyarakat Indonesia. Di bab delapan, Perkakas Revolusi Kita, ia menuliskan refleksi tentang kemajuan berpikir yang mandek meskipun teknologi dan informasi telah berkembang pesat. 

Kepercayaan mengenai mitos dan takhayul memang tidak bisa digeneralisasi terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Tingkat industrialisasi yang berbeda menjadi pemicu utama ketidakmerataan pola pikir rasional. Meski erat berhubungan dengan nilai-nilai komunisme, Tan Malaka mengakui bahwa kapitalisme yang menyubur dalam sebuah daerah turut serta merangsang daya pikir rasional dan sehat. Dengan begitu, menurut Tan Malaka, “Psikologi dan ideologi jiwa dan akal rakyat bangsa Indonesia sejalan dengan kecerdasan kapitalisme yang senantiasa berubah-ubah.” 

Menganalisis fenomena tersebut, tak mudah bagi para revolusioner untuk membawa segenap rakyat Indonesia dalam sebuah cita-cita Marxisme. Akibat berbagai kesulitan tersebut, Tan Malaka mengakui bahwa tak sedikit tindakan revolusi jatuh pada sikap anarkisme maupun pemujaan pada hal-hal mistis maupun gaib, seperti jimat. Mengenai anarkisme, Tan Malaka menyebut tindakan tersebut putch, artinya sebuah aksi segerombolan kecil yang bergerak diam-diam dan tak berhubungan dengan rakyat banyak (Halaman 98). Dengan begitu, aksi yang didasari metode putch—terlebih dengan masyarakat yang masih bergantung pada hal-hal gaib, dongeng, ataupun takhayul—tak akan pernah meraih kesuksesan dalam revolusi.

Partai dan Pemimpin Revolusioner

Menjawab kegelisahan masyarakat dalam memenuhi kehendak ekonomi dan politik yang kian merosot, Tan Malaka menyarankan sebuah aksi massa. Berbeda dengan putch atau anarkis yang menurutnya terkesan egois karena tak berhubungan dengan orang banyak, aksi massa bergerak akibat kesadaran seluruh lapisan masyarakat. Sebagai negara industri, ia tak melihat kesulitan dalam melancarkan aksi massa tanpa menggunakan kekerasan. 

Aksi mogok, boikot, dan berdemonstrasi sebagai hak asasi manusia yang utuh ia nilai lebih ampuh ketimbang senjata. Menurut Tan Malaka, jika aksi-aksi ini serentak dilakukan oleh semua orang—buruh, tani, ataupun mereka yang bukan buruh dan tani—demi menuntut hak ekonomi dan politik, tentu akan lebih berdampak besar ketimbang melakukan tindak kekerasan seperti pembunuhan. Ini mengingatkan saya akan sebuah buku pemikir sekaligus psikoanalis asal Jerman, Erich Fromm (1900—1980) dalam On Disobedience and Other Essays (1980). Senada dengan Tan Malaka, ia percaya bahwa revolusi atau pembangkangan sipil tidak seharusnya dilakukan dengan kekerasan. 

Sebagai sebuah aksi besar, Tan Malaka menyadari bahwa aksi massa membutuhkan dukungan sebuah partai dan seorang pemimpin revolusioner demi membingkai jalannya aksi dengan landasan persoalan yang sama. Menurutnya, seorang pemimpin revolusioner tak hanya harus cerdas maupun tangkas, tetapi juga mesti mengenal sifat-sifat dari massa yang dipimpin. Dengan begitu, pemimpin revolusi mengetahui respon masyarakat mengenai kondisi politik dan ekonomi, kemudian segera mengambil langkah berdasarkan peta perjuangan.

Pembentukan partai revolusioner juga menjadi salah satu syarat penting aksi massa. Menurut Tan Malaka, selama ini, belum ada partai-partai di Indonesia yang bergerak atas kepentingan masyarakat dengan satu visi dan misi revolusi. Menurutnya, syarat pertama pembentukan partai revolusioner adalah penghapusan hal-hal berbau birokrasi, aristokrasi, maupun otokratis. Namun, ia mengingatkan bahwa penghapusan nilai-nilai tersebut tak bisa dilakukan dengan jalan kekerasan pula. 

Tan Malaka menganjurkan untuk “membiasakan bertukar pikiran secara merdeka dan kerja sama semua anggota.” Dengan begitu, sebagai syarat kedua, setiap anggota diberi dan dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat dan mempertahankan argumentasi. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan dalam partai merupakan hasil musyawarah bersama. Partai sebagai “kepala dan jantung massa revolusioner”, penting untuk menerapkan “peraturan besi” sebagai hasil musyawarah yang berguna untuk “memeriksa dan memperbaiki” setiap anggota yang dicurigai, atau terbukti tak sejalan dengan cita-cita partai. 

Di bab sembilan, Tan Malaka memberikan uraian dan beberapa contoh partai bentukan kaum borjuis di Indonesia yang dinilai tidak sejalan, atau bahkan gagal menjadi ‘kepala dan jantung’ massa, salah satunya Budi Utomo. Menurutnya, partai yang didirikan oleh R. Soetomo (1888—1938) pada 1908 itu termasuk “partai yang semalas-malasnya di antara segenap partai-partai borjuis di Indonesia”. Budi Utomo dianggap gagal dalam melakukan pergerakan radikal dalam masyarakat seluruhnya. Organisasi ini dianggap hanya berfokus pada nilai-nilai kebudayaan, dibumbui dengan mitos-mitos, sehingga menimbulkan kesan sebagai partai yang hanya berfokus pada masyarakat Jawa.

Belajar dan Melampaui Barat

Dalam bab terakhir, Khayalan Seorang Revolusioner, Tan Malaka mengingatkan kita bahwa puncak tertinggi peradaban manusia adalah kemampuan berpikir rasional. Pemikiran rasional tak hanya membebaskan kita dari belenggu takhayul, tetapi juga dari perbudakan. Uniknya, Tan Malaka seakan menyentil beberapa kelompok atau golongan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Timur; atau mereka yang menolak keras budaya Barat karena dianggap tak sesuai dengan adab ‘Timur’.

Ia menuliskan, “Janganlah menjatuhkan diri dalam kesesatan dengan mengira budaya Timur yang dulu atau sekarang lebih tinggi dari kebudayaan Barat sekarang. Ini boleh kamu katakan, bilamana kamu sudah melebihi pengetahuan, kecakapan dan cara berpikir orang Barat.., Pada waktu ini sungguh sia-sia dan tak layak bagi kamu mengeluarkan perkataan sudah ‘lebih pintar’ dan tak perlu belajar lagi, sebab banyak sekali yang belum kamu ketahui.” Dari sini, Tan Malaka mengajak kita mengakui dan sanggup belajar dari orang-orang Barat. Namun demikian, ia mengingatkan agar kita tidak terjebak menjadi seorang peniru, tetapi menjadi seorang murid dari Timur yang cerdas dan mampu melampaui kecerdasan guru-guru di Barat (halaman 140). 

Refleksi

Tulisan berusia hampir satu abad ini seakan menolak mati dan dilupakan, sebagaimana Tan Malaka berharap bahwa aksi massa tak boleh dibatasi hanya pada perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam melawan imperialisme Belanda. Saya membaca Aksi Massa tepat setelah menyelesaikan karya Tan Malaka yang sering dianggap sebagai magnum opus-nya, yaitu MADILOG. Jika dalam MADILOG Tan Malaka seperti menyarankan sebuah revolusi yang dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan merevolusi pola pikir. Di Aksi Massa, ia melihat bahwa upaya mencapai revolusi bisa dilakukan setelah masyarakat merevolusi diri mereka sendiri.

    Rasanya tepat sekali membaca Aksi Massa, terutama ketika kita terus dihadapkan pada keriuhan situasi sosial-politik Indonesia dalam berbagai pemberitaan yang menghiasi layar kaca maupun ponsel pintar kita akhir-akhir ini. Penting bagi kita menelisik kembali lagi cita-cita Tan Malaka atas revolusi yang harus digerakkan bersama-sama oleh setiap lapisan masyarakat.

Terdapat kalimat Tan Malaka menarik yang terlontar dari Tan Malaka saat ia berkunjung ke rumah Achmad Soebardjo (1896—1978) pada 25 Agustus 1945, satu minggu setelah proklamasi. Soebardjo, yang telah mengenal Tan Malaka sejak bersekolah di Belanda, kaget dengan kehadirannya. Sebab dari surat kabar yang ia baca, Tan Malaka diberitakan tewas akibat kerusuhan di Birma. Bahkan ada juga pemberitaan tentang Tan Malaka yang sedang berada di Yerusalem, saat itu telah tewas dalam kerusuhan di Israel. Mendengar hal itu, Tan Malaka tertawa seraya berkata dalam bahasa Belanda, “Onkruid vergaat toch niet”, yang artinya, “alang-alang tokh tak dapat musnah kalau tak dicabut dengan akar-akarnya”.

The post Merawat Tan Malaka, ‘Alang-Alang’ Revolusi yang tak dapat Musnah first appeared on The Suryakanta.

Frazer-Carroll, Micha. 2023. Mad World: The Politics of Mental Health [Dunia Gila: Politik Kesehatan Mental]. Penerbit Pluto.  

Belakangan, isu kesehatan mental marak dibicarakan. Meski relatif baru didiskusikan di tengah publik, isu ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Berdasarkan temuan Survei Ipsos Global bertajuk Health Service Monitor 2023, isu kesehatan mental menjadi masalah paling disoroti banyak orang di berbagai belahan dunia. Berdasarkan riset tersebut, sebanyak 44 persen responden dari 31 negara di dunia menilai bahwa kesehatan mental menjadi masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan. Disusul kanker di posisi kedua sebesar 40 persen dari seluruh responden. Survei Ipsos tersebut melibatkan 23.274 responden dewasa yang tersebar di 31 negara, termasuk Indonesia, pada periode 21 Juli hingga 4 Agustus 2023. 

Kesadaran kesehatan mental salah satunya dipicu efek pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun pertama pandemi (2020), prevalensi kecemasan dan depresi masyarakat dunia meningkat hingga 25 persen. Di Indonesia, tren kepedulian kesehatan mental juga mulai menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat. Kondisi demikian meningkatkan perhatian mengenai permasalahan kesehatan mental. Namun di sisi lain, tren self-diagnosis mulai terjadi di tengah gempuran media sosial yang ramai. Selain itu, maraknya kelas-kelas kesehatan mental yang menjamur di berbagai platform juga menunjukkan peningkatan minat dan perhatian terhadap isu ini. 

Sayangnya, meskipun niat untuk memahami dan mengelola kesehatan mental sendiri bisa dibilang merupakan langkah positif, hal ini juga membawa risiko jika tidak dilakukan dengan pemahaman secara mendalam dan kritis. Tidak sedikit orang meromantisasi permasalahan kesehatan mental dengan mengikuti tren yang menggarisbawahi kondisi mereka melalui berbagai cara, meskipun penilaian tersebut belum tentu valid dibuktikan dengan pemeriksaan. 

Di tengah fenomena demikian, sangat penting bagi kita untuk menelaah lebih jauh bagaimana kesehatan mental dipahami dan diatur dalam masyarakat. Banyak dari kita mungkin terbiasa menerima begitu saja konsep dan praktik kesehatan mental yang bersirkulasi di sekitar, tanpa menelisik secara lebih jauh. Padahal, pemahaman lebih kritis dan mendalam sangat diperlukan agar tidak terjebak dalam pendekatan yang hanya menyentuh permukaan dan mengabaikan akar permasalahan.

Di sinilah buku Mad World: The Politics of Mental Health karya Micha Frazer-Carroll memberikan kontribusi sangat berharga. Buku ini tidak hanya mengupas isu kesehatan mental melalui sudut pandang individu, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi kesehatan mental kita. Dengan mengkritik dan menunjukkan bagaimana sistem kapitalisme berkontribusi terhadap penderitaan mental, Frazer-Carroll mengajak kita melihat kesehatan mental dalam konteks sosial secara meluas dan mendalam.

Micha Frazer-Carroll

Bab pertama buku ini berjudul Asylums, membawa kita melalui sejarah panjang lembaga-lembaga kesehatan mental, dikenal sebagai asylum, dari masa lalu hingga masa kini. Frazer-Carroll menguraikan bagaimana institusi pertama seperti Bethlem Hospital (atau dikenal sebagai Bedlam) didirikan untuk merawat orang gila. Ia juga membahas bagaimana institusi tersebut kemudian berkembang dan dikritik sepanjang sejarah. Dengan menyajikan kondisi brutal di asylums seperti pembatasan fisik, terapi invasif, dan perlakuan tidak manusiawi, penulis menunjukkan bahwa banyak praktik dan logika dari masa lalu masih hadir dalam pendekatan modern terhadap kesehatan mental.

Frazer-Carroll mengkritisi bagaimana asylum, meskipun awalnya bertujuan “merawat” orang gila, sering kali lebih berfungsi sebagai alat kontrol sosial, mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan. Ia menghubungkan sejarah dengan kondisi saat ini yang menunjukkan bahwa cara kita memahami dan menangani kesehatan mental masih dipengaruhi oleh warisan sosial, ekonomi, dan politik dari masa lalu. 

Meskipun asylum dalam bentuk tradisional demikian telah ditutup, banyak logika dan metode kontrol sosial masih ada dalam sistem kesehatan mental modern. Asylum sering digunakan untuk mengisolasi dan mengendalikan individu yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat dominan. Saat ini, meskipun perawatan mental lebih banyak dilakukan di luar institusi, sistem kesehatan mental masih sering berfungsi untuk menjaga tatanan sosial dan ekonomi, misalnya melalui diagnosis dan terapi yang menekankan penyesuaian individu terhadap kondisi tidak manusiawi, ketimbang penekanan pada upaya mengubah kondisi itu sendiri.

Bagian ini juga menyoroti bahwa sistem kapitalis yang berfokus pada keuntungan dan produktivitas sangat merugikan kesehatan mental. Dengan menempatkan tekanan besar pada individu untuk berprestasi dan berkompetisi, sistem kapitalisme mengabaikan kebutuhan dasar manusia untuk terkoneksi, beristirahat, dan mendapatkan dukungan komunitas. Akibatnya, banyak permasalahan kesehatan mental yang sebenarnya merupakan respons wajar terhadap kondisi tidak manusiawi, justru diperlakukan sebagai masalah individu yang harus diatasi secara pribadi.

Dengan pemahaman tersebut, kita bisa menyelami lebih jauh ke dalam bab-bab lain dari buku ini, yang masing-masing menguraikan berbagai aspek kesehatan mental dan bagaimana pengaruhnya secara sosio-politik. 

Bab kedua, Knowing Mental Health Today, mengeksplorasi bagaimana kita memahami dan mendefinisikan kesehatan mental di era modern. Apa yang kita pahami ketika seseorang mengalami depresi? Depresi sering kali didiagnosis sebagai kondisi medis yang membutuhkan perawatan melalui terapi atau obat-obatan. Meskipun perawatan tersebut bisa sangat membantu bagi banyak orang, tetapi sialnya kita mengabaikan banyak hal di luar individu itu sendiri. Dalam banyak kasus, depresi bisa menjadi respons wajar terhadap kondisi hidup yang sangat menekan seperti kemiskinan, ketidakamanan pekerjaan, isolasi sosial, atau tekanan kerja berlebihan. Dalam masyarakat kapitalis, semua itu jelas menciptakan kondisi yang sangat sulit dan melelahkan secara mental. Namun, alih-alih menangani akar masalah tersebut, pendekatan medis terhadap depresi sering kali hanya fokus pada penanganan gejala individu. Persoalan depresi pada akhirnya membawa kita kepada bab berikutnya, di mana Frazer-Carroll berusaha menghubungkan pengalaman individu dengan dinamika sosial secara lebih luas.

Bab ketiga berjudul Mental Health in a Maddening World, menjelaskan bagaimana sistem kapitalis membuat hidup manusia kian rumit. Penulis ingin kita menyadari bahwa perbaikan dalam kesehatan mental tidak bisa hanya dicapai melalui terapi individu atau obat-obatan saja, tetapi juga memerlukan perubahan besar mengenai cara masyarakat kita diatur. Ini termasuk menciptakan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi, memperkuat jejaring sosial, dan mengurangi tekanan kerja secara berlebihan. Sudah saatnya kita memaknai kesehatan mental sebagai permasalahan bersama dan sistemik. 

Bab keempat, Why Work is Sickening, membahas hubungan antara pekerjaan dan kesehatan mental, di mana kondisi kerja eksploitatif dan tidak manusiawi berkontribusi pada gangguan kesehatan mental. Hari ini, pekerjaan dalam konteks kapitalis sering kali tidak memberikan nilai intrinsik atau kepuasan mendalam, melainkan hanya berfungsi sebagai sarana bertahan hidup. Akhirnya, bukan tidak mungkin jika tekanan mental kita semakin parah. 

Bab kelima, Disability/Possibility membahas konsep disabilitas dalam konteks kesehatan mental dan bagaimana pendekatan keadilan disabilitas memberikan perspektif baru yang lebih inklusif terhadap kesehatan mental. Masalah kesehatan mental tidak boleh hanya dilihat sebagai defisit individu. Sebaliknya, kita harus memahami banyak tantangan yang dihadapi oleh individu dengan gangguan kesehatan mental merupakan hasil dari hambatan sosial diciptakan oleh masyarakat yang tidak inklusif.

Bab keenam berjudul Diagnosing Diagnosis. Bab ini menantang konsep diagnosis dalam kesehatan mental, mempertanyakan validitas dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Terdapat berbagai diagnosis dalam kesehatan mental yang tidak sepenuhnya objektif atau ilmiah, tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik. Lanjut ke bab tujuh berjudul On Disavowal and Disorder, penulis kembali mempertegas bahwa perilaku dan kondisi yang sering kali dianggap sebagai gangguan mental atau penyakit dianggap sebagai respons wajar terhadap situasi sosial yang menekan dan tidak adil. Maka, penyangkalan terhadap kenyataan sosial yang keras, seperti ketidakadilan ekonomi atau diskriminasi, bisa dilihat sebagai gangguan mental dari sudut pandang medis. Namun, dari perspektif individu yang mengalami, ini bisa jadi adalah cara untuk bertahan hidup dalam situasi yang tidak manusiawi.

Di tengah berbagai rintangan, kita butuh ruang untuk menyelamatkan kesehatan mental. Permasalahan inilah yang disinggung pada bab selanjutnya, Art as a Mad Liberation Tool. Pada bagian ini, kita akan menemukan penjelasan bagaimana seni menjadi alat mengekspresikan dan mengatasi pengalaman kesehatan mental. Seni bisa digunakan sebagai alat perlawanan terhadap sistem yang menindas dan menciptakan stigma terhadap penyintas kesehatan mental. Melalui seni, individu dapat menantang narasi dominan tentang kesehatan mental dan menciptakan ruang bagi pengalaman dan perspektif yang lebih beragam. Seni juga dapat membantu membangun komunitas dan solidaritas di antara mereka yang mengalami gangguan mental, dan menjadi platform berbagi cerita dan mendukung satu sama lain.

Bagian selanjutnya, Law and Disorder mengkritisi bagaimana hukum digunakan untuk mempertahankan status quo dan struktur kekuasaan. Selama ini, hukum cenderung menggunakan pendekatan kriminalisasi terhadap perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Misalnya, orang dengan gangguan mental sering kali ditahan atau dipenjara dibandingkan menerima perawatan secara tepat. Sedangkan di bab sepuluh, Other Possibilities menawarkan visi alternatif untuk masa depan kesehatan mental yang lebih adil dan manusiawi. Bagian ini menekankan bahwa perubahan besar diperlukan dalam cara kita memahami dan menangani kesehatan mental, termasuk perubahan dalam kebijakan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Di sini, kita diajak memikirkan bagaimana mengubah pendekatan kesehatan mental secara fundamental. Ini artinya, kita tidak hanya memperbaiki sistem yang sudah mapan, tetapi juga membayangkan dan menciptakan sistem baru yang lebih mendukung dan inklusif.

Pada akhirnya, buku ini tengah mengkritik sistem kapitalisme yang menciptakan kondisi hidup menekan dan tidak manusiawi, menggarisbawahi bagaimana struktur sosial dan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan mental kita. Melalui Mad World: The Politics of Mental Health, kita semestinya bisa menerima bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang perlu dipahami. Kita butuh perubahan besar dengan berbagai cara untuk merespon atau menangani kesehatan mental, termasuk melawan sistem ekonomi kapitalis yang menyesakkan.

The post Memahami Kesehatan Mental di Tengah Dunia yang Sesak first appeared on The Suryakanta.

Keane, John. 2020. The New Despotism (Despotisme Baru). Penerbit Universitas Harvard.

John Keane, seorang professor ilmu politik dari Universitas Sydney, berupaya mengidentifikasi bentuk kekuasaan baru yang muncul pada abad 21. Keane bepergian ke banyak negara untuk menjelaskan corak terkini kekuasaan yang sedang berkembang di sebagian besar negara-negara dunia, mulai dari belahan bumi utara hingga selatan. Keane berpendapat, pada abad 21 ini telah berkembang sebuah modus kekuasaan yang berbeda dari pengalaman sejarah abad-abad lampau. Modus kekuasaan itu ia sebut sebagai despotisme baru (new despotism) yang sekaligus menjadi judul dari karyanya.

Walaupun Keane berargumen bahwa despotisme baru merupakan perkembangan kekuasasan terkini, ia tidak menyangkal bahwa bentuk kekuasaan ini memiliki akarnya di masa lalu. Hal itu termanifestasi dalam diri seorang despot yang memimpin imperium-imperium secara absolut. Seorang despot di masa lalu berkuasa dengan menyebarkan ketakutan, ancaman, dan kekerasan. Tidak ada yang aman dalam situasi ini. Despot secara personal berkuasa secara tidak terbatas dan menggunakan kekuasaannya sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Namun, bagi Keane, di dalam bentuk kekuasaan despotisme baru, seorang despot berupaya mencari cara terbaik untuk dapat mengatur masyarakat secara efisien tanpa menggunakan ketakutan, ancaman, dan kekerasan sebagai alat penundukan.

Despotisme Baru dan Beberapa Miskonsepsi

Pada umumnya, ilmuan sosial dan politik mengkategorikan kekuasaan yang dijalankan secara berlebih dan tidak demokratis sebagai otoritarianisme. Otoritarianisme secara lebih jelas merupakan anti tesis dari demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai penghambat kekuasaan. Oleh karena itu, seorang pemimpin otoriter akan melucuti semua instrumen demokrasi dengan kekuasaannya. Despotisme baru memiliki kecenderungan yang berbeda. Despotisme baru tidak menihilkan demokrasi: demokrasi tetap dijaga sebagai instrumen yang dapat menghasilkan legitimasi rakyat. Despot menjalankan kekuasaan dengan tetap mempertahankan prosedur demokrasi seperti pemilihan umum dan konstitusi.

John Keane

Keane menekankan, despotisme baru bukan merupakan bentuk demokrasi yang semu, parsial, atau demokrai yang terkontrol. Ia juga bukan rezim semi-otoritarian atau semi-diktaktor. Despotisme baru juga bukan merupakan demokrasi illiberal yang gagal mempertahankan cita-cita liberalisme. Despotisme baru pada faktanya adalah reaksi perlawanan terhadap gagalnya praktik demokrasi: mereka seperti parasit, memanfaatkan demokrasi yang gagal menjalankan fungsinya saat ini (hal, 20).

Gagalnya praktik demokrasi yang tidak dapat memberikan manfaat pada sebagian besar kebutuhan rakyat memunculkan ketidakpuasan rakyat terhadap demokrasi. Demokrasi pada akhirnya dipandang secara sinis sebagai instrumen kekuasaan kelas penguasa. Seorang despot tahu bagiamana memanfaatkan situasi ini. Mereka hadir dengan mencitrakan dirinya sebagai “inkarnasi rakyat”. Mereka menggunakan kecakapan untuk merayu hati masyarakat, berupaya terlihat dekat dengan masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat untuk membentuk imajinasi akan adanya sebuah musuh bersama. Mereka mendominasi dengan cara memenangkan hati rakyat, mendapatkan dukungan dan kasih sayang mereka, dan berkuasa secara top-down melalui teknik pemerintahan yang “ramah-rakyat”.

Rakyat bagi seorang despot adalah sumber legitimasi dan loyalitas. Menjalankan kekuasaan melalui teror dan kekerasan sama saja mendelegitimasi kekuasaan mereka. Akan sangat mudah memunculkan resistensi rakyat apabila rakyat dipaksa patuh dengan cara koersif. Bagi seorang despot, resistensi dapat berbuah delegitimasi kekuasaan dan harus segera diatasi. Mereka mengatasinya bukan dengan kekerasan, melainkan persuasi dan rayuan. Bagi Keane, persuasi dan rayuan adalah fitur yang mendefinisikan despotisme baru (hal, 17). Oleh karena itu, tidak perlu otoritarianisme untuk tetap berkuasa, despotisme baru tetap dapat disemaikan di dalam alam demokrasi.

Despotisme baru beroperasi secara lebih fleksibel, lebih samar, dan lebih efisien. Coraknya yang demikian mendatangkan kelebihan dari modus kekuasaan ini, yaitu despotisme baru memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Ketika palu godam rakyat telah berayun dari keteraturan menuju ketidakteraturan, atau oposisi politik mulai medapatkan dukungan rakyat, mereka mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk meredam itu semua. 

Pertama, apabila persuasi dan rayuan tidak lagi berfungsi, mereka menawarkan dan memasukkan rakyat pada jejaring patronase yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya material dan rasa aman berada dalam kekuasaan. Sedangkan bagi yang tetap melawan, mereka akan menggunakan kekerasan secara terukur untuk meredam perlawanan. Kedua, mereka akan membangun aliansi kekuasaan, kesepakatan bisnis, dan kompromi politik untuk menjinakkan kekuatan oposisi. Operasi ini telah berhasil membuat despotisme baru memiliki daya tahan signifikan dari serangan lawan-lawannya. Dinamika seperti ini bagi Keane terjadi di hampir seluruh sistem politik negara-negara dunia, mulai dari sistem kerjaan, satu partai, bahkan demokrasi liberal di Barat.

Sistem Kekuasaan Despotisme Baru

Despotisme baru bekerja dengan mengorganisir kekuasaan berbasis patronase, kekayaan, manipulasi pemilu, hukum dan media, mobilisasi opini publik, serta meraih simpati dan loyalitas massa. Sistem kekuasaan ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang telah tersubjektivikasi oleh norma-norma depotisme baru sehingga seorang despot tidak hanya berkuasa melalui legitimasi, tetapi juga memanipulasi kesadaran masyarakat.

Sulit bagi seorang despot berkuasa secara tunggal. Akan tetapi bukan berarti ia ingin membagikan kekuasaannya kepada orang lain. Yang ia lakukan adalah menjadikan kekuasaannya sebagai pusat patronase bagi siapa saja yang loyal dan menerima kekuasannya. Dengan demikian, despotisme baru juga adalah kekuasaan berbasis patronase: ia dapat memberikan kesempatan mengakses privilese yang memungkinkan seseorang mendaptakan barang dan layanan serta sumber daya material yang mereka inginkan melalui akses terhadap kekuasaan. Hal ini bekerja baik di dalam aturan formal maupun informal. Institusi negara dalam kondisi despotisme baru telah dibajak oleh jejaring patronase skala luas. Sistem kekuasaan patron-klien ini diorkestrasi oleh seorang despot untuk mendapatkan loyalitas (hal, 37).

Selain itu, bagi Keane, despotisme baru juga adalah plutokrat pada dirinya sendiri: sistem pemerintahannya tercampur antara modal swasta, kekayaan, dan pendapatan. Seorang despot akan membiarkan seseorang untuk kaya. Akan tetapi, ketika ia ingin tetap kaya, ia tidak bisa kaya sendirian. Ia perlu mempertahankan kekayaannya melalui perlindungan negara. Kekayaan tersebut akan menjadi sumber kekayaan, kekuasaan, kebesaran dan kebanggaan negara (hal, 46). Despotisme baru juga dicirikan oleh rezim akumulasi yang sangat teregulasi. Pejabat-pejabat tinggi negara juga sekaligus menjalankan perusahaan negara dan swasta. Kelas pebisnis menempatkan pejabat untuk mendapat kepastian dan perlindungan bisnis. Dalam modus kekuasaan despotisme baru, tidak ada bisnis yang independen. Bisnis dan pemerintah berbaur menjadi satu (hal, 53).

Keane juga menyoroti pemilu sebagai instrumen demokrasi yang dimanipulasi dalam kekuasaan despotisme baru. Pemilu tidak berfungsi sebagai partisipasi warga negara dalam memilih wakil-wakilnya, melainkan pemilih didorong untuk mengaggap diri mereka sebagai subjek yang loyal terhadap pemerintahan yang berkinerja baik. Pemilu dirancang sebagai benteng pertahanan pemerintah dari rakyatnya. Kekuasaan yang didapati melalui pemilu selanjutnya digunakan untuk menjaga kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian, menurut Keane, despotisme baru menjalankan pemilu tanpa demokrasi (hal, 104).

Selain pemilu, despotisme baru juga memanipulasi hukum sebagai instrumen kekuasaan. Dalam kondisi ini, tidak ada hukum dalam pengertian yang sebenarnya. Sebaliknya, hukum secara bersamaan bisa nyata sekaligus ilusif; ada tetapi tidak ada; hadir tetapi absen. Hukum berarti ketaatan, penyalahgunaan, dan ketiadaan hukum. Dengan kata lain, aturan hukum (rule of law) memiliki kualitas yang semu, dan yang ada hanyalah kekuasaan melalui hukum (rule through law) (hal, 183, 191).

Media juga merupakan fitur kekuasaan despotisme baru. Media dalam kondisi despotisme baru menjalankan fungsinya sebagai manipulator yang berupaya memenangkan penerimaan dan kesepakatan rakyat. Inovasi media yang sedang berkembang digunakan seorang despot untuk menyebarkan kuasa despotiknya. Hal itu dapat bekerja secara keras sekaligus halus. Pertama, despot berupaya mengontrol perusahaan media, pemberitaan, dan pemadaman sarana internet untuk tujuan tertentu yang diinginkan. Kedua, despot tidak anti-media, mereka tidak bersembunyi dibalik layar dengan kerahasiaannya, akan tetapi mereka menggunakan media sebagai panggung depan untuk bisa terlihat dan disukai oleh masyarakat. Di depan media, seorang despot dapat berakting menjadi lucu, ramah, demokratis, dan penjaga hati masyarakat. Namun, seperti yang telah ditunjukkan Keane, sebagian besar pemimpin despotik di negara-negara dunia menjadikan media sebagai sarana penerimaan dan rayuan (hal, 113-154).

Selain media, despot memobilisasi opini publik untuk memperkuat kekuasaannya. Despot mengontrol kaum terdidik, surveyor, dan lembaga think-tank untuk mendapatkan data sekaligus sebagai sistem peringatan dini. Seorang despot mendapatkan data melalui polling opini untuk mengetahui opini yang berkembang di masyarakat tentang kebijakan tertentu. Selain itu, hal ini merupakan sistem yang dapat memberitahukan potensi ketidakteraturan sosial dan perlawanan masyarakat terhadap pemerintah. Atas pertimbangan ini, despot harus secara konstan dekat dengan masyarakat untuk memastikan bahwa tidak terjadi jarak yang berjauhan antara pemerintah dan masyarakat. Despot harus tetap melihat, dan mendengar dari bawah agar tujuan harmonisasi melalui opini publik menjadi nyata (hal, 168).

Selain itu, yang paling penting di sini adalah despotisme baru membawa pemahaman dalam kesadaran masyarakat bahwa dipimpin oleh seorang despot bukanlah merupakan suatu tragedi yang mengenaskan. Sebaliknya, masyarakat dapat dengan mudah mencintai seorang despot melalui persuasi dan rayuan. Dalam hal ini, menurut Keane, despotisme baru telah mentransformasi rakyat menjadi instrumen kekuasaan, yakni sebagai seorang budak secara sukarela, atau apa yang ia sebut sebagai perbudakan-sukarela (voluntary-servitude) (hal, 215).

Penutup

Keane menyimpulkan bahwa despotisme baru adalah jenis pemerintahan baru yang bersifat pseudo-demokrasi dan dipimpin oleh penguasa yang ahli dalam memanipulasi dan mencampuri urusan masyarakat, serta menggalang dukungan dan memenangkan persetujuan. Despotisme baru membentuk hubungan ketergantungan yang dijalankan oleh kekayaan, uang, hukum, pemilu, dan opini publik melalui saluran media, serta imajinasi tentang perlindungan “rakyat” dan “bangsa” dari serangan musuh di dalam negeri atau musuh dari luar negeri. Despotisme bagi Keane adalah piramida kekuasaan yang memupuk sikap tunduk dan patuh pada rakyat.

Namun demikian, kritik yang harus dilayangkan pada karya Keane ini adalah kecenderungannya untuk melihat kekuasaan dalam kerangka Weberian, bahwa individu yang memiliki sumber daya kekuasaan adalah sumber dominasi. Keane tidak memotret kekuasaan secara dialektis, bahwa serangan terhadap kekuasaan dominan dari mereka yang marginal adalah faktor determinan yang menentukan formasi kekuasaan. Dengan kata lain, Keane menutup celah akan adanya agensi rakyat. Ia dengan demikian seolah meremehkan agensi kreatif rakyat terhadap kekuasaan dalam berbagai bentuknya.

The post Despotisme Baru: Bagaiamana Kekuasaan Dijalankan Melalui Persuasi dan Rayuan first appeared on The Suryakanta.

Cowan, Leah. 2021. Border Nation: A Story of Migration (Bangsa Perbatasan: Sebuah Kisah Migrasi). Penerbit Pluto.

Akhir Maret 2024, tiga jenazah ditemukan terapung di lepas pantai Aceh–dua perempuan dan satu laki-laki. Tak jauh dari sana, sebuah kapal terbalik dengan puluhan orang berdesak-desakan di atasnya. Perlahan tapi pasti, air laut menenggelamkan kapal. Mereka adalah pengungsi Rohingya yang lari dari persekusi pemerintahan militer Myanmar. Para pengungsi menyeberangi lautan berbahaya, berharap negara tujuan kelak mau menampung mereka, meskipun hanya sementara. Tim SAR mengestimasikan, 151 orang tadinya berada di kapal tersebut, dan hanya 75 di antaranya berhasil diselamatkan. Sementara itu sisanya menghilang, bahkan tewas karena tenggelam. UNHCR menyebut insiden tersebut sebagai kasus dengan jumlah kematian terbesar pengungsi Rohingya tahun ini; hampir seperlima dari total kematian pengungsi Rohingya sepanjang tahun lalu dalam perjalanan menuju Asia Tenggara.

Perbatasan adalah lokasi kekerasan. Dalam banyak kasus orang-orang terpaksa mengambil jalur perjalanan berbahaya yang berujung pada ketidakpastian, bahkan kematian. Hal inilah yang menjadi premis Leah Cowan dalam Border Nation: A Story of Migration. Menganalisis sejarah imperialisme Inggris, buku ini menggarisbawahi kekerasan di perbatasan Inggris sebagai rezim demi mengamankan properti, teritori, dan kekayaan bagi segelintir elit; juga tak bisa dilepaskan dari sistem kolonialisme dan kapitalisme. Serangkaian gambaran terkait kekerasan perbatasan tersebut mengarah pada kesimpulan berani: ‘robohkan perbatasan’. Bagi Cowan, melawan perbatasan tidak hanya berupa penolakan terhadap gagasan border secara fundamental, tetapi juga upaya reformasi perbatasan demi keselamatan migran. Sebuah pendekatan yang idealis tetapi juga realistis.

Memikirkan Ulang Perbatasan

Pencurian sumber daya alam dan perbudakan selama ratusan tahun melalui proyek imperialisme Eropa telah menginterupsi pertumbuhan ekonomi dan pergerakan manusia secara global. Imperialisme telah mendongkrak kekayaan negara-negara Global Utara, tetapi di sisi lain, menghancurkan sistem ekonomi dan menciptakan konflik sosial-politik berkepanjangan di Global Selatan. Fakta demikian merupakan kisah personal bagi Cowan, seorang cucu imigran ‘Windrush’ yang meninggalkan negara-terlilit utang, Jamaika, pasca Perang Dunia II. Tujuan ‘pelarian’ tersebut, yakni mencari penghidupan lebih baik di negara penjajah mereka, Inggris, di mana industrialisasi dikeruk dari eksploitasi Jamaika—negara asal mereka. 

Namun, amnesia sejarah sepertinya sudah ditanamkan dalam diskursus publik dan sistem pendidikan Inggris. Kejayaan Inggris sebagai negara industri telah sepenuhnya disucikan dari sejarah gelap perbudakan transatlantik, sementara migran yang terdampak langsung akibat sejarah penjajahan tersebut justru diinterogasi atas identitas mereka sebagai ‘Inggris’, bahkan mempertanyakan kontribusi migran terhadap perekonomian. Migran—sebagai person of color dianggap tak berhak menikmati layanan publik Inggris sebagaimana komunitas kulit putih yang lahir dan besar di negara tersebut. Seolah-olah, merit orang kulit putih dalam sistem kapitalisme adalah satu-satunya yang kaya dan berada. Karena itu, migran dianggap harus membuktikan nilai mereka dalam sistem kapitalisme jika ingin diakui.

Leah Cowan

Perbatasan menjadi sebuah ide esensial untuk menghalau imigran. Cowan mendefinisikan perbatasan tidak hanya berupa poin kedatangan menuju suatu negara, tetapi juga praktik-praktik eksklusi. Isu migran dimanfaatkan, dan selanjutnya disetir sebagai ide populisme rasis dan xenophobik, menganggap bahwa migran merugikan negara. politisi berlomba-lomba menjadi yang paling keras berkoar dalam isu imigrasi demi memenangkan suara elektoral. Peran media juga krusial mengamplifikasi retorika rasis dari level elit ke publik. Bahkan, media turut menjustifikasi retorika mereka melalui implementasi kebijakan sesuai persepsi elektoral. Opini publik sebagai ‘kebenaran yang diterima’ digunakan untuk menyetir proses pengambilan keputusan elit-elit pemerintah yang berusaha untuk mengamankan posisi politik mereka. Misalnya, petinggi Partai Buruh Inggris, Ed Miliband, pada 2012 berupaya menarik suara elektoral dengan menyuarakan bahwa partai mereka sudah terlalu jauh dari kepentingan kelas pekerja; bahkan menggarisbawahi ‘beban biaya’ migrasi yang selama ini ditanggung pemerintah Inggris.

Dalam level pemerintahan Inggris sendiri, Undang-Undang Perbudakan Modern tahun 2015 disahkan dengan tujuan melindungi korban perbudakan dan perdagangan manusia. Ironisnya, kriminalisasi kerja-kerja tak terdokumentasi justru mendorong kelompok paling rentan—pengungsi, migran, maupun kelompok lain yang dianggap ‘ilegal’—dipekerjakan pada sektor ekonomi informal abusif. Sementara itu, pemenjaraan ‘tuan-tuan perbudakan’ sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan sistemik ketenagakerjaan. Legislasi hukum demikian lebih jauh membahayakan migran. Pasalnya, instrumen imigrasi seperti detensi dan deportasi dapat digunakan untuk menghukum tindak kriminal mereka. 

Lantaran takut berhadapan langsung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang tak berpihak pada mereka, migran beralih pada penyelundupan ilegal, eksploitasi tenaga kerja, serta rute-rute iregular yang berbahaya. Adapun, ancaman deportasi kini bertransformasi menjadi ‘panic button’ pemerintah saat migran melakukan tindakan kriminal. Alih-alih mengarahkan solusi secara sistemik ke akar permasalahan seperti ketidaksetaraan gender dalam kasus-kasus kekerasan seksual oleh kelompok pengungsi, narasi rasis justru menggambarkan person of color sebagai ‘biadab’. Tindakan kriminal segelintir migran tentu perlu diatasi, tetapi hal tersebut tidak menafikan hak hidup migran.

Dalam konteks pengungsi dan pencari suaka, perbatasan telah mendorong mereka ke dalam sistem-sistem penahanan atau detensi. Di Indonesia, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sesuai Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan aktor utama penampungan pengungsi sementara sebelum mereka direlokasi ke negara ketiga, atau kembali ke negara asal. Fakta lapangan menunjukkan bahwa pengungsi menghadapi risiko detensi bertahun-tahun tanpa prospek relokasi yang jelas. Bahkan, mereka tidak mendapatkan hak hidup memadai seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses kesehatan. Situasi demikian dikenal oleh pemerhati isu pengungsi sebagai ‘limbo’. Cowan yang menulis dalam konteks Inggris menemukan lebih jauh keterlibatan aktif sektor privat dalam hal ini. Hampir seluruh sistem detensi di negara tersebut dioperasikan oleh perusahaan keamanan swasta. Mereka berlomba-lomba mengamankan kontrak dengan menawarkan harga operasional semurah mungkin. Dengan demikian, sering kali tidak memperhatikan kualitas hidup layak bagi migran dan pengungsi di dalamnya.

Robohkan Perbatasan!

Cowan menolak konsep perbatasan. Baginya, gerakan bukan dimaksudkan untuk ‘menyelamatkan’ sekelompok manusia tak berdaya. Namun justru sebagai perjuangan kolektif demi menghapus sistem yang sedari awal tidak adil dan tak setara. Namun, meskipun telah menjabarkan beberapa cara seperti mengadakan protes, menegosiasikan titik-titik lemah perbatasan, serta memajukan ide dekolonisasi; Cowan secara implisit menjelaskan ide fundamental terkait pembongkaran perbatasan: abolisionisme. 

Emily Kenway (2022), akademisi keadilan sosial di Universitas Edinburgh, merangkum abolisionisme sebagai perjuangan meruntuhkan institusi yang keberadaannya sudah sedemikian rupa natural, salah satunya perbatasan. Abolisionisme menentang perbatasan sebagai institusi, lantaran praktik-praktik kekerasan yang telah menubuh. Pun, abolisionisme tidak hanya mendorong perobohan batas-batas fisik (misal tembok, pagar kawat) dan instrumen legal yang menopangnya. Abolisionis mengidentifikasikan seperangkat ide untuk menjustifikasi kekerasan perbatasan. Perbatasan adalah indikasi dari masalah utama: Kekuasaan tak terbatas negara berdaulat untuk menggunakan kewarganegaraan untuk mendiskriminasi sebagian kelompok manusia. Maka, dibutuhkan transformasi cara berpikir yang mengkotak-kotakkan manusia dengan melihat negara-bangsa sebagai satu-satunya solusi keamanan. 

Dalam Are Prison Obsolete?, pemikir abolisionis termasyhur, Angela Davis berfokus pada institusi penjara yang ia sebut ‘natural’ sehingga ‘sulit mengimajinasikan kehidupan tanpanya’. Inilah tantangan terbesar abolisionisme. Sekalipun penuh dengan sejarah berdarah, banyak institusi telah lama ada. Mereka membatasi imajinasi akan sistem sosial yang lebih adil. Penghapusan perbudakan pun juga merupakan hasil bagaimana abolisionisme menentang sistem. Pada saat itu, perbudakan diizinkan secara hukum, bahkan dianggap menguntungkan perekonomian negara-negara kulit putih. 

Kenway menulis bahwa abolisionis mengajak kita memandang manusia tanpa label biner: Warga negara vs. migran, masyarakat vs. kriminal, dan lain-lain. Justru, sebagai manusia secara kompleks, termasuk migran dengan kebutuhan sosial yang terhalang untuk dipenuhi. Insiden kaburnya pengungsi dari kamp penampungan, misalnya, perlu dilihat melampaui pemikiran bahwa mereka melanggar peraturan dan membahayakan keamanan negara. Kita perlu mengakui bahwa kebutuhan hidup fundamental mereka tak terpenuhi secara utuh. Beberapa di antaranya, hak makan dan tempat tinggal layak, dan akses terhadap sistem kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, solusi sosial yang menyasar akar permasalahan penting dikedepankan ketimbang mekanisme kriminalisasi dan penahanan.

Cowan mengadvokasikan relaksasi perbatasan sebagai upaya reformis menuju penghapusan perbatasan seutuhnya. Dia mengutip akademisi Natasha King (2016) terkait ‘tensi fundamental’; terkadang kita perlu memperjuangkan perubahan-perubahan kecil dengan masih memvalidasi institusi demi keamanan kelompok rentan. Namun, perubahan tersebut dimaksudkan untuk visi abolisionis di masa depan. Misalnya, advokasi perizinan bagi migran tak terdokumentasi untuk mengakses layanan publik dalam jangka waktu tertentu, sembari mengizinkan mereka mengurus status kewarganegaraan. Hal ini pelan-pelan menggeser pemikiran bahwa hak-hak hidup terikat secara eksklusif hanya pada mereka yang memiliki status kewarganegaraan penuh. Perubahan juga bisa berupa negosiasi kerangka hukum perbatasan yang lebih sadar terhadap kerentanan pengungsi. Misalnya dengan menciptakan perbatasan agar lebih longgar, agar tak menciptakan berbagai persoalan lain seperti penyelundupan ilegal melalui rute berbahaya.

Cowan mendesain bab terakhir buku dengan menjawab pertanyaan yang sering kali ditemui sebagai aktivis dan penulis. Pertanyaan seperti, “Bukankah dunia tanpa perbatasan hanya utopia?” Atau, “Tanpa perbatasan, bagaimana kita menghalau kriminal dan teroris?” merupakan kekhawatiran valid atas ide abolisionis. Cowan menjabarkan penjelasan secara spesifik dan mudah dicerna. Ia kembali pada argumen bahwa perbatasan membawa lebih banyak kekerasan dan ketidaksetaraan, ketimbang keamanan dan keadilan. ‘Robohkan perbatasan’ tidak akan terjadi dalam waktu dekat selama negara masih memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem internasional. Tentu, mereka tidak akan menyerahkan privilese kedaulatan semudah itu. Tetapi, pembicaraan seperti yang dibawakan Cowan inilah yang diperlukan untuk sedikit demi sedikit mempertanyakan logika kekerasan negara dan perbatasan. Siapa yang selama ini diuntungkan, dan siapa menjadi korban?

The post Mungkinkah Merobohkan Institusi Perbatasan? Kekerasan Negara dalam Isu Migran first appeared on The Suryakanta.

Dibley, Thushara dan Michele Ford (ed.). 2019.

Salah satu momen krusial pasca Reformasi adalah protes #ReformasiDikorupsi yang dilakukan serentak di berbagai daerah pada 2019 silam. Aksi tersebut didorong oleh rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), meski akhirnya kedua peraturan perundangan tersebut tetap disahkan di tengah gelombang penolakan publik. Aksi #ReformasiDikorupsi beberapa bulan sebelum Pandemi COVID-19 seolah menjadi nyala terakhir sebelum perlawanan menyurut di tengah krisis. Sejak saat itu, kebijakan pemerintah masih menimbulkan berbagai polemik, di antaranya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan, suara kritis terhadap kinerja pemerintah terus diberangus dengan berbagai cara. 

Kondisi tersebut mendorong kita memeriksa ulang gerakan sosial pasca Reformasi di Indonesia. Melalui tagar #ReformasiDikorupsi yang ramai pada 2019, banyak orang meyakini bahwa bukan seperti ini Reformasi yang dahulu dicita-citakan. Lantas, bagaimana gerakan sosial yang dulunya mengubah rezim otoriter menuju demokrasi tersebut kini bertransisi? Pertanyaan tersebut berupaya dijawab dalam antologi Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia disunting oleh Thushara Dibley dan Michele Ford.

Buku ini menjawab tantangan Donatella Della Porta dalam karya mengenai gerakan sosial bertajuk Mobilizing for Democracy: Comparing 1989 and 2011 (2014) guna melihat dampak gerakan sosial di masa demokratisasi. Antologi ini berfokus pada gerakan progresif alih-alih konservatif. Pada pendahuluan, Dibley dan Ford berargumen bahwa gerakan sosial progresif mestinya membawa visi masyarakat terbuka dan inklusif, menghormati warga negara, serta mengupayakan kesetaraan akses hak sipil dan politik. Dalam demokratisasi, gerakan sosial progresif merupakan konstruksi bersama (co-construction), diupayakan oleh individu-individu, dan berpengaruh terhadap massa lainnya. Mengacu pada skema Rossi dan Della Porta, gerakan sosial dilihat dalam beberapa tahapan, yakni resistensi, liberalisasi, transisi, kemudian berlanjut pada perluasan nilai demokrasi. 

Namun, kasus di Indonesia cukup berbeda. Dibley dan Ford menyebutnya sebagai tahap stagnasi. Dalam konteks Indonesia, masa resistensi –sekitar 1965 hingga 1989 –dilihat sebagai masa perkembangan organisasi nonpemerintah, tepatnya pada 1970-an. Sementara, masa liberalisasi (1989-1994) ditandai dengan era keterbukaan sebagai arah kebijakan Orde Baru, menyesuaikan iklim politik dunia pada masa itu. Namun, keterbukaan tersebut tidak berlangsung lama karena segera digantikan dengan rezim Orde Baru yang represif, sehingga kemudian mendorong transisi (1994-2004). Ketika gejolak Reformasi mulai stabil sejak 2004, dimulailah masa stagnasi politik, ditandai dengan tidak adanya perubahan besar dalam demokrasi Indonesia.

Bagian selanjutnya membahas konteks gerakan sosial sebelum Reformasi 1998.  Pertama, Dibley dan Ford membahas tentang gerakan mahasiswa yang ditulis oleh Yatun Sastramidjaja. Dalam mitos yang berkembang dan dipromosikan oleh pemerintah Orde Baru, gerakan mahasiswa dipandang sebagai gerakan moral, sehingga harus netral dan bersih dari kepentingan politik praktis. Di hadapan otoritarianisme Orde Baru, gerakan mahasiswa semakin tak berdaya, bahkan dianggap tak signifikan bagi dinamika politik. 

Walaupun Orde Baru telah berakhir, aktivisme mahasiswa masih kental citranya sebagai gerakan moral. Oleh karena itu, mahasiswa kesulitan mengatur strategi untuk memperjuangkan tujuan mereka. Melalui delegitimasi gerakan mahasiswa dengan anggapan ‘telah dinodai’ atau ‘ditunggangi’, mereka dengan mudah dikacaukan, bahkan dianggap tak lagi relevan dengan kondisi sosial politik masa kini. Meskipun demikian, ambivalensi gerakan mahasiswa tersebut oleh Sastramidjaja dianggap sebagai keuntungan karena sifat fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan karena fokus pada konteks lokal alih-alih terobsesi dengan politik elektoral di level nasional. 

Berbeda dengan gerakan mahasiswa, aktivisme antikorupsi sangat populer di masa transisi (1994-2004) karena kekayaan kroni Soeharto yang mencolok, disimbolkan dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di masa Orde Baru. Dalam bagian ini, Elisabeth Kramer membahas gerakan antikorupsi yang semakin terkonsolidasi berkat iklim demokrasi mulai stabil pasca Orde Baru. Ketertarikan donor internasional juga turut menyuburkan menjamurnya berbagai gerakan antikorupsi. Puncaknya adalah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2003. Di masa pasca Reformasi, KPK sebagai gerakan antikorupsi memperoleh tantangan berbagai pihak, misalnya kepolisian. Desentralisasi juga menambah beban baru pemberantasan korupsi karena maraknya tindak korupsi di tingkat lokal. Namun, kehadiran gerakan antikorupsi pada tingkat regional memberikan secercah harapan.

Bagian selanjutnya mengenai gerakan buruh ditulis Teri Caraway dan Michele Ford. Gerakan buruh melemah di masa Orde Baru dengan hanya satu serikat, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Di masa keterbukaan, gerakan buruh mulai menemukan momentum. Perlahan-lahan, berbagai organisasi buruh berdiri dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan masa transisi. Dengan kebijakan kebebasan berorganisasi bagi buruh yang disahkan di masa Habibie, gerakan buruh berlipat ganda. Kunci kesuksesan gerakan buruh adalah konsolidasi. Di masa Reformasi, salah satu bentuk konsolidasi diwujudkan dengan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang memperjuangkan jaminan sosial pada 2012. Gerakan buruh juga bekerja sama dengan gerakan petani, nelayan, dan organisasi nonpemerintah terkemuka seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Trade Union Rights Centre (TURC), dan Urban Poor Consortium (UPC). Dengan memanfaatkan politik elektoral, gerakan buruh mendorong tuntutan kenaikan upah melalui sistem pemilihan langsung. Namun, ketiadaan akses langsung pada politik elektoral membuat gerakan buruh mengalami kesulitan dalam memengaruhi regulasi, misalnya pada 2015 ketika aturan penentuan upah minimum tak lagi dilakukan melalui negosiasi.

Pasang surut juga dialami oleh gerakan agraria. Di masa Orde Baru, gerakan agraria dinilai tidak konfrontatif, misalnya Bina Desa dan Mitra Tani. Gerakan agraria saat itu juga dilemahkan pemerintah melalui Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sebagai organisasi petani resmi milik pemerintah. Organisasi nonpemerintah seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan gerakan mahasiswa Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) turut membentuk organisasi tani. Titik penting lainnya adalah berdirinya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 1994. Fragmentasi gerakan agraria tidak terhindarkan di masa Reformasi. Secara garis besar, pasca Orde Baru, gerakan agraria menggunakan tiga jenis strategi. Pertama, strategi mobilisasi dengan unjuk rasa. Kedua, strategi politik dengan mendorong pengesahan regulasi. Ketiga, strategi ekonomi dengan kegiatan ekonomi tanding.

Dibandingkan dengan gerakan sosial lain, solidaritas kaum miskin kota tidak terlalu terorganisasi. Bagian yang ditulis Ian Wilson menjelaskan bahwa pola gerakan kaum miskin kota adalah defensif karena mengutamakan keselamatan mereka dalam jangka pendek. Dalam praktiknya, gerakan tersebut termanifestasi melalui protes atau kontrak politik. Di sisi lain, gerakan ini mudah terjebak pada patronisme oleh kelompok tertentu yang menawarkan kekuasaan, misalnya preman yang memiliki relasi ke pejabat. 

Selanjutnya, pembahasan mengarah pada gerakan sosial berbasis identitas. Bagian ini dimulai dengan tulisan Greg Fealy mengenai gerakan Islam liberal progresif. Aktivisme tersebut dimotori tokoh-tokoh inteligensia muslim yang sebagian besar berlatar belakang perguruan tinggi Islam. Ketika Orde Baru mengalami “Islamic turn” dan merapatkan kekuasan dengan pihak Islam, gerakan ini terpecah antara mendekat dengan rezim Orde Baru atau tetap menjaga jarak. Berakhirnya Orde Baru menghasilkan dua kondisi: meningkatnya konservatisme Islam dan melemahnya gerakan Islam liberal. Ini terjadi lantaran berkurangnya represi terhadap islamisme, berimplikasi pada berkurangnya pendanaan internasional, karena kejatuhan rezim otoritarian.

Gerakan identitas lainnya adalah gerakan perempuan. Dalam bagian yang ditulis oleh Rachel Rinaldo, ia menjelaskan demokratisasi tidak selamanya sejalan dengan pembebasan perempuan. Organisasi nonpemerintah juga berperan penting dalam perkembangan gerakan perempuan. Di luar itu, organisasi keagamaan seperti Fatayat dan Muslimat dari Nahdlatul Ulama dan Aisyiyah dari Muhammadiyah bekerja sama untuk mendorong hak-hak perempuan. Kerja sama ini didorong karena konservatisme tereskalasi pasca Orde Baru. Di masa transisi, dibentuk Komnas Perempuan serta pengesahan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meski demikian, desentralisasi justru menciptakan ruang bagi penguatan konservatisme melalui dukungan peraturan daerah. Bahkan, UU Antipornografi juga tetap disahkan meski diprotes oleh gerakan perempuan.

Pola serupa terjadi pada gerakan gay dan lesbian. Dalam tulisan Hendri Wijaya dan Sharyn Graham Davies, demokrasi dinilai memberi ruang bagi gay dan lesbian mengklaim hak mereka. Namun, secara bersamaan, visibilitas tersebut mengundang diskriminasi. Pada masa Orde Baru, gerakan ini bergerak dalam senyap. Di masa itu, gerakan gay lebih aktif dengan kehadiran organisasi seperti Lambda Indonesia dan GAYa NUSANTARA. Gerakan tersebut muncul melalui penerbitan, diskusi, dan film yang tidak konfrontatif dengan negara. Menjelang Reformasi, gerakan ini menguat dengan mengadakan kongres dan badan koordinasi nasional serta menjalin kerja sama internasional. Menguatnya gerakan gay dan lesbian mengundang reaksi kebencian dari negara maupun Islam konservatif. Menghadapi situasi tersebut, mereka mengambil posisi lunak dengan bekerja sama dengan media dan donor internasional.

Sementara itu, gerakan disabilitas masih kurang mendapat perhatian. Thushara Dibley menyebut gerakan ini terbilang baru dimulai sejak berakhirnya Orde Baru, terutama di Jakarta dan Yogyakarta. Melalui organisasi-organisasi di daerah tersebut, gerakan disabilitas memperjuangkan hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak mereka. Meski terbatas, mereka memperoleh pencapaian berupa disahkannya Peraturan Daerah di Yogyakarta, undang-undang nasional, dan Komnas Disabilitas.

Pada bagian terakhir, Edward Aspinall merefleksikan berbagai studi kasus tersebut dengan menjelaskan tiga konteks gerakan sosial di Indonesia. Pertama, organisasi politik yang klientelistik. Kedua, gerakan sosial yang bertumpu pada jaringan informal. Ketiga, kehadiran oposisi terhadap tujuan progresif. Tantangan gerakan sosial adalah bagaimana mewujudkan aktivisme yang kebanyakan partikular ke dalam tujuan universal. Buku ini dapat dikatakan merupakan pengantar yang baik dalam memahami ragam isu gerakan sosial di Indonesia. 

Sebagai antologi, mustahil untuk memberi rincian lengkap di setiap bab. Meski demikian, beberapa isu yang diangkat seperti gerakan kaum miskin kota dan gerakan disabilitas memang masih jarang dibahas, sehingga menjadi sumbangan berharga bagi pengkaji sosial. Bagi pembaca yang membutuhkan sumber mengenai beragam gerakan sosial secara padat, buku ini sangat bermanfaat karena mengenalkan berbagai gerakan sosial sejak Orde Baru hingga pasca Reformasi. Namun sebagai konsekuensi dari antologi, beberapa bagian muncul berulang, terutama pembahasan tentang berakhirnya Orde Baru. Terlepas dari itu, antologi Activists in Transition: Progressive Politics in Democratic Indonesia penting untuk menjadi refleksi ilmiah gerakan sosial di Indonesia. 

The post Gerakan Sosial di Indonesia Masa Orde Baru hingga Pasca Reformasi: Masih Relevankah Kini? first appeared on The Suryakanta.

Deeb, Lara & Jessica Winegar. 2016. Anthropology’s Politics: Disciplining the Middle East [Politik Antropologi: Mendisiplinkan Timur Tengah]. Penerbit Universitas Stanford. 

1

Imajinasi idealistik tentang akademisi adalah manusia yang hayatnya dituntun oleh semangat kebebasan dalam menjelajahi gagasan. Akademisi melakukan riset dan mengajar, dan yang tak kalah pentingnya: menghasilkan, mempertanyakan, dan membabarkan pengetahuan. Tapi ini gambaran yang naif dan tak menjejak bumi. Bahkan di negara yang konon paling liberal sekalipun – AS – pendidikan tinggi dan universitas adalah semesta yang dipenuhi tegangan kelas, ras, gender, dengan pembedaan antara topik-topik yang terbuka untuk didiskusikan, dan yang tunduk pada pembisuan struktural. Faktanya, Deeb & Winegar memulai buku mereka dengan kalimat berikut: “We never could have written this book before tenure.”

Lara Deeb

Studi Deeb & Winegar menyelidiki hubungan antara dunia akademik dan politik di AS pasca Perang Dunia II. Minat serius pertama terkait kawasan Timur Tengah digagas oleh yayasan swasta dan badan pemerintah. Dari sini, struktur akademik dan dinamika politik di AS pelan-pelan mendikte produksi pengetahuan antropologis tentang Timur Tengah sejak kurun 1950-an sampai hari ini. Konsekuensinya, debat publik, praktik universitas, dan asosiasi akademik di AS secara subtil memengaruhi jalur karir dan konten pengajaran para antropolog, yang otomatis meredam potensi kesarjanaan kritis terkait kawasan ini. Contoh konkretnya adalah kebijakan luar negeri ala Wild West dari AS dan pendudukan Israel atas Palestina, dua isu ‘terlarang’ yang tidak boleh dibedah oleh pisau analisis antropologi.

2

Bab satu menuturkan biografi dari seratusan antropolog pengkaji Timur Tengah di AS selama beberapa dekade terakhir. Biografi mereka menunjukkan bahwa aksi memilih disiplin ilmu dan fokus regional tertentu tidak pernah merupakan hasil dari pilihan personal yang sepenuhnya dimotivasi individualisme. Misalnya, mayoritas sarjana kulit putih memilih disiplin antropologi karena awalnya terbuai oleh fantasi Orientalis untuk meneliti masyarakat liyan nan eksotik dalam pencarian mereka akan kemanusiaan sejati. Di sisi lain, para pengkaji yang berasal-usul dari Timur Tengah meminati antropologi karena pengalaman imigrasi mereka ke AS, yang sarat episode-episode diskriminasi intens. Bagi kelompok ini, perspektif humanistik antropologi diyakini mampu memberi pemahaman tentang latar kultural mereka sekaligus kritik atas narasi dominan di AS. 

Minat pada Timur Tengah juga tidak terlepas dari gejolak geopolitik di kawasan ini: pendirian Israel pada 1948, penemuan cadangan minyak di paruh pertama abad ke-20, revolusi Islam Iran pada 1979, dst. Dampak dari rangkaian peristiwa ini adalah obsesi AS untuk mengontrol Timur Tengah demi melanggengkan ambisi imperialnya. Singkat kata, bab ini adalah kisah tentang perjumpaan antara orang-orang yang meminati antropologi/Timur Tengah dengan kajian akademik yang sedari awal pendiriannya terus mengalami politisasi.

Jessica Winegar

Bab dua melanjutkan biografi para antropolog pengkaji Timur Tengah dengan membahas sensor dan prasangka yang terjadi pada saat mereka mengajukan proposal riset dan beasiswa. Kita diberitahu bahwa nama-nama pemberi beasiswa tenar seperti Fulbright dan Guggenheim melakukan intervensi terhadap integritas akademisi. Misalnya, sebuah riset tentang relasi Israel-Palestina yang mengandung kata seperti okupasi dan kolonialisme hampir pasti akan ditolak. Beberapa promotor juga dengan tegas menolak proposal riset bertema Timur Tengah dengan alasan mengada-ada, baik yang bersifat teknis (bahwa studi tidak memiliki kepustakaan yang mencukupi) maupun pragmatis (bahwa akademisi kelak akan kesulitan mencari pekerjaan setelah lulus). 

Latar belakang kultural juga turut bermain. Misalnya, jika akademisi adalah seorang Arab/Muslim/Palestina, dia akan ditanyai tidak mengenai isu-isu yang berhubungan dengan risetnya, tapi pertanyaan yang menjurus ke urusan personal: Apakah Anda Muslim yang taat? Apa perasaan Anda tentang gerakan intifada? Bab ini menunjukkan bahwa pengaruh hegemonik dari sentimen pro-Zionis yang bersirkulasi di antara dosen, administrator, dan donor melahirkan sebuah atmosfer akademik di mana para antropolog yang pada akhirnya tetap memilih fokus kajian Timur Tengah wajib menjarakkan diri sejauh mungkin dari topik-topik sensitif jika ingin menjamin masa depan karir akademik mereka.

Bab tiga meminta kita membayangkan seperti apa rasanya memulai karir sebagai asisten profesor antropologi dengan minat kajian Timur Tengah di sebuah negara yang secara tradisional, tapi terutama sejak 9/11, mengusung sentimen anti-Arab dan anti-Muslim. Kita barangkali membayangkan bahwa mekanisme sensor hanya berlaku dalam konteks-konteks umum, misalnya pemaparan di konferensi ilmiah atau pengajaran di ruang kelas, dan bahwa ada ruang kritis yang lebih besar di arena seperti jurnal ilmiah (lagipula, berapa banyak orang yang membaca jurnal ilmiah?). Tapi, faktanya, proses peer review yang dilakukan oleh mitra bestari ternyata tidak luput dari infiltrasi politik. Tidak jarang seorang penulis diminta untuk mengganti kata ‘Palestina’ dengan ‘Arab’ (logika ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Israel baru-baru ini bahwa “tidak ada yang namanya bangsa Palestina”), atau untuk mengimbangi narasi kebengisan militer Israel dengan narasi pengebom bunuh diri Palestina (untuk secara superfisial menunjukkan sebuah relasi kausal yang alamiah). 

Bias politik ini adakalanya menjadikan standar ilmiah terkesan amatiran. Alkisah, seorang antropolog mengirim tulisannya ke sebuah jurnal bereputasi. Dalam tulisan ini, dia melaporkan tentang sebuah pengeboman di wilayah Israel yang diyakini oleh warga Palestina sebagai ulah dari badan intelijen Israel sendiri. Editor jurnal membalasnya dengan pertanyaan: Dari mana Anda tahu dan bagaimana Anda bisa yakin kalau pengeboman ini dilakukan oleh Israel sendiri? Respons semacam ini menunjukkan entah kenaifan akut, ataupun ketidakpahaman tentang perspektif etik-emik. Tujuan penulis bukanlah untuk menjawab pertanyaan ‘siapa melakukan apa’ (ibarat Sherlock Holmes), melainkan menggali proses pemaknaan dari sebuah masyarakat yang secara konstan hidup dalam ancaman bahaya. Namun, alih-alih menanggapi tulisan secara kontekstual, bias editor pada akhirnya berujung pada komentar yang bukan saja tidak objektif, tapi juga ngegas.  

Bab empat membahas problema etika terkait partisipasi antropologi dalam kerja intelijen pemerintah dan militer. Barangkali tidak banyak yang tahu, tapi Franz Boas, sedini 1919, telah mengkritik beberapa antropolog yang menurutnya “telah melacurkan sains dengan memakainya sebagai samaran bagi aktivitas mata-mata mereka [di Amerika Tengah].” American Anthropological Association (AAA) merespons surat terbuka Boas dengan mengusirnya dari keanggotaan asosiasi. Ini bukan sekadar insiden masa lampau, karena sampai sekarang pun badan-badan pemerintah seperti CIA dan FBI terus berusaha merekrut para antropolog pengkaji Timur Tengah untuk melayani kepentingan negara. Suara di AAA sendiri tidak kompak. Meski sebagian pihak menggulirkan mosi untuk menolak semua iklan lowongan kerja dari CIA (yang berseliweran di publikasi cetak dan daring AAA), sebagian lainnya menolak mosi ini, dengan alasan bahwa melarang iklan adalah “cara kuno Soviet”. 

Di sini, kita melihat bagaimana relasi-relasi antara produksi pengetahuan, etika, profesionalisme, dan pandangan politik personal saling berkelindan secara dilematis. Bagi disiplin ilmu selain antropologi, problema etis menyangkut keikutsertaan dalam kerja intelijen negara mungkin tidak begitu panas diperdebatkan. Tapi bagi para antropolog, terutama yang berfokus pada isu regional sensitif seperti Timur Tengah, persoalannya bukan hanya sekadar ‘hak untuk bekerja’ atau ‘intelektualisme menara gading’, melainkan kewajiban untuk menyuarakan kepentingan dari kaum marjinal yang suaranya secara konstan dibungkam oleh mesin-mesin hegemoni penguasa.

Bab lima memberitahu bagaimana asosiasi akademik dengan reputasi tersohor seperti AAA menganut standar ganda yang jauh bertolak belakang dengan pamornya. AAA tercatat telah mengeluarkan aneka pernyataan publik dan meloloskan mosi-mosi yang mendukung hak suku bangsa asli Amerika, dan bahkan pernikahan sesama jenis. Menanggapi seruan Bush pada 2004 untuk melakukan amandemen konstitusional atas hukum di AS dalam upaya melarang pernikahan sesama jenis, AAA mengeluarkan pernyataan berikut: “[tidak ada bukti bahwa] tatanan sosial yang sukses bergantung pada pernikahan [dalam bentuknya] sebagai institusi heteroseksual yang eksklusif.” Ironisnya, proposal yang mengusung semangat serupa terkait Timur Tengah (dukungan atas hak Palestina dalam menentukan nasib sendiri dan kecaman terhadap invasi di Irak) ditolak berkali-kali. Ini tak pelak menunjukkan bahwa komunitas antropologi di AS yang direpresentasikan oleh AAA telah memarjinalisasi para antropolog pengkaji Timur Tengah. Kebisuan AAA menyiratkan bahwa nyawa warga sipil tak bersalah yang melayang dengan sia-sia setiap harinya di daerah-daerah konflik ini tidak dianggap sebagai prioritas. 

Untuk sekadar menyodorkan komparasi: pada November 2001, AAA bersidang untuk membahas tuduhan pelanggaran etika yang dilakukan Napoleon Chagnon kepada masyarakat Amazon yang ditelitinya, berdasarkan buku yang diterbitkan Patrick Tierney pada tahun 2000. Pada periode 2000-2001 ini, setidaknya terjadi dua peristiwa penting yang sama sekali luput dari perhatian AAA: pada September 2000, berlangsung intifada jilid dua di Palestina, dan pada Oktober 2001, AS dan sekutunya menginvasi Afghanistan. Di sini, seolah-olah humanisme yang terkandung secara harfiah dalam nama disiplin ilmu antropologi (anthropos) tidak diterapkan secara universal, tapi hanya berlaku dalam sebuah logika eksklusif yang sarat nuansa politik. 

3

Buku ini adalah kisah suram tentang cara kerja kuasa dalam dunia akademik AS, di mana ideologi atau haluan politik secara hegemonik menentukan kurikulum, debat, dan praktik kesarjanaan seperti apa yang boleh dijalankan oleh praktisi pendidikan. Beralih ke dalam negeri, buku ini dapat dibaca sebagai sebuah provokasi yang retoris tentang status dan peran antropologi di Indonesia: sudah sampai sejauh manakah asosiasi atau komunitas antropologi kita menjalankan fungsinya sebagai corong bagi harapan-harapan humanistik? 

Dalam konteks yang lebih spesifik, kita bisa bertanya: sudah berapa banyakkah karya ilmiah (makalah, skripsi, tesis, disertasi) antropologi yang membahas isu-isu sensitif seperti misalnya keadilan, kesetaraan, dan hak menentukan nasib sendiri (soal poin terakhir ini, faktanya kita punya ‘Palestina’ versi kita sendiri di Indonesia, yang secara ironis juga bermula dari huruf ‘P’)? Apakah isu-isu sensitif ini tidak cukup terwakili karena kurangnya imajinasi dari pihak mahasiswa/i, atau jangan-jangan, ini ada kaitannya dengan batas-batas struktural tertentu yang secara preventif menghalangi isu-isu ini untuk dibahas secara akademis-antropologis? Berkaca pada studi Deeb & Winegar, kita dapat menyimpulkan bahwa antropologi – di manapun lokasinya – harus mulai memaknai ulang keterlibatannya, dan pengetahuan yang coba diproduksinya, di dunia.

The post Mendisiplinkan Timur Tengah: Atau, Bagaimana Antropologi di AS Menjadi Antek-antek Penguasa first appeared on The Suryakanta.

Lane, Max. 2014. Decentralization

Dalam Decentralization & Its Discontents (2014), Max Lane mengajak pembaca merefleksikan sistem politik pemerintahan di Indonesia yang hingga hari ini masih eksis: desentralisasi. Menurut Max Lane, desentralisasi bukan anak kandung gerakan Reformasi 1998, tetapi malah menjadi anomali dalam dinamika politik nasional di Indonesia. Ia menggunakan argumen tersebut untuk memprediksi pemilihan presiden pada 14 Juli 2014. Di bagian pembuka, ia memprediksi bagaimana Jokowi memenangkan pemilu. Bagaimana Max Lane membedah fenomena desentralisasi dan kaitan dengan politik elektoral masa kini?

Misteri Asal-usul Desentralisasi

Buku ini dibagi menjadi empat bagian. Bab pertama berjudul The Enigmatic Emergence of Decentralization. Bab dua bertajuk The Political Economy of Desentralisasi. Sementara, bab tiga adalah Decentralization: Its Discontents, dan terakhir National Agency in a “Co-ordinative State”: The Future of Decentralization.

Dalam bab pertama, Max Lane mengajak pembaca menelusuri asal muasal desentralisasi sehingga pada akhirnya dipilih sebagai alternatif format politik otoriter di masa pasca Reformasi. Max Lane memulai pembahasan dengan argumen mengenai ketiadaan perubahan di sektor ekonomi maupun strategi sosial dalam sistem desentralisasi. Ia berargumen bahwa desentralisasi –sebagai pengganti kekuasaan sentralistik ala era Soeharto –tidak pernah dibahas dalam berbagai gerakan yang tereskalasi pada 1990-an. 

Di masa tersebut, perbincangan arus utama gerakan perlu dilihat dari penelusuran aktor penentang pemerintahan Orde Baru yang membawa ide penguatan demokrasi, anti otoritarianisme dan penentangan praktik korupsi. Tuntutan demikian bermunculan dari aktivis akar rumput yang terdiri dari kaum miskin kota, buruh dan kelas menengah bawah yang memobilisasi diri untuk turun ke jalan. Politisi yang semasa itu menjadi oposisi seperti Megawati dan Amien Rais pun tak pernah memunculkan gagasan mengenai desentralisasi. 

Max Lane

Menurut Max Lane, desentralisasi dimunculkan oleh teknokrat yang ditunjuk langsung di masa pemerintahan B.J. Habibie. Kenaikan jabatan B.J. Habibie dari Wakil Presiden menjadi Presiden menjadi momen penting bagi transisi dinamika politik di Indonesia pasca Orde Baru. Ia menunjukkan Bagaimana Habibie adalah orang yang mampu membangun jembatan antara “elit lama” untuk beradaptasi pada “kaum elit baru”. 

Ekonomi Politik Desentralisasi

Pada bagian ini, Max Lane melakukan analisis ekonomi politik kelas mengenai mengapa desentralisasi cukup masuk akal untuk diterapkan di Indonesia. Salah satu teori mendasar yang ia gunakan adalah bahwa sistem politik dianggap sebagai superstruktur guna mempertahankan proses produksi dan menunjukkan aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat. Singkatnya, mereka yang berada di posisi berkuasa akan memengaruhi sistem politik. 

Implementasi teori tersebut tampak dalam bab ini saat Max Lane menganalisis tentang ekonomi politik dalam praktik desentralisasi. Ia memaparkan data terkait persebaran orang kaya di Indonesia, berapa jumlah kekayaan, dan sektor bisnis apa saja yang mereka gunakan untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan. 

Max Lane berargumen bahwa kelas kapitalis di Indonesia berkembang begitu lemah. Perkembangan kelas borjuis di Indonesia pada masa pasca kolonial tidak pernah secara jelas lahir dari persaingan alami khas kapitalisme Barat (western capitalism). Di masa Orde Baru, kelas borjuis dalam negeri menguat dengan politik patron klien dengan Soeharto. Bahkan, data yang ditunjukkan oleh Max Lane belum menjelaskan kekuatan kelas borjuis secara komprehensif. Ia justru menunjukkan bahwa Indonesia dikerubungi oleh lautan borjuis kecil dengan kapital terbatas yang hanya dapat eksis dan bersaing di skala provinsi ataupun kabupaten. 

Data tersebut tidak mengalami perubahan signifikan di masa pemerintahan Joko Widodo. Melalui buku oleh Zulfan Tadjoeddin dan Anis Chowdhury (2019) bertajuk Employment and Re-Industrialisation in Post Soeharto Indonesia menunjukkan bagaimana perusahaan manufaktur skala kecil mendominasi lebih dari 90% aktivitas produksi di Indonesia, dan 1,5% manufaktur skala besar. Persebaran kelas borjuis ini memengaruhi desentralisasi yang pada akhirnya mampu menguatkan eksistensi politisi dan partai politik di kalangan lokal. Namun hubungan antara desentralisasi dan politik lokal tersebut tidak dijelaskan dalam buku ini. 

Ketidakpuasan atas Desentralisasi

Bagian ketiga buku mencoba memotret dampak praktik sistem desentralisasi secara garis besar, salah satunya adalah minimnya agenda pembangunan ekonomi nasional. Pasalnya, ekonomi tidak hanya berkutat pada akumulasi kapital, tetapi justru bagaimana menggunakan modal untuk mendorong industrialisasi. 

Kendati muncul berbagai program pembangunan ekonomi seperti MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di era Susilo Bambang Yudhoyono, proyek tersebut justru dinilai tidak menggairahkan publik. Kendati, kritik terus disuarakan oleh kelompok sayap kiri, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan peneliti atas pembangunan bertemakan ekonomi nasional ini. 

Dinamika kelas dalam relasi produksi sosial yang dipaparkan di bab sebelumnya menunjukkan bagaimana politik elit lokal di daerah justru mendominasi perekonomian dan suara politik. Maka, ketergantungan tiap daerah pada pendanaan yang digelontorkan oleh proyek nasional justru menjadi sebuah anomali. Meskipun demikian, konteks tersebut menunjukkan bagaimana praktik desentralisasi tidak berdampak mendongkrak ekonomi nasional. 

Max Lane juga membedah bagaimana desentralisasi seharusnya menghasilkan persaingan antar daerah untuk mendongkrak ekonomi nasional ternyata tidak pernah terwujud. Ia lantas melontarkan kritik atas diskusi desentralisasi seperti disampaikan oleh Pepinsky dan Wihardja dalam Decentralization and Economic Performance in Indonesia. Ia melontarkan kekecewaan terhadap dua peneliti yang menurutnya tak memiliki analisis atas kekosongan peran kelas sosial dalam relasi produksi melalui perspektif ekonomi nasional. Maka dari itu, diskusi mengenai ketidakmerataan pembangunan sosial, ekonomi dan kelembagaan sebagai bagian dari perencanaan dan pembangunan di tataran elit politik, menjadi topik yang masih jarang dibahas. 

Agen Nasional dalam “Negara Koordinatif”: Masa Depan Desentralisasi

Di bagian terakhir, Max Lane masuk pada perdebatan yang telah lama berkembang mengenai desentralisasi: yakni bagaimana daerah luar melawan “pusat” (diidentikan dengan Pulau Jawa). Ia berangkat dari kesesatan argumen tentang desentralisasi yang dianggap menguatkan kontradiksi antara daerah dengan pusat. Padahal, di masa desentralisasi kini, perdebatan antara daerah dan pusat tentang persebaran kekayaan nasional guna memfasilitasi ekonomi nasional dan pembangunan sosial masih jarang dilakukan.

Ketiadaan diskusi tersebut lantaran pemerintahan Orde Baru dengan model kapitalisme kroni yang tidak melahirkan ideologi perspektif tentang imajinasi pembangunan nasional. Kapitalisme kroni merupakan istilah di mana kesuksesan suatu bisnis bergantung pada relasi personal antara dengan pejabat pemerintah. Padahal, model tersebut justru meninabobokan kelas kapitalis nasional dengan perlindungan militer dalam setiap aktivitas perekonomian yang dijalani. 

Berakhirnya kroni kapitalisme membuka kesempatan kelas borjuis lokal untuk bergerak sebagai agen politik di tataran nasional. Ia memberikan contoh misal naiknya profil Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Ganjar Pranowo, dan lain sebagainya. Pada bab ini, Max Lane mencoba mendalami rekam jejak karir politik mereka, terutama Joko Widodo.

Max Lane juga melihat bahwa isu mengenai jaminan sosial menjadi tema yang seksi untuk diangkat oleh elit lokal kemudian merangkak menjadi elit nasional. Isu tersebut secara tidak langsung juga mematikan potensi politik mobilisasi massa kelas non-kapitalis di Indonesia. Selanjutnya, ia juga menunjukkan bahwa potensi agen politik nasional non-borjuis mulai bermunculan di tengah desentralisasi. Fenomena ini ditunjukkan dengan memotret dinamika gerakan buruh pasca 1998. Disebutkan pula di buku lain, bagaimana gerakan buruh sempat menjadi ancaman kelas borjuis nasional semenjak 2010 hingga 2012. Potensi tersebut semakin tampak  ketika terdapat intervensi yang dilakukan oleh agen-agen serikat buruh dalam melakukan intervensi terhadap pemilihan kepala daerah di beberapa daerah pusat industri.

Refleksi

Buku ini adalah satu dari sedikit analisis alternatif dari para pengamat politik dan sejarah Indonesia kontemporer. Analisis Max Lane menggunakan pendekatan kelas khas Marxian menunjukkan satu titik penting di mana desentralisasi tidak muncul dari aspirasi gerakan rakyat akar rumput pada 1980 hingga 1998-an. Justu, ia menunjukkan betapa desentralisasi menciptakan kekecewaan karena perkembangan ekonomi nasional justru mengalami stagnasi. Max Lane juga menganalisis bagaimana saat ini, aktor politik lokal dapat dengan mudah merangkak dalam pertarungan politik nasional. Seiring dengan masa kepemimpinan dua periode Joko Widodo sebagai presiden hampir berakhir, buku ini bisa menjadi pijakan untuk memetakan siapa saja yang berpotensi memenangkan pemilihan presiden 2024 mendatang. 

Namun, kini yang belum terlihat adalah peran non-kapitalis dalam melakukan intervensi politik di Indonesia. Kendati muncul Partai Buruh dengan Said Iqbal sebagai pimpinan, manuver politik dia belum menunjukkan angin segar yang mengisi kekosongan dalam sistem politik desentralisasi, yakni pembangunan nasional secara signifikan. Meskipun begitu, penelitian mengenai peran kelas buruh dalam dinamika politik Indonesia kontemporer dan hubungan dengan desentralisasi akan sangat menarik untuk diangkat secara lebih mendalam.

The post Desentralisasi: Anomali dalam Dinamika Politik Pembangunan di Indonesia first appeared on The Suryakanta.

Mengapa dan bagaimana revolusi terjadi? Seringkali istilah revolusi punya konotasi buruk, dikaitkan terutama dengan revolusi komunis seabad silam di Rusia, dan biasanya tidak disukai oleh pemerintah. Namun, sebetulnya revolusi sudah jadi bagian dari kehidupan manusia sejak berabad-abad silam, dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam politik internasional.

Ada banyak karya yang membedah soal revolusi dengan ragam penjelasannya, tapi tidak banyak yang melihatnya dari sisi Hubungan Internasional (HI). Padahal, sebetulnya revolusi adalah bagian penting dari politik internasional masa kini. Salah satu sedikit karya kesarjanaannya yang mengulas itu ialah karya seminal dari Profesor George Lawson, Anatomies of Revolution (“Mengurai Revolusi”). Profesor Lawson adalah guru besar studi HI di Universitas Nasional Australia (ANU), dan lama mengajar di Sekolah Ilmu Politik dan Ekonomi London (LSE). Buku ini mendiskusikan sejarah revolusi sebagai sebuah fenomena internasional, terhubung antara satu peristiwa dan peristiwa yang lain, serta menjadi bagian penting dari terbentuknya sebuah tatanan politik internasional.

Buku ini sebetulnya adalah pengembangan dari buku Pak Lawson sebelumnya, yang berjudul Negotiated Revolution (“Revolusi yang Dinegosiasikan”). Buku pendahuluan ini adalah disertasi doktoral beliau di LSE (selesai tahun 2004) yang memotret bagaimana revolusi mengantarkan proses demokratisasi dan keterbukaan di Chili, Afrika Selatan, dan Ceko-Slowakia di tahun 1990an. Pendapat Pak Lawson berbeda dengan pendapat-pendapat yang melihat apa yang terjadi di negara ini semata sebagai “gelombang ketiga demokratisasi”sebagaimana dipercayai Samuel Huntington dan pengikutnya.

Bagi Pak Lawson, proses demokratisasi di tahun 1990an adalah proses “revolusioner” karena mereka membalik tatanan sosial yang ada di masyarakat negara itu. Bedanya dengan revolusi yang lain, revolusi demokrasi tersebut terjadi melalui proses negosiasi antara elit dan massa, yang di saat bersamaan juga didukung oleh sebuah sistem internasional seusai perang dingin, yang memungkinkan demokratisasi berlangsung secara global. Fenomena inilah yang beliau sebut sebagai “revolusi yang dinegosiasikan.”

Situasi Revolusioner

Pendapat Pak Lawson ini kemudian diperluas dalam buku Mengurai Revolusi ini dengan studi kasus yang lebih luas. Secara umum, Pak Lawson berpendapat kalau revolusi sangat bergantung pada konfigurasi sistem internasional. Sebagaimana ditunjukkan oleh Pak Lawson, gerakan-gerakan revolusioner yang muncul sebetulnya terhubung satu sama lain. Mereka bergerak dan mendorong aspirasi politik mereka dengan cara melemahkan otoritas pemerintah. Namun, kuncinya, menurut Pak Lawson, ada pada keberhasilan menciptakan “situasi revolusioner,” yaitu kondisi-kondisi politik internasional yang mendorong terjadinya pelemahan rezim politik dan memungkinkan gerakan revolusi untuk tampil ke depan.

Situasi revolusioner ini dijelaskan secara mendalam oleh Pak Lawson di Bab 4. Di sini, menurut pendapat Pak Lawson, revolusi akan punya momentum jika ada perubahan yang mendasar dalam sistem internasional. Beliau mencontohkan fenomena “Musim Semi Arab” ketika gelombang demokratisasi menerpa negara-negara Timur Tengah. Sebelum tahun 2010an, rezim-rezim diktator di Timur Tengah hidup nyaman dengan bantuan dan dukungan internasional dua kekuatan besar di sana, yaitu Amerika Serikat dan Israel, yang dalam banyak hal tidak disukai rakyat.

Namun, pada tahun 2008, ekonomi global kolaps. Negara-negara yang tidak punya kekuatan ekonomi kuat (misalnya, bukan produsen minyak) akhirnya anjlok, dan membuka momentum untuk melakukan revolusi. Akhirnya, revolusi dimulai dari kematian Muhammad Bouazizi di Tunisia, dan menjalar ke beberapa negara lain.

Di sini, penjelasan Pak Lawson cukup menarik, bahwa Musim Semi Arab terjadi karena adanya situasi internasional yang tidak stabil, ditambah pula oleh kegeraman rakyat atas pemimpinnya yang terlalu lama berkuasa dan otoriter. Akhirnya terjadilah demonstrasi dan perubahan politik. Meskipun, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Lawson juga, ternyata gelombang revolusinya tidak bertahan lama karena aktivis-aktivis itu gagal mempertahankan tuntutan revolusionernya.

Jalan Menuju Revolusi

Nah, di sini, artinya tidak semua revolusi kemudian berhasil baik, dan tidak semua revolusi yang dilakukan di dalam sebuah situasi revolusioner penting. Kata Pak Lawson, ada dua hal lain lagi yang juga menentukan keberhasilan revolusi, yaitu upaya-upaya sistematis dan berkelanjutan dari para aktivis untuk mendorong dan mempertahankan revolusi mereka.

Di Bab 5, Pak Lawson mencontohkan revolusi yang terjadi di Kuba, ketika Fidel Castro tampil di puncak kepemimpinan setelah mengalahkan diktator Fulgencio Batista, dan penghentian Apartheid (diskriminasi berdasarkan warna kulit) di Afrika Selatan. Menurut Pak Lawson, kasus Kuba menjadi contoh bagus dari sebuah revolusi yang terjadi melalui perjuangan tanpa kompromi dengan ditopang oleh perjuangan bersenjata. Di contoh lain, penghentian Apartheid terjadi karena perjuangan panjang dan kepemimpinan Partai Kongres Nasional Afrika (ANC) pimpinan Nelson Mandela.

Kasus Kuba dan Afrika Selatan, kendati dilaksanakan dengan cara berbeda, menunjukkan satu hal penting dalam proses revolusi: bahwa revolusi itu perlu nafas panjang, harus menghadapi benturan yang keras, namun jika berhasil dipertahankan akan punya dampak besar.

Pelajarannya: revolusi perlu dipertahankan melalui sebuah jalan dan perlintasan yang panjang dan berliku, yang membutuhkan kekuatan dan kemampuan mobilisasi dari para aktivis revolusioner juga. Jadi, situasi revolusioner tidak cukup karena ia cuma mengantarkan revolusi. Tetap saja yang melaksanakannya adalah para aktivis yang menginginkan perubahan.

Capaian dan Keberlanjutan Revolusi

Selain itu, revolusi juga bergantung pada sejauh mana aktivis-aktivis yang terlibat dalam revolusi berhasil mempertahankan capaian hasil revolusi yang mereka bangun. Menurut Pak Lawson, salah satu hal penting yang menentukan keberhasilan revolusi adalah jika ada bangunan kelembagaan yang berhasil dibangun jika kekuasaan berhasil direbut. Contoh yang diberikan di Bab 6 adalah Iran, ketika Ayatullah Khomeini berhasil membangun sebuah fondasi lembaga politik yang benar-benar baru, dan dengan demikian berhasil membuat revolusi dipertahankan.

Namun, sebagaimana dicontohkan oleh Pak Lawson melalui kasus Ukraina di tahun 2013-2014, banyak pula peristiwa revolusi yang gagal karena lembaga yang dibangun tidak kuat dan tidak bertahan lama.

Kita bisa melihat kalau revolusi yang terjadi di dalam negeri dipengaruhi oleh perubahan dan krisis dalam politik internasional. Perubahan dalam sistem internasional tersebut akan membuka kemungkinan perubahan revolusioner yang lebih luas, dan memungkinkan terciptanya tatanan internasional yang baru. Hanya saja, perlu telaah mendalam untuk melihat sejauh mana revolusi itu berhasil dan gagal dalam satu situasi internasional yang sama.

Menurut Pak Lawson, keberhasilan dan kegagalan revolusi akan ditentukan oleh kemampuan gerakan-gerakan revolusioner dalam memobilisasi diri dan secara simultan mempertahankan tuntutan revolusinya. Tentu ini tidak gampang. Seringkali (seperti terjadi di Timur Tengah) revolusi kerap terserimpung oleh penumpang gelap dan kekuatan lama yang tidak rela dipreteli kekuasaannya. Hal ini yang akhirnya membuat situasi tidak stabil, dan mengantarkan Mesir (misalnya) kembali jadi negara otoriter setelah kudeta Jenderal Sisi tahun 2013.

Dampak bagi Studi Hubungan Internasional

Di titik ini, buku Mengurai Revolusi memperlihatkan bahwa revolusi bukan hanya terjadi di satu negara semata, tetapi juga jadi fenomena global yang penting dikaji oleh sarjana-sarjana Hubungan Internasional. Revolusi adalah faktor penting dalam tatanan politik internasional modern, dan perubahan politik yang berlangsung di satu negara akan sangat tergantung dari konteks internasionalnya.

Bagi sarjana Hubungan Internasional, memahami revolusi artinya melihat bagaimana aspek-aspek internasional memberikan dampak pada revolusi di satu negara. Juga melihat bagaimana dan mengapa revolusi itu gagal, dan bagaimana kemudian revolusi itu menjalar ke negara lain. Hal yang begini sering kita jumpai dalam peristiwa politik internasional hari ini, dan menarik buat ditelaah lebih jauh.

Nah, inilah kelebihan buku ini. Mengurai Revolusi memberikan kita cara pandang sosiologis dan historis untuk memahami revolusi dalam politik internasional. Contoh-contoh kasus yang disajikan oleh Pak Lawson juga cukup menarik. Beliau mencontohkan revolusi parlementer di Inggris pada abad ke-17 hingga Musim Semi Arab di abad ke-21. Artinya, revolusi ini sebetulnya sebuah proses sejarah yang telah berlangsung sejak lama, yang sejarahnya bisa kita tarik hingga abad ke-17. Menurut Pak Lawson, revolusi adalah tanda dunia memasuki masa modern, di mana tatanan dunia ditentukan oleh negara-negara bangsa dan elit-elit yang berkuasa di dalamnya.

Meskipun contoh kasusnya bagus-bagus, buku ini juga punya kelemahan. Ada banyak kasus revolusioner yang tidak banyak terulas di buku Pak Lawson, semisal revolusi anti-kolonialisme setelah Perang Dunia II. Di sisi lain, sebagaimana pernah didiskusikan di satu bedah buku beliau, kita juga bisa bertanya di mana dan sejauh mana perempuan terlibat dalam revolusi. Atau, faktor ekonomi-politik yang bagaimana yang memungkinkan terjadinya revolusi. Hal-hal ini, jika bisa ditelaah lagi lebih jauh, akan memberikan catatan yang lebih kritis tentang makna revolusi dalam politik internasional hari ini.

Ahmad Rizky M. Umar adalah Mahasiswa Doktoral bidang Ilmu Hubungan Internasional di University of Queensland, Australia.

The post Revolusi dalam Hubungan Internasional first appeared on The Suryakanta.

Noah Salomon

The post Antropologi Negara Islam Menurut Noah Salomon dalam Kajiannya di Sudan first appeared on The Suryakanta.