Bobbette, Adam. 2023.

Setelah menerbitkan Political Geology (2018) bersama Amy Donovan, Adam Bobbette melanjutkan perjalanan etno-geografisnya melintasi pulau Jawa hingga akhirnya menuliskan The Pulse of the Earth sebagai buah hasil perenungannya atas sejarah politik geologi Jawa selama seabad terakhir. Bobbette sendiri berusaha untuk mengurai kompleksitas narasi di balik lahirnya teori geologi modern yang tidak dapat terlepas dari keterjalinan antara perkembangan teori ilmiah geologi dengan budaya, politik, bahkan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Jawa. 

Analisis yang sangat provokatif disampaikan oleh buku ini dengan cara melihat bagaimana politik geologi (political geology) dapat dimungkinkan sebagai pisau analisis untuk membedah lajur perdebatan spiritualisme sampai kosmologi Jawa yang juga sedikit banyak memberikan kontribusi pada lahirnya teori-teori geologi arus utama, termasuk pergerakan lempeng tektonik. Di balik pengaruh tradisi Hindu-Buddha, bangunan pengetahuan sosial dan politik yang terhubung dengan kosmologi gunung berapi (Merapi) dan lautan (Laut Selatan) juga memiliki daya tarik bagi Bobbette untuk mengulas bagaimana praktik ilmiah di era kolonial sampai pascakolonial dibentuk sesuai dengan semangat zamannya. 

Adam Bobette

Sekilas, buku ini terbagi menjadi enam bab utama. Bagian pertama memperkenalkan pendekatan kritis Bobbette tentang politik geologi sebagai metode analisis buku ini, yang menyertakan akar pandangan Antroposen di Jawa. Bagian kedua mencoba menelaah empat peta geologi Jawa untuk menelusuri perubahan perspektif ilmiah tentang vulkanologi dan sejarah dalam bumi. Bagian ketiga sampai keenam menjadi analisis yang sangat menarik. Bobbette mulai menelaah perjalanan geologi sebagai sains sekaligus politik sains. Ia menjelaskan visi kosmologis Sultan di Yogyakarta yang membentangkan hubungan gunung, daratan, laut sebagai satu bentuk narasi konsep Jawa tentang “Bumi”. Selain itu, Bobbette menunjukkan transisi geodeterminisme yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh teosofi dan spiritualisme Jawa sekaligus melahirkan bentuk baru geopoetika (geopoetics), yang terinspirasi dari pandangan Johannes Umbgrove. Pada bagian akhir, Bobbette menghadirkan suatu telaah tentang analisis observatorium gunung api sebagai zona kontak antara praktik ilmiah, politik gunung api, mistisisme, sampai proyek kolonial yang juga berkaitan dengan geografi spiritual.

Bobbete berargumentasi bahwa pengetahuan lokal dan sains modern—yang selalu dianggap sebagai sesuatu hal yang saling terpisah satu sama lain—merupakan suatu dikotomi yang layak ditinggalkan. Sebaliknya, mereka justru saling membentuk bahkan memperluas jangkauan narasi geologi tentang sejarah bumi sampai di luar Jawa. Bobbette juga menyajikan kisah yang memadukan keindahan alam sebagaimana digambarkan oleh Umbgrove, sekaligus menghantarkan para pembacanya untuk lebih berani mengkritisi ulang model budaya, politik, bahkan mitologi yang berkembang di Indonesia saat itu. Landasan epistemik Bobbette diperkuat dengan adanya pandangan bahwa pengetahuan tentang bumi bukanlah kisah yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi semuanya saling terhubung, termasuk bagaimana kisah datang dari masyarakat tradisional di lereng Merapi sampai para ilmuwan yang memantau pos observasi vulkanologi di sana. Mereka sama-sama mendengarkan sekaligus mengalami pengalaman keseharian akan derup-derap “denyut bumi”, hanya saja dengan menggunakan cara, pendekatan, dan kualitas yang berbeda. 

(i)

Mari kita mulai sejenak untuk membicarakan tentang bagaimana geologi politik sebagai “metode” dapat memberikan jalan alternatif pembacaan sejarah pemikiran geologi di Jawa. Para naturalis, khususnya sejak akhir abad ke-19, mulai mempelajari vulkanisme di Jawa sebagai bagian dari proses kebumian yang fundamental. Namun, ketika harus memahami serangkaian gunung api, sekarang dikenal sebagai Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire), sebagai representasi dari bentuk tektonik lempeng atau subduksi lempeng, mereka mulai mengembangkan tarikan konseptualisasi geologis antara gunung api dan dasar samudra. Pada bagian inilah, Bobbette mengklaim (hlm. 56, 57, dan 62) bahwa pemikiran kosmologis masyarakat Jawa telah mengkonfirmasi lebih awal bahkan “membentuk” pemikiran geologis yang serupa dengan teori tektonik lempeng itu sendiri. Uniknya, pemikiran itu tidak dapat terlepas dari geografi spiritual—yang mengaitkan dengan hubungan gunung api dan laut selatan yang memiliki kekuatan spiritual untuk mempengaruhi kehidupan sosial-politik masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Gunung Merapi. 

Tidak hanya itu, pada fase selanjutnya, geologi politik juga masuk ke dalam bagian dari instrumentalisasi politik kolonial, terutama bagi vulkanologi, yang bertujuan untuk melindungi ekonomi perkebunan kolonial, pencarian sumber daya alam, sampai pembentukan kekuasaan politik. Inilah yang menjadi motivasi Bobbette untuk mendobrak narasi-narasi konvensional dan sejarah pengetahuan geologi yang seolah-olah berdiri sendiri tanpa intervensi politik geologi itu sendiri. 

(ii)

Selanjutnya, Bobbette (hlm. 22, 30, 36-38, 44, dan 51) menganalisis empat peta geologi Jawa yang juga berfungsi bagi para ahli geologi Barat selama periode kolonial dalam menafsirkan teori vulkanologi. Keempat peta ini menggunakan kompleksitas teknik yang berbeda-beda yang bertujuan untuk menangkap model topografi vulkanik di Jawa. Selain itu, peta-peta ini dipilih sebagai kunci dalam menangkap momen-momen historis pemahaman ilmiah tentang Bumi, sembari di sisi lain dimotivasi oleh ambisi kekuasaan yang berorientasi pada kapitalisasi ekstraktif sumber daya alam. Alhasil, Bobbette berhasil menyusun narasi historis tentang transformasi pengetahuan geologis di Jawa sejak awal abad ke-19. Menariknya, keempat peta tersebut menggambarkan bagaimana para ahli geologi awal mulai memahami gunung-gunung api Jawa sebagai bagian dari geografi spiritual yang bahkan sudah mapan lebih lama ketika menjelaskan mitos asal-usul bumi. Namun, ketika para geosaintis kemudian melakukan survei pemetaan, mengumpulkan sampel-sampel, dan memetakan lereng vulkanik serta bentuk palung samudra, mereka justru semakin diyakinkan dengan keterhubungan antara pengetahuan geologis yang terjalin di sekitar lereng merapi dengan apa yang telah mereka telaah selama ini. 

Hal ini diawali dengan peta pertama yang dibuat oleh Rogier Verbeek dan Reinder Fennema yang digunakan untuk memetakan bumi sebagai reruntuhan (ruins), yang kemudian dinilai selaras dengan pandangan kebudayaan Jawa tentang gunung api. Peta pertama ini, yang bermula dari tahun 1896, membuktikan adanya narasi katastropik tentang daratan yang muncul dan tenggelam ke laut melalui aktivitas vulkanik. Narasi ini juga tidak terlepas dari jerat pengetahuan kolonial yang terhubung dengan bayangan masyarakat Jawa dalam proyeksi transisi politik dan budaya Hindu-Buddha menuju kerajaan baru Islam.

Pada peta kedua, sejak 1931, Vening Meinesz memperkenalkan model baru yang menempatkan litosfer Bumi digerakkan oleh arus konveksi mantel, layaknya sabuk konveyor. Berdasarkan pengukuran anomali gravitasi di busur Jawa–Sunda, Meinesz menafsirkan bahwa Jawa bukan sebagai daratan yang runtuh atau terancam, melainkan sebagai hasil lipatan dasar samudra yang dibentuk oleh gaya gravitasi dan pembengkokan litosfer di atas palung. Reinout W. van Bemmelen menjadi geolog yang berada di balik peta ketiga. Van Bemmelen bahkan merangkum data dan pemetaan geologi Indonesia melalui karyanya The Geology of Indonesia, yang diterbitkan sesudah Perang Dunia Kedua. Ia juga memperkenal sebuah teori undasi (undation theory) yang kemudian memberikan narasi tentang pegunungan, gunung api, dan palung samudra yang terbentuk terutama oleh gerak naik–turun berskala besar pada litosfer yang dipicu oleh kontraksi termal dan aliran dalam mantel saat Bumi mendingin.

Peta terakhir yang dibuat oleh ahli geologi Amerika bernama Warren Hamilton atas permintaan ilmuwan kebumian Indonesia ternama dan rekan dekat Suharto, John Katili, pada tahun 1979. Hamilton membangun di atas peta-peta sebelumnya untuk memperkenalkan pemahaman teori tektonik lempeng modern yang sedang naik daun guna menjelaskan masa lalu geologi Jawa. Menariknya, Katili kemudian mengubah narasi geologis Hamilton ini menjadi semacam optimistisme pembangunan orde baru Indonesia. 

(iii)

Bab ketiga ini, Bobbette mulai memberikan perhatian yang mendalam tentang bagaimana narasi geologi politik bekerja, yang dimulai dari geografi spiritual Jawa. Bobbette bahkan menceritakan kisah Mbah Maridjan, yang kemudian juga membuka jalan baru pemahaman pengetahuan geologis untuk menjelaskan dunia spiritual dan mistisisme Jawa. Pergulatan ontopolitik atau ontogeologi terjadi selama proses mitigasi sebelum dan sesudah letusan Gunung Merapi tahun 2006 dan 2010. Pertentangan antara kepercayaan spiritualitas Maridjan dengan para ilmuwan mengenai otoritas untuk menafsirkan gerak bencana bukan sebagai cerita yang tragis, melainkan masih meninggalkan jejak-jejak “penerjemahan pengetahuan geologis”, yang perlu diartikulasikan ulang oleh para vulkanolog sampai pemangku kebijakan tentang mitigasi erupsi gunung berapi. 

Berdasarkan kejadian itu, Bobbette lantas memperkenalkan konsep “interkalasi”. Konsep ini dapat diperluas dari ranah konseptual sinkretisme Jawa yang memiliki daya tarik bagi para ahli geologi (ekspedisi Amerika) untuk mengumpulkan sampel batuan dari dasar samudra di selatan Pulau Jawa (hlm. 54). Seiring berkembangnya waktu, geologi modern dan geografi spiritual Jawa saling terinterkalasi. Alhasil, kelahiran teori tektonik lempeng dimungkinkan dari proyek reproduksi wawasan inti geografi spiritual Jawa (hlm. 78-79). 

Alasan utama Bobbette menyelami geografi spiritual Jawa di mana Nyi Ratu Kidul sebagai bagian dari “makhluk bumi, yang menampakkan diri kepada masyarakat melalui aktivitas seismik, gempa bumi, letusan gunung api, sampai tsunami. Lebih dari itu, geografi spiritual ini juga memiliki posisi otoritas politik yang penting terhadap klaim kedaulatan di kesultanan Jawa. Berbagai legitimasi politik lahir melalui berbagai ritual, seperti labuhan, untuk menghormati Sang Ratu. Ritual ini terwujud melalui perjalanan “spiritual” di sepanjang lereng vulkanik, dari laut menuju gunung—persis sebagaimana jalur ekspedisi yang dilakukan oleh para geolog dan vulkanolog kolonial dalam riset mereka. 

(iv)

Letusan besar Gunung Merapi pada tahun 1006 menjadi sebuah narasi sejarah yang paling populer diperdebatkan, terutama bagi para ahli sejarah kerajaan Mataram kuno dan peradaban Jawa kuno. Inilah yang mengawali Bobbette melihat adanya bentangan sejarah bencana geologis yang mengubah alur pembacaan sejarah politik Jawa. Geodeterminisme adalah tawaran yang menarik untuk memposisikan perdebatan kontroversi bagi kalangan elite kolonial dan juga ahli sejarah tentang apakah benar letusan gunung berapi pada tahun itu menjadi titik balik kemunduran dunia “Jawa” pada era pra-kolonial dan pra-Islam masuk. Di sinilah ide tentang tafsir gunung-gunung berapi sebagai “reruntuhan” mampu menjelaskan serangkaian sejarah kebudayaan melalui historisitas peristiwa katastropik secara geodeterministik. Tidak hanya itu, geodeterministik tidak serta merta hanya menjelaskan ruang-ruang materialitas geologis, melainkan juga bagaimana kecemasan politik kolonial dan kemerosotan suatu budaya yang syarat akan kosmologi asal-usul pembentukan bangsa baru pada akhirnya melibatkan para ahli vulkanologi. 

Begitulah bentuk politik geologi pada masa itu, ketika entitas subjek non-manusia, seperti gunung berapi, reruntuhan, dan laut, memiliki daya kultural-spiritual tertentu. Tesis geodeterminisme juga memperlihatkan kepada kita tentang hubungan antara kebudayaan dan sejarah Jawa sebagai bagian dari produk pasca perubahan lanskap akibat kekuatan geologis (geological power), seperti gempa bumi sampai letusan Gunung Merapi. Di sinilah suatu interkalasi muncul, para kaum teosofi memiliki posisi strategis untuk mengembangkan gerakan spiritualitas. Okultisme spiritual ini tidak hanya membangkitkan Kejawen tetapi juga memberikan ruang dialogis bagi konvergensi antara transformasi geosains dan juga laku geografi spiritual Jawa yang akhirnya membentuk gugus kosmologi, mitologi dan bahkan filsafat Jawa. Menariknya, proyek perjuangan anti-kolonial sampai nasionalisme Jawa terbentuk selama masa pendudukan kolonial akibat dari narasi-narasi geodeterministik yang dibalut dengan bingkai teologis (hlm. 112-113).

(v)

Terinspirasi dari pandangan geopoetics Johannes Umbgrove (1899–1954), Bobbette mendorong para pembacanya untuk memahami praktik kerja geologi modern yang tidak berdiri sendiri, melainkan juga memadukan antara kerja lapangan ilmiah dengan bentuk keindahan estetik alam dan juga gunung berapi, yang sedikit banyak dipengaruhi oleh spiritualisme Jawa. Melalui geopoetika, Bobbette (hlm 118, 135) tidak memberikan pemisahan ontologis yang tegas antara geologi dan biologi; sebaliknya terdapat argumentasi yang saling melengkapi satu sama lainnya. Pengulangan yang terjadi pada siklus geologis juga terjadi pada produksi pengembangan aspek biologis yang menyertainya. Oleh karena itu, berdasarkan kosmologi Jawa, kehidupan tidak hanya dimiliki oleh sesuatu hal yang terbatas secara biologis, tetapi bahkan bentang horizon geologis juga memiliki kehidupannya. 

Narasi ini mungkin saja terkesan bukan menjadi tujuan proyek epistemik modern. Beberapa di antaranya merasakan bahwa geopoetika (hlm. 115-117) lebih mirip dengan kajian sastra yang penuh dengan imajinasi dan spekulatif, yang tujuannya untuk sekadar melacak keterhubungan antara ritme kosmik dalam riset geologis dengan ekspresi pengalaman geoestetik. Pengalaman geoestetik ini, menurut Umbgrove, dapat digunakan untuk menganalisis pengalaman (geo)spekulatif yang melampaui batasan epistemologi ilmiah modern, ketakmelekatan pada kepentingan ekstraktivisme kapitalisme, sampai pandangan sekularisasi dunia modern. 

Bobbette dengan tegas juga menunjukkan geopoetika bukanlah cara untuk menegasikan tradisi sains modern, melainkan justru membuka perumusan sejarah bumi baru terhadap teori tektonik lempeng modern. Permasalahannya kemudian ialah karena geopoetika hanya dianggap sebagai keterbatasan estetika sastra yang digunakan untuk memahami kejadian geologis, tetapi abai akan pengujian ulang sebagaimana para teosofi memahami siklus geologis yang selalu dianggap terbelakang dan tertinggal. Bobbette tidak mencoba untuk menggeser pandangan sejarah sains di era kolonial secara radikal dan membuangnya secara mentah-mentah lalu mengadopsi seluruh pengetahuan lokal yang ada, melainkan ia menawarkan pentingnya bagi kita untuk memikirkan bagaimana tradisi sinkretis juga mampu mengubah paradigma pengetahuan dan memungkinkan penemuan baru. Terlebih lagi, di era pasca-sekuler, agama atau tradisi tidak lagi sekadar bentuk superstruktur yang dominan melainkan juga memiliki pengaruh yang tersembunyi dan mengakar kuat sehingga politik geologi dapat menjadi strategi untuk memahami genealogi antara tradisi masa lalu dengan apa yang sedang dikerjakan oleh para ilmuwan dengan narasi bumi yang selalu berdenyut. 

(vi)

Sebagai penutup, Bobbette (hlm. 153) menantang pemahaman epistemik kita untuk mempertimbangkan sejauh mana jarak antara sains dan mistisisme yang ada di balik kerja observatorium gunung api. Bobbette memberikan komparasi materialitas antara galvanometer sampai cara observasi vulkanologi dengan pendekatan masyarakat lokal yang mengandalkan metafisika Jawa (Kejawen) ketika memahami tanda-tanda gunung Merapi. Keduanya sama-sama “mendengar” terhadap apa yang sedang terjadi di dalam gunung berapi sebelum meletus (hlm. 157, 158). Meskipun demikian, Kejawen berangkat dari keyakinan bahwa semua makhluk, manusia maupun non-manusia, memiliki transmisi “sinyal”, sehingga mereka perlu untuk belajar bagaimana “menangkap sinyal” (hlm. 161-162) sebagaimana kemampuan mereka untuk mencapai memiliki “mata batin”. 

Perbedaan mode komunikasi di observatorium gunung api melalui seismograf, yang merekam getaran di dalam gunung berapi dan mengubahnya menjadi penginderaan jarak jauh. Menurut Bobbette, tradisi Kejawen berkomunikasi dan mentransmisikan pengetahuan tidak lagi mendasarkan pada kemampuan alat teknologis melainkan mendasarkan pada pengalaman kolektif keseharian mereka ketika memahami “kebisingan” gunung berapi secara turun temurun. Sekali lagi, analisis Bobbette tidak menarik kita dalam pemahaman romantisme atau glorifikasi suatu bentuk pengetahuan epistemik, baik ilmiah maupun mistik, tentang bumi, melainkan ia menegaskan bahwa keduanya sama-sama berusaha mengatasi gerak dunia material dari gunung berapi dan bersamaan merekam “denyut nadi gunung berapi”. Oleh karenanya, dari geodeterminisme sampai geopoetika, Bobbette telah mempertegas ruang keterhubungan yang sebelumnya samar-samar dan dianggap terpisah-pisah menjadi lebih terhubung secara utuh. Berbagai rangkaian yang saling terhubung, mulai dari transisi pengalaman, bahasa, sampai praktik antara peralatan ilmiah modern (seismograf atau telepon) dan kepercayan masyarakat lokal yang tidak pula terlepas dari pengaruh geopolitik lintas zaman. 

(vii)

Terlepas dari keterbatasan karya ini, kita patut untuk ikut andil mempertajam kembali “politik geologi” atau “geologi politik” yang telah ditawarkan oleh Bobbette. Kita juga dapat memperhatikan kembali proyek politik geologi ini dapat menjadi pendekatan dekolonisasi pengetahuan geosains yang selama ini didominasi oleh narasi Eropa dan Amerika Utara, tetapi juga tetap menekankan kritisisme terhadap praktik-praktik spiritual-animistik yang meskipun juga menentang narasi sejarah geosains, ia tidak dapat terlepas dari politik yang melatarbelakanginya. Teosofi yang meski sarat akan kontradiksi internal tetap mampu memperlihatkan upayanya untuk “mengaktualisasikan sains” melalui ragam cara pandang kosmik, mistik, dan geopoetiknya. 

Pun demikian, kita juga perlu dengan cermat mengkritisi adanya relasi kuasa kolonial dan feodalisme yang menopang berbagai praktik tradisi tersebut. Mulai dari peran kekuasaan kerajaan Jawa, ritualisasi tokoh mistik yang tidak terlepas dari materialitas geologis dan spiritualitas lokal, sampai politik otoritas kolonial yang juga harus menghadapi berbagai ruang resistensi politik budaya selama masa transisi kekuasaan. Dengan demikian, tawaran alternatif dari politik geologi setidaknya memperlihatkan bahwa terdapat pendekatan baru tentang bagaimana manusia dan non-manusia secara bersamaan membentuk sejarah geosains baru, yang dapat dilihat dari ragam sudut pandang, termasuk melalui mitos keseharian kita. 

The post Narasi Politik Geologi Jawa: Dari Geodeterminisme, Mistisisme sampai Teori Lempeng Tektonik first appeared on The Suryakanta.

Shoemaker, Stephen J. 2011. The Death of a Prophet: The End of Muhammad’s Life and the Beginnings of Islam. Penerbit Universitas Pennsylvania. 

Dalam dua abad terakhir, perbincangan mengenai rekonstruksi bangunan sejarah Islam menjadi topik yang menitikfokuskan pada problematika catatan-catatan tradisional Islam sebagai sebuah tren kajian tersendiri. Jelas, kajian ini cenderung disambut baik oleh kesarjanaan Barat yang berkiblatkan historis-kritis. Sementara kesarjanaan Barat cenderung skeptis saat memandang beragam catatan tradisional Islam, kesarjanaan Muslim ada dalam posisi optimis dengan catatan yang mereka miliki. Seperti yang dinyatakan oleh Fred Donner (Narratives of Islamic Origins, h. 1-2), di saat mayoritas sarjana atau ulama Muslim menyebut rentang 610 sampai 660 M sebagai periode keemasan yang diwarnai oleh pencerahan agamis oleh utusan terakhir Tuhan hingga suksesnya ekspansi Jazirah Arab, pada saat yang bersamaan kesarjanaan Barat justru menganggap masa ini sebagai periode problematik, dengan alasan informasi yang termuat dalam catatan tradisional Islam jauh terpaut dari peristiwa yang direkamnya.

Melalui bukunya, The Death of a Prophet: The End of Muhammad’s Life and the Beginnings of Islam, Stephen J. Shoemaker menakar rasionalisasi terhadap fenomena yang ia temukan pada catatan tradisional Islam dengan mengomparasikan catatan non-Islam untuk menarasikan ulang sejarah Islam. Ia memusatkan kajiannya pada wafatnya Muhammad sebagai pendiri Islam dengan mendialogkan perspektif berbagai catatan–baik dari dokumen tradisional Islam maupun non-Islam–dalam cakupan peristiwa invasi ke Palestina/Jerusalem yang saat itu dikuasai oleh Romawi (Bizantium) sebagai sebuah negara adidaya. Penelitiannya ini bisa dibilang lahir dari ‘gemas’nya Shoemaker terhadap sarjana pendahulunya yang menyelami kajian rekonstruksi sejarah Islam, seperti Patricia Crone dan Michael Cook, yang keduanya sudah melakukan pengkajian terhadap dokumen non-Islam namun gagal menghasilkan ‘gong’ pada bagian isu yang lebih makro. Shoemaker menganggap kegagalan pendahulunya ini sebagai tantangan untuk kesarjanaan studi Islam yang mendiami rumpun kajian ini (h. 3).

Rekam Catatan non-Islam vis a vis Catatan Tradisional Islam

Secara bertahap, Shoemaker membagi bukunya ini dalam empat bab yang merepresentasikan tingkatan analisisnya. Pada bab awal, ia menghimpun sebelas dokumen yang bersumberkan pada tradisi non-Islam–termasuk di antaranya berupa apokaliptik, kronik, surat, dan catatan tertulis lainnya–yang kesemuanya sepakat memberikan keterangan bahwa Muhammad masih hidup dan bahkan memimpin umat Muslim (beberapa sumber menyebutnya Saracens) menuju Palestina/Jerusalem. Keterangan yang penting di bagian ini menyatakan bahwa sebelas dokumen tersebut dihasilkan oleh orang yang berbeda baik secara identitas, lokasi, hingga waktu, di mana keadaan ini dinilai bak menemukan permata dalam dunia kesejarahan. Bagi perspektif historis-kritis, dokumen bermuatan sejarah apapun yang dihasilkan oleh orang yang tidak mungkin berinteraksi, namun mencetuskan ide yang sama berkaitan dengan kesejarahan, maka keadaan dokumen tersebut dianggap terjamin dalam merepresentasikan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu.

Stephen J. Shoemaker

Bab kedua bisa dibilang merupakan bandingan terhadap sebelas sumber non-Islam di bagian sebelumnya, di mana Shoemaker menyuguhkan riwayat-riwayat tradisional yang memuat sejarah hidup Nabi. Meski belakangan ini al-Qur’an sudah diakui oleh kesarjanaan Barat sebagai dokumen yang menyimpan memori sejarah–seperti yang diakui oleh sarjana Qur’anic Studies terkini–namun Shoemaker tidak memasukkannya menjadi dokumen utama di sini, dengan alasan bahwa Qur’an tidak memuat informasi detail tentang masa hidup dan misi risalah Muhammad (h. 73). Ia lebih memilih menggunakan informasi dari dokumen biografi tradisional Nabi, di mana catatan-catatan ini berceceran baik dalam tulisan bergenre sirah, hadis, hingga tafsir Qur’an. Yang menarik, para sarjana kajian rekonstruksi sejarah Islam menemukan bahwa kisah hidup Muhammad yang diturun-temurunkan melalui rantai persanadan berpangkal pada nama tertentu seperti Urwah dan al-Zuhri. Hasil yang ditemukannya pada dokumen Islam sangat berbeda dengan rekaman non-Islam. Catatan tradisional Islam hampir semuanya sepakat bahwa Muhammad wafat pada tahun 632 M, sekitar dua tahun sebelum invasi ke Palestina/Jerusalem. (h. 115)

Dalam banyak kasus, model penyampaian kisah Nabi melalui ‘sanad khusus’ diduga bertujuan memaksimalkan nilai otentisitasnya, karena dinilai tingginya prestise kisah yang diatribusikan pada tokoh-tokoh tertentu. Karena hal ini, akhirnya banyak riwayat yang dinilai palsu–seperti yang diakui oleh dunia Islam dalam asesmen riwayat selama ini. Shoemaker memiliki pendapat sendiri di sini: ia tidak serta merta mengklaim bahwa penyampai riwayat sejak awal memang berniat memalsukan kisah yang dibawanya, namun lebih kepada menyesuaikan kisah Muhammad dengan doktrin dan keyakinan yang dianut perawi atau masyarakat saat itu (h. 81). 

Invasi Palestina: Sebuah Kunci Teka-Teki Masa Lalu

Transisi dari bab 1-bab 2 ke bab 3 buku ini digunakan oleh Shoemaker untuk memperkenalkan hipotesisnya terkait apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Islam. Gambaran tradisional bahwa Muhammad telah wafat sebelum menginvasi Palestina/Jerusalem baginya menyimpan teka-teki yang dapat membuka historisitas Islam. Perbedaan mencolok tentang riwayat masa hidup Muhammad dalam dokumen non-Islam vis a vis dokumen Islam merupakan gerbang menguak misteri ini. Petunjuk berikutnya berada pada berbedanya waktu dua jenis dokumen tersebut dihasilkan. Jika dokumen non-Islam yang dikumpulkannya berada pada masa yang beragam, di mana catatan tertua ada pada Doctrina Iacobi yang ditulis di bulan-bulan bersamaan dengan momen invasi Islam ke Palestina, maka dokumen Islam berada pada rentang yang cukup jauh dari peristiwa wafatnya Muhammad, yakni pada abad kedelapan. 

Pernyataan awal yang diajukan oleh Shoemaker adalah bahwa terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh penulis biografi tradisional Islam dengan apa yang dianutnya di rentang masa yang terpaut jauh tersebut, berkaitan dengan doktrin dan visi Islam itu sendiri, sehingga hasilnya adalah sejarah yang direvisi sedemikian rupa. Invasi Palestina/Jerusalem menjadi kunci petunjuk terakhir yang mengarahkan Shoemaker pada klaim bahwa visi awal Islam pada periode awal adalah visi eskatologis, di mana umat Islam (juga kaum beriman yang diwakili oleh penganut agama monoteis lain) meyakini hari kiamat sebagai tujuan beragama mereka. Dalam hal ini ia mengamini pernyataan pendahulunya, seperti Hurgronje (h. 121), Buhl (hlm. 122), dan Casanova (h. 124), yang berpendapat bahwa visi agama monoteis (Islam termasuk di dalamnya) adalah pandangan eskatologis yang kuat.

Materi-Materi yang Hilang dari Periode Awal Islam

Dugaan Shoemaker akan adanya reduksi visi eskatologis yang dilakukan oleh umat Islam awal bermula oleh peristiwa wafatnya Muhammad. Sejalan dengan pandangan eskatologis yang dimiliki oleh kaum monoteis lain (Yahudi dan Kristen)–yang berkeyakinan bahwa hari akhir akan tiba di fase hidup mereka dengan rasulnya yang akan mendampingi mereka pada tibanya hari itu, wafatnya Muhammad menjadi momentum yang mencengangkan bagi umat Islam. Shoemaker menemukan suasana peristiwa ini lolos diturunkan hingga riwayat biografi tradisional Islam, yang menunjukkan ketidakpercayaan Umar bin Khattab terhadap kabar wafatnya Muhammad bahkan dengan situasi yang kacau. Penyesuaian doktrin/visi pertama yang ditangkap oleh Shoemaker adalah ketika pada momen chaos ini, Abu Bakr membacakan ayat Q. 3:144, sebagaimana tertulis di catatan Ibn Ishaq (h. 91, 180), di mana kerumunan sahabat pada momen itu dinyatakan belum pernah mengetahui ayat tersebut. Sebagaimana klaim yang banyak dialamatkan oleh kesarjanaan Barat, Shoemaker juga mengungkap idenya tentang ayat yang dibubuhkan oleh umat Islam, dengan tujuan penyesuaian terhadap doktrin yang tidak lagi relevan–yaitu, keyakinan bahwa rasul mereka masih mendampingi umatnya saat hari akhir tiba. 

Jejak visi eskatologis Islam juga dapat dilihat pada invasi Islam ke Palestina/Jerusalem. Tidak hanya tentang waktu wafatnya Muhammad yang digeser menjadi sebelum momen bersejarah ini, hubungan masif umat Islam dan umat monoteis lain di fase awal Islam juga direduksi. Shoemaker memberikan contoh dari teks al-Qur’an, di mana term mu’minūn (the Believers) dan ahl al-kitāb (people[s] of the Book) memiliki tendensi positif, misalnya dalam Q. 2: 62; 5: 69, dan beberapa ayat yang mengintegrasikan seluruh umat monoteis ini dalam doktrin eskatologis yang sama (h. 207-9). Satu-satunya perbedaan yang sebenarnya tidak terlalu distingtif tentang kehadiran Islam di Jazirah Arab adalah monotheistic reform movement melalui anjuran peningkatan kesalehan, misalnya salat secara teratur, berpuasa, sedekah, hingga memurnikan hati, yang tidak lain adalah representasi misi untuk menghadapi dekatnya hari akhir dalam visi mereka. 

Salah satu bukti yang menguatkan argumen Donner–sebagai pendahulu Shoemaker– adalah adanya Piagam Madinah, di mana konstitusi ini mengisyaratkan adanya kesepakatan antara the Believers, yang ditengarai termasuk dari kalangan Yahudi asli Madinah, dan the Muslims. Termasuk di dalam kesepakatan ini adalah kesediaan kalangan Yahudi untuk membayar sejumlah bagian mereka dengan didasari oleh kepercayaan akan Tuhan dan hari akhir. Yang menarik setelahnya adalah mengapa tidak lama setelah keberadaan konsensus ini, Muhammad berbalik memusuhi kalangan Yahudi dan tidak segan-segan mengeluarkan mereka dari lingkaran the Believers? Skenario demikian ditangkap keberadaannya melalui campur tangan umat Islam awal, sehingga mendistingsikan Islam dari agama monoteistik di sekitarnya (h. 205-207). Dengan berkiblat pada pendahulunya (Donner dkk) yang mengklaim bahwa finalisasi al-Qur’an secara legal ada setidaknya pada masa pemerintahan Abd al-Malik, Shoemaker menduga bahwa nada negatif terhadap umat monoteis non-Islam, khususnya Kristen, kemungkinan merupakan gejala perkembangan komunitas Islam (h. 210).

Tidak hanya reduksi terhadap gambaran umum wafatnya Nabi dan hubungan di antara umat monoteis saja, Shoemaker mengklaim bahwa detail lokasi geografis wafatnya Muhammad merupakan satu narasi yang terindikasi melintasi adjustment umat Islam awal. Dari perspektif eskatologis monoteistik, Jerusalem merupakan tempat yang dimuliakan dan dituju oleh seluruh umat Abrahamik. Pun umat Islam, yang sebelumnya (diduga) bervisikan eskatologis, Jerusalem juga menjadi Tanah yang Dijanjikan versi mereka (al-ardl al-muqaddasah), di mana Tuhan menjanjikan tanah ini untuk keturunan Abraham/Ibrahim. Oleh karena janji ini beriringan dengan keyakinan bahwa hari akhir akan terjadi di masa hidup mereka, keputusan menginvasi Jazirah Arab, bukan hanya Palestina/Jerusalem pun dilakukan oleh para pemimpin Arab, di mana statemen ini juga direkam oleh al-Tabari. Di Jerusalemlah, tempat yang dianggap suci oleh umat monoteistik, mereka ingin berkumpul menyaksikan akhir dari dunia (h. 218-19).

Terakhir, yang menjadi tanda pembentukan ingatan Islam adalah Mekkah, atau Hijaz secara umum, yang menggeser posisi Jerusalem sebagai lokasi sakral umat Islam. Meski ia sendiri menyatakan bahwa sulit untuk memastikan kapan tepatnya paradigma kesucian Jerusalem tergeser oleh Hijaz, Shoemaker menitikfokuskan rasionalisasinya terhadap peristiwa yang berlangsung jauh pasca wafatnya Muhammad. Tepatnya sampai dinasti Umayyah era Abd al-Malik, Jerusalem diduga masih menjadi tempat yang disucikan oleh umat Islam. Proklamasi kekhalifahan Abdullah ibn Zubayr di Mekkah di tahun 683 menjadi titik balik paradigma ini. Simpatisan ibn Zubayr di Hijaz yang mengkritik upaya pembangunan Dome of the Rock oleh Abd al-Malik dan menilai usaha tersebut tidak lain adalah untuk menandingi aktivitas haji di Mekkah, secara tidak langsung membuat kekhalifahan Umayyah sadar akan potensi pemberontakan dari celah ini. Seiring dengan usaha awal untuk membedakan Islam di antara agama Abrahamik lain–misalnya dengan mempopulerkan Islam sebagai agama yang memiliki nabi, kitab suci, bahasa, hingga cara memasukinya melalui dua kalimat syahadat–kekhalifahan memandang perlunya mengangkat Mekkah sebagai tempat suci milik Islam (h. 250-51). Dugaan upaya inilah yang kemudian membentuk identitas Islam yang dilestarikan oleh dokumen tradisional Islam sampai dengan yang dikenal di masa kini.

Sebagai penutup, perlu untuk diketengahkan bahwa statemen Shoemaker berikut juga para sarjana Barat dalam lini kajian rekonstruksi sejarah Islam sudah tentu bukan suatu keabsolutan. Yang menarik dari buku Shoemaker ini adalah analisisnya yang berjalan pelan namun sensasional. Di satu sisi, ia terlihat mengisahkan suatu kronologi tertentu beserta detailnya, namun di sisi lain, kita sebagai pembaca dituntun untuk memintasi alur berpikirnya hingga tanpa sadar sudah ada pada narasi makro. Meski sebenarnya bisa dibilang spekulatif–terlebih yang banyak ditemukan pada analisanya di bab akhir, tulisan Shoemaker ini membuka paradigma yang relatif baru bagi penelitian studi Islam baik di kalangan sarjana internal Islam maupun kesarjanaan Barat sendiri. Klaim negatif yang masih cukup berasa bagi kesarjanaan Islam saat menyikapi dokumen non-Islam, begitu pun dengan klaim miring kesarjanaan Barat saat dihadapkan dengan paradigma sanad di dunia Islam, bisa sedikit melebur dalam tulisan ini, terbukti dari cara Shoemaker menganalisis catatan tradisional Islam dengan sebisa mungkin tidak melibatkan bias. Kita belajar dari Shoemaker, melalui kasus sederhana tentang waktu wafatnya Nabi, diskusi narasi-narasi yang lebih makro bisa dilakukan.

The post Materi yang ‘Hilang’? Merasionalisasi Periode Awal Islam first appeared on The Suryakanta.

de Jonge, Huub. 2019.

Pergerakan diaspora Hadhrami di Indonesia kontemporer telah banyak bertranfrasnformasi, yakni menghasilkan warga keturunan Arab yang lebih modern dan progresif, dibandingkan dengan saudara sebangsa mereka di Hadhramaut yang tetap mempertahankan sikap tradisionalis. Mereka dapat membentuk identitas yang kokoh di tanah perantauan, di mana mereka tampil menjadi elit agama, sosial, ekonomi maupun politik. Di sisi lain, mereka juga tetap mempertahankan budaya utama mereka sebagai bangsa Arab.  Dalam konteks Indonesia, komunitas-komunitas diaspora Arab-Hadhrami juga cenderung membentuk suatu komunitas sosial yang eksklusif. Fakta tersebut menarik dikaji, terutama bagaimana proses komunitas ini berhasil eksis dan mengkonstruksi suatu identitas sosial di bumi Indonesia. 

Rekam jejak historis diaspora Arab-Hadhrami di tanah Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, di mulai sejak sebelum era pra-kolonial, kolonial, dan post-kolonial dengan pergerakan yang cukup dinamis. Dalam konteks ini, Huub de Jonge menawarkan sebuah kajian sejarah yang cukup komprehensif tentang proses Indonesiasi imigran Hadhrami di Hindia Belanda di bawah kontrol politik pemerintah kolonial. De Jonge membahas sejarah awal pembentukan identitas diaspora Arab-Hadhrami dalam bukunya, Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950). Buku ini mendeskripsikan kondisi dan situasi sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan budaya komunitas imigran Hadhrami di bawah kontrol tiga pemerintah, yakni pemerintah Belanda, Jepang, dan Indonesia. Buku ini juga diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Penerbit Brill dengan judul In Search of Identity: The Hadhrami Arabs in the Netherlands East Indies and Indonesia (1900-1950). 

Sejarah Awal Kedatangan dan Konflik Internal 

Di bagian awal bukunya, de Jonge menjelaskan tentang gambaran awal komunitas Hadhrami di Indonesia, mulai dari sejarah kedatangan mereka ke Hindia Belanda, motivasi untuk bermigrasi, status minoritas Arab di Indonesia, konflik internal, hingga proses yang mereka lakukan dalam membangun solidaritas antar Hadhrami maupun dengan pihak eksternal: pemerintah kolonial dan masyarakat lokal. Dalam catatannya, de Jonge tidak menampik bahwa mobilisasi masyarakat Arab di Asia Tenggara terjadi jauh sebelum era kolonial, tepatnya pada abad 10 M dengan tujuan utama untuk berniaga. Namun, memasuki abad 18 dan 19 M, komunitas Arab mulai memadati daerah-daerah tertentu di Hindia Belanda, terlebih pasca dibukanya kanal Terusan Suez pada tahun 1896. 

Huub de Jonge

Di tengah berlangsungnya proses migrasi besar-besaran ini, terjadi konflik internal antar mereka. Perbedaan kelas sosial dalam budaya Arab menjadi faktor utama perselisihan ini.  Selain memicu konflik, gelar seperti sayyid, syaikh, dan qabili juga menandakan perbedaan kelas sosial dalam komunitas diaspora Hadhrami di Hindia Belanda. Sebagaimana disebutkan oleh Huub de Jonge, dan juga Ismail Fajri Alatas (2021), secara umum komunitas diaspora Arab-Hadhrami di Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok sosial.  Pertama, para sayyid atau habib yakni sebuah gelar bagi mereka yang merupakan keturunan nabi. Kedua, kalangan pemuka agama non-habib yang dikenal dengan al syaikh. Ketiga, kalangan pemuka suku non-pemuka agama dan juga non-sayyid yang dikenal dengan qabili atau kabilah. Mereka tetap mempertahankan budaya kelas sosial ini di tanah rantau, terutama dalam konteks perebutan legitimasi otoritas keagamaan di tengah-tengah masyarakat lokal. 

Konflik ini mulai menemukan titik tengah setelah berdirinya Persatuan Arab Indonesia (PAI), sebagai upaya awal dari komunitas Hadhrami untuk membangun solidaritas di kalangan mereka sendiri. PAI memiliki orientasi emansipatif, yakni bertujuan untuk memajukan komunitas Arab dan integrasi Arab-Indonesia. Bagian ini dapat dikatakan sebagai ilustrasi awal tentang awal mula proses upaya pencarian identitas Hadhrami di tanah Hindia Belanda.

Sikap Kontradiktif Pemerintah Kolonial Belanda dan Snouck Hurgronje  

Salah satu aspek menarik di buku ini ialah perselisihan antara pemerintah kolonial Belanda dengan Snouck Hurgronje, seorang tokoh orientalis sekaligus penasehat utama pemerintah kolonial di bidang Islam. Pembahasan ini dijelaskan dalam bab 2 dan bab 7 dengan tema pembahasan yang saling berkaitan. De Jonge menjelaskan penolakan kalangan sayyid yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah kolonial terkait pengelompokan Hadhrami sebagai ‘warga timur asing’ (vreemde oosterlingen). Kalangan sayyid mengklaim bahwa mereka memiliki status sosial yang tinggi dan mulia di daerah asal mereka, dan karena itu, berhak atas persamaan status dengan status warga Eropa. Pemerintah kolonial juga memberlakukan sistem kebijakan pembatasan pemukiman dan perjalanan yang sangat mengganggu mobilisasi ekonomi komunitas Hadhrami. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah kolonial justru bersikap lunak terhadap kebijakan migrasi masyarakat Hadramaut ke Hindia Belanda. 

Dua kebijakan pemerintah kolonial tersebut bertentangan dengan pendapat Hurgronje. Dalam catatan de Jonge, Hurgronje sangat tidak setuju dengan kebijakan pembatasan pemukiman dan mobilitas komunitas Hadhrami di Indonesia. Namun, ia juga tidak sepakat dengan penerapan kebijakan migrasi liberal Belanda yang berdampak terhadap eksodus kedatangan imigran Hadhrami ke Indonesia. De Jonge berpendapat bahwa Snouck menunjukkan sikap yang tidak konsisten. Sikap ketidakkonsistenan tersebut didasari oleh kekhawatiran berlebihan Snouck terhadap kemunculan Pan-Islamisme di Indonesia. Pendapat ini dibantah oleh De Jonge, bahwa hakikatnya arus Pan-Islamisme di Indonesia lebih banyak dikampanyekan oleh kalangan ulama Hijaz (warga lokal yang belajar ke Mekkah dan Madinah) dibandingkan dengan Hadhrami, di mana motif utama mereka untuk melakukan imigrasi tidak lain adalah karena tuntutan ekonomi. Pandangan ini juga diperkuat oleh Djajat Burhanuddin Guru Besar Sejarah Islam UIN Syarif Hidayatullah bahwa kehadiran imigran Hadhrami di Nusantara sejak awal tidak bisa dilepaskan dari kegiatan ekonomi. 

Proses Awal Pembentukan Identitas Indo-Hadhrami

De Jonge menampilkan tiga studi kasus sebagai representasi dari proses awal nasionalisasi pembentukan identitas komunitas Hadhrami di Indonesia yang dimuat dalam bab 3, 4, dan 5. Pertama, ia membahas tentang sepak terjang Abdul Rahman Baswedan, seorang tokoh nasionalis keturunan Hadhrami dan juga salah seorang pendiri dari PAI. Baswedan aktif dalam memperjuangkan emansipasi komunitas Hadhrami di Indonesia dan pembentukan integrasi identitas Indo-Hadhrami. Menurut de Jonge, Baswedan merupakan tokoh kunci di balik perjuangan komunitas Hadhrami dalam mendapatkan rekognisi sebagai warga Indonesia. 

Kedua, de Jonge mendiskusikan peran media massa Aliran Baroe yang dipimpin oleh Hoesin Bafagih (1900-1958) sebagai kepala editornya. De Jonge menyatakan bahwa Aliran Baroe merupakan sumber bagi siapa saja yang ingin memahami situasi komunitas Hadhrami sebelum perang dunia II di Hindia Belanda. Sebagai surat kabar yang dikelola oleh komunitas Hadhrami, alih alih mengangkat isu tentang Hadhramaut, Aliran Baroe lebih aktif mengangkat wacana integrasi Hadhrami dengan masyarakat lokal dan nasionalisasi Indo-Hadhrami. Bahkan, Aliran Baroe berani mengangkat isu sensitif, seperti kritik atas budaya Hadhrami tradisional. Selain itu, wacana Islam dan politik, nasionalisme, emansipasi Arab, dan kesetaraan gender merupakan topik yang sering dimunculkan dalam berbagai rubrik berita atau konten Aliran Baroe. 

Ketiga, de Jonge juga mengulas peran dan pengaruh Drama Fatimah dalam pembentukan identitas Hadhrami. Karya dari Hoesin Bafagih ini dipentaskan sebagai suatu pendekatan yang digunakan oleh kalangan pro Indo-Hadhrami untuk menunjukkan kebobrokan status sosial di internal Hadhrami sekaligus validasi atas gerakan Indo-Hadhrami bahwa mereka terbuka dengan tuntutan zaman modern dan menjunjung tinggi prinsip emansipasi perempuan, termasuk perempuan Arab.  

Melalui tiga studi kasus tersebut, de Jonge berusaha menjawab bagaimana proses usaha pencarian identitas komunitas Hadhrami di Indonesia. Tiga studi kasus ini juga menunjukkan prinsip pergerakan komunitas Indo-Hadhrami, yakni upaya beradaptasi dengan budaya baru. 

Kondisi Diaspora Hadhrami Pada Masa Akhir Kolonial dan Awal Kemerdekaan

Pada masa krisis perang dunia II dan Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Jepang (1942-1945), komunitas Hadhrami dapat bergerak secara dinamis. Tokoh-tokoh utama Hadhrami, seperti Baswedan dan Al Gadri, berpihak dengan kalangan nasionalis. Namun, di sisi lain, terdapat sekelompok Hadhrami yang memilih kooperatif dengan Jepang. Meskipun langkah tersebut tidak terlalu berdampak signifikan terhadap status sosial Hadhrami di bawah kekuasaan Jepang, setidaknya mereka tidak terdiskriminasi oleh kebijakan penguasa kolonial ini. 

Sementara itu, pada era awal mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), secara umum komunitas Hadhrami memilih berjuang bersama kelompok nasionalis. Akan tetapi, harapan utama komunitas Hadhrami tidak mendapatkan hasil maksimal: pemerintah Indonesia membatalkan kebijakan penyetaraan orang Hadhrami dengan penduduk asli dan lebih memilih mengkategorikan mereka dengan istilah “orang Indonesia bukan asli” seperti halnya status warga Cina Indonesia dan Indo-Eropa. Hal ini mengecewakan ekspektasi komunitas Hadhrami, sampai akhirnya kebijakan tersebut dicabut pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001).

Tidak hanya bagi diaspora Hadhrami di Indonesia, awal kemerdekaan juga merupakan masa yang sulit bagi masyarakat Hadhramaut Yaman. Hal ini karena mereka bergantung pada pada kiriman uang (remittances) dari para diaspora Hadhrami, termasuk yang ada di Indonesia. Selain status sosial dan politik yang tidak stabil, krisis pasca perang dan percobaan pendudukan kembali oleh Belanda berimbas pada pembatasan hak ekonomi dan politik bagi para diaspora Hadhrami di Indonesia. De Jonge mengilustrasikan kebijakan kolonial yang membatasi pengiriman uang dari Indonesia ke Hadhramaut ini sebagai buktinya. Kebijakan ketat Belanda ini pada akhirnya memiliki dampak signifikan terhadap krisis ekonomi di Hadhramaut. 

Menurut de Jonge, kebijakan tersebut diterapkan karena Belanda lebih ingin menstabilkan kondisi ekonomi internal kolonial, sehingga aliran dana ke luar negeri dibatasi, termasuk ke Hadhramaut. Jelas kebijakan ini menguntungkan pemerintah kolonial. Dalam kasus ini, de Jonge mengkritik bahwa pemerintah kolonial Belanda lebih mementingkan kepentingan ekonomi daripada pertimbangan kemanusiaan.  

De Jonge selanjutnya menjelaskan bahwa proses transformasi identitas komunitas Hadhrami di Indonesia bergerak secara dinamis. Proses ini menghasilkan sebuah komunitas imigran yang di masa awal cenderung fanatik dan berorientasi dan sangat setia ke negeri asal mereka, namun bagi generasi akhir yang lahir dan tumbuh di Indonesia, sifat fanatik tersebut berangsur-angsur berkurang, meskipun tidak menjadi longgar. Generasi belakangan Hadrami terbawa arus indonesisasi, tetapi mereka juga tidak lupa dengan identitas budaya negeri asal mereka. 

Identitas menonjol yang tetap mereka pertahankan di antaranya ialah prinsip kesukuan (tribalisme). Prinsip tribalisme inilah yang menurut hemat penulis telah menciptakan kelas sosial dan kemudian menjadi faktor dari kegagalan integrasi sosial antara komunitas Hadhrami dengan masyarakat lokal Indonesia. De Jonge berpendapat bahwa faktor utama kegagalan ini di latar belakangi oleh fakta bahwa upaya integrasi sosial tersebut hanya diperjuangkan oleh beberapa kalangan elit saja dan tidak diikuti secara diskursif oleh seluruh elemen komunitas Hadhrami di Indonesia.

Akhirnya, karya de Jonge ini merupakan produk akademik yang sangat berharga sekaligus sumber primer dalam kajian diaspora Hadhrami di Indonesia. Dengan menggunakan sumber-sumber referensi kredibel berupa dokumentasi arsip kolonial, arsip surat kabar, dan wawancara tokoh Indo-Hadhrami, de Jonge memberikan jawaban atas proses pencarian identitas komunitas Hadhrami di Indonesia. Namun demikian, karya akademik ini lebih tepat diposisikan sebagai buku sejarah-sosial yang berisi informasi seputar sejarah pembentukan identitas diaspora Arab-Hadhrami di masa-masa awal integrasi. De Jonge belum banyak mengeksplorasi fenomena kontemporer pergerakan dan dinamika diaspora Arab-Hadhrami Indonesia yang sangat beragam, terlebih pasca keputusan persamaan status kewarganegaraan Indo-Hadhrami di era Presiden Gus Dur. Sebagai penutup, karya de Jonge ini cocok untuk dijadikan referensi bagi para sarjana yang fokus mengkaji isu diaspora Arab, kajian Timur Tengah, pergerakan transnasionalisme, begitu juga bagi kalangan masyarakat luas yang hendak mengetahui sejarah pembentukan identitas komunitas Arab-Hadhrami di Indonesia.  

The post Jejak Hadhrami: Mencari Identitas Arab di Bumi Indonesia first appeared on The Suryakanta.

Pieterse, Evelien. 2017. Sporen van Smaragd per Trein door Nederlands-Indie 1867-1949 (Jejak Zamrud, Naik Kereta di Hindia Belanda 1867-1949). Penerbit WBooks. 

Saat ini, nyaris seluruh perusahaan kereta api yang ada di Indonesia dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah. Tapi uniknya, pelopor pembangunan jalur kereta api angkutan komersial pertama di negeri ini justru dari pihak swasta. Dinamika pihak swastalah yang kemudian menarik minat pemerintah untuk ikut serta dalam membangun jaringan kereta api untuk transportasi yang bersifat komersial. Misalnya, Gerard de Graaf dalam bukunya De Indische Mijnspoorwegen (2020)–atau, dalam Bahasa Indonesianya, Jalur-jalur Kereta Pertambangan Hindia Belanda–menuliskan, pemerintah sudah menggunakan kereta api untuk angkutan pertambangan di tambang Oranje Nassau di Pengaron, pulau Borneo bagian tenggara pada 1849. Tetapi, layanan kereta ini dikhususkan untuk pertambangan. Adalah Nederlandsch Indische Spoorweg-Matschappij (NISM), satu perusahaan kereta api swasta, yang mengawali sejarah panjang perkeretaapian di Nusantara yang waktu itu dalam penguasaan pemerintah Hindia Belanda. Berkat inisiatifnya, transportasi umum berbasis rel hadir di Nusantara.

Dalam buku ini disebutkan, perjuangan menghadirkan kereta api di wilayah Hindia Belanda ini tidaklah mudah. Para perintisnya harus berjibaku dengan medan yang keras, kesulitan keuangan, pertentangan politik, hingga saling lempar kritik keras antar petingginya.

Evelien Pieterse

Di buku lima babnya berjudul Sporen van Smaragd per Trein door Nederlands-Indie 1867-1949 (Jejak Zamrud, Naik Kereta di Hindia Belanda 1867-1949), Evelien Pieterse menghadirkan narasi singkat tapi padat tentang proses hadirnya kereta api di Pulau Jawa yang kemudian mengawali hadirnya kereta api di banyak wilayah lain. Dilengkapi berbagai foto langka, suasana perintisan dan perkembangan kereta api di Hindia Belanda disajikan. Yang menarik, pada bagian pembuka ia menyatakan bahwa narasi yang dituliskannya dari koleksi Het Spoorwegmuseum di Belanda ini berasal dari barang dan foto dari orang Belanda, dan itu baru narasi separuhnya saja. Menurutnya, hal itu hanya mencerminkan pandangan, keyakinan dan pertimbangan masyarakat Belanda yang tidak atau hampir tidak mempertanyakan relasi kekuasaan kolonial pada masa itu. Padahal, Belanda dan kelompok orang Eropa lainnya di wilayah jajahan hanya merupakan kelompok elit kecil. Sejarah tidak akan lengkap tanpa kisah dari kaum pribumi, yang juga terlibat dalam proses hadirnya kereta api di Hindia Belanda.

Melalui foto-foto di buku yang hadir pada peringatan 150 tahun kereta api di Hindia Belanda ini, penulis menyoroti peran kedua belah pihak–Belanda dan pribumi–dalam proses pembangunan jalur kereta api, terutama jalur pertama yang penting itu, dan bagaimana kereta api dikembangkan selanjutnya. Penulis nampaknya berusaha agar narasi sejarah yang dihadirkan tidak terlalu berat sebelah, walaupun mencari rujukan dari pihak pribumi bukanlah pekerjaan yang mudah.

Salah satu bagian menarik dari buku ini adalah momen dimulainya pembangunan jalur rel pertama antara Semarang ke Tanggung di Grobogan. Jalur sepanjang 25 kilometer inilah jalur rel komersial pertama di Jawa. Setelah melalui dinamika di Belanda dan tanah jajahannya, NISM berhasil mendapatkan izin untuk membangun jalur. 

Hari itu pada Jumat 7 Juni 1864, sejarah baru digoreskan. Agensi foto yang disewa NISM, Woodbury and Page dari Inggris yang berkantor di Batavia, melakukan tugasnya dengan baik dalam mengabadikan momen hari-hari penting pembangunan jalur kereta itu. Petinggi NISM J.P. Bordes memang menginginkan hasil foto yang terbaik untuk meyakinkan para investor. Bahkan, foto pertama diambil langsung oleh supervisornya yang bernama Carl Lang, seorang pria asal Jerman. Digambarkan suasana ramai ketika Gubernur Jenderal Sloet van den Beele menghujamkan cangkulnya mengawali proyek di titik awal di desa Kemijen itu. Gambaran suasana ini juga disampaikan oleh buku Riwajat Semarang (1931) karya Liem Thian Joe. Penulis mendeskripsikan musik militer dan gamelan yang mengiringi upacara pencangkulan pertama kali oleh sang Gubernur Jenderal.

Upaya buku ini untuk memberikan perspektif baru terlihat ketika menyebutkan Bordes sebagai pelopor pengguna buruh bebas dan bukannya tenaga kerja paksa. Hal itu bukan perkara mudah, karena Bordes harus mencari pekerja yang belum berpengalaman membangun jalur rel. Pada akhirnya, ia berhasil mendapatkan pekerja yang ia inginkan dengan menawarkan upah yang baik dan perlakuan adil, menerima keluhan mereka, dan memberikan libur hari raya keagamaan. Sisi negatifnya, kebanyakan para kuli itu tidak ingin terikat kontrak dan hanya bersedia dibayar harian. Hal ini membuat para mandor harus bekerja keras untuk mengawasi dan melakukan penilaian kinerja. Tantangan meningkat tatkala di suatu bagian proyek, mereka memerlukan sekitar 9000 pekerja.

Jalur awal itu memiliki berbagai tantangan berat. Cuaca tropis dengan curah hujan tinggi cukup menghambat pembangunan yang berlangsung hingga tiga tahun lamanya. Jalur yang hanya 25 kilometer itu bahkan memerlukan lebih dari 100 jembatan, bendungan, dan perlintasan yang segera berujung pada masalah keuangan serius. Persoalan duit ini diperparah ketika terjadi likuidasi perusahaan pembiayaan dan kegagalan upaya menerbitkan obligasi. Sisa jalur menuju ke Solo dan Yogyakarta sepanjang 200 kilometer mau tak mau akhirnya membutuhkan bantuan pemerintah.

Setelah tahun-tahun yang berat, akhirnya pada 10 Agustus 1867, jalur dengan lebar rel 1435 milimeter seperti di Eropa itu secara resmi dibuka. Woodbury and Page kembali dipercaya mengabadikan momen bersejarah itu. Untuk pertama kalinya, ada kereta api komersial yang melayani di Pulau Jawa. 

Pada 1875, pemerintah akhirnya turun tangan untuk membangun jalur kereta api melalui pendirian perusahaan kereta api milik negara, Staatsspoorwegen (SS). Jalur yang pertama dibangun adalah jalur Surabaya-Pasuruan yang diresmikan pada 16 Mei 1878 dengan menggunakan lebar rel 1067 milimeter. 

Sumber daya yang dimiliki pemerintah melalui SS membuat banyak terobosan dilakukan. Misalnya pembangunan terowongan sepanjang 942 meter di Sasaksaat, Jawa Barat, lokomotif uap yang mampu melaju hingga 120km/jam, lokomotif besar untuk jalur pegunungan, hingga layanan kereta api ekspres untuk bersaing dengan angkutan jalan raya. Masifnya operasional kereta api bahkan membuat adanya satu varian lokomotif yang hanya beroperasi Hindia Belanda yakni lokomotif uap seri F dengan enam roda penggerak. Keunikan ini membuat loko ini dijuluki De Javanics, walau ada pula empat unit yang dioperasikan di Sumatra Barat. 

Sementara itu, setelah berdarah-darah dalam operasional perdananya, NISM akhirnya mulai bisa menikmati hasilnya. Kerjasama dengan banyak pabrik gula membuat keuangan NISM membaik, dan mulai melebarkan jaringannya. NISM meluaskan layanan hingga ke Surabaya, bahkan sempat merambah Batavia-Bogor sebelum diakuisisi oleh SS pada 1913, membangun jalur rel bergerigi di antara Jambu dan Bedono, bahkan membeli lokomotif uap dengan teknologi tercanggih saat itu. 

Keberhasilan NISM membuat pihak swasta lain tertarik. Di berbagai daerah, kemudian bermunculan perusahaan kereta api maupun trem. Dalam buku ini, misalnya, Pieterse menampilkan kiprah pembangunan jalur rel di Madura, Semarang-Cirebon, dan juga dimulainya pembangunan rel komersial di Sumatra. Pada awal abad ke-20, pengembangan terus terjadi di kereta api di Belanda maupun Hindia Timur. Lokomotif menjadi semakin besar dan cepat, kereta penumpang pun semakin nyaman. Pada tahun 1920-an pun bahkan mulai ada diskusi tentang teknologi kereta listrik. Akhirnya, pada 1925 layanan kereta listrik dari Batavia ke Pelabuhan Tanjung Priok dimulai. Sayangnya, inovasi ini dihambat dengan krisis ekonomi dunia pada 1929 yang mengguncang begitu banyak sektor. 

Pieterse menyebut, masa kejayaan kereta api di Hindia Belanda bisa dikatakan terjadi pada 1920-1929. Penumpang kereta api terus naik, sehingga membuat pekerja di perusahaan kereta api juga terus bertambah. Tenaga kerja pribumi pun juga terus membesar jumlahnya.

Politik etis yang mulai diterapkan pada 1900-an membuat lebih banyaknya kalangan pribumi yang mengenyam pendidikan, terjadinya reformasi pertanian, dan bertambahnya berpartisipasi masyarakat dalam pemerintahan dalam batas tertentu. Dampaknya di bidang perkeretaapian terasa pada tahun 1920-an dengan banyaknya penduduk lokal Jawa dan Sumatra yang menjadi pegawai negeri, kepala stasiun, juru tulis, dan manajer. 

Namun, dampak tidak langsung pendidikan yang tidak diharapkan pemerintah kolonial adalah adanya persentuhan dengan ideologi sosialis dan komunis–yang rupanya juga merambah ke bidang perkeretaapian. Misalnya, pada 1920, terjadi pemogokan buruh di Deli. Kemudian, pada 1923 terjadi pemogokan buruh kereta api SS, SJS, dan SJS di Jawa. Krisis ekonomi yang kemudian melanda meruntuhkan banyak hal besar yang sudah dicapai. Perusahaan kereta api terpaksa melakukan pemotongan besar-besaran, pengurangan pekerja, juga pengurangan gaji. Ketika situasi ekonomi agak membaik di 1936, cukup banyak perusahaan kereta api yang mampu bertahan. 

Keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya: demikian pepatah yang bisa menggambarkan suasana perkeretaapian di Nusantara berikutnya. Takluknya tentara Belanda oleh penyerbunya, Jepang, membuat kondisi kereta api berubah drastis. Tenaga ahli Belanda banyak yang dipaksa menghuni rumah interniran, beberapa jalur dicabut atau dikecilkan.  Suasana kembali berguncang ketika Jepang kalah perang dan kaum pejuang negara yang baru lahir–Republik Indonesia–mengambil alih perkeretaapian dari tangan Jepang pada 28 September 1945. Namun demikian, Belanda juga tidak tinggal diam. Upaya mengambil kembali dilakukan melalui tindakan militer yang oleh Indonesia disebut sebagai Agresi Militer I dan II. Puncak perpisahan orang Belanda dengan kereta api di tanah yang dijajahnya bertahun-tahun terjadi pada 1949, ketika terjadi penyerahan kedaulatan. Banyak tenaga ahli yang “dipulangkan” ke Belanda walau mereka lahir dan besar di Hindia Belanda. Perkeretaapian pun kemudian dikelola oleh Indonesia, hingga hari ini.

Dalam buku ini, masih banyak cerita-cerita sederhana yang membuka gambaran suasana saat itu: mulai dari kisah masinis pribumi yang bisa mendapatkan bonus bila merawat lokomotifnya dengan baik dan efisien, kisah perjalanan wanita Belanda menempuh perjalanan dengan kereta berkeliling Hindia Belanda, lagu yang ditulis untuk mengkritik suasana kereta api waktu itu, rombongan “ekspatriat” dari Hindia Belanda yang diangkut kereta ketika tiba di negeri Belanda, hingga kisah mantan karyawan SS yang sempat sulit mencari pekerjaan setelah “dipulangkan” ke Belanda. Melalui buku ini, Pieterse berhasil menampilkan sejarah perjalanan kereta api melalui narasi sederhana, tapi cukup mengisi banyak ceruk kosong dalam narasi sejarah perjalanan kereta api di Hindia Belanda.

The post Potongan-potongan Kisah Kereta Api di Nusantara: Dari Pencangkulan Pertama hingga Berpisah Jalan first appeared on The Suryakanta.

Rodney, Walter. 1972.

Seperti apakah bangsa-bangsa benua Afrika apabila mereka tidak pernah dijajah dan diperbudak? Pertanyaan berbau counterfactual thinking atau andaian melampaui fakta ini adalah salah satu premis utama yang diajukan Walter Rodney dalam karyanya “How Europe Underdeveloped Africa” (“Bagaimana Eropa Memundurkan Afrika”). Karena latar belakang Rodney adalah akademisi, tentu jawabannya bukanlah fantasi fiksi sains Pan-Afrikanisme ala Wakanda. Justru, buku ini adalah petualangan filosofis menyibakkan miskonsepsi besar yang selama ini menggelayuti pemahaman kita tentang Afrika, sekaligus diskursus sehari-hari tentang realita yang kita hidupi.

Karya filsuf dari Guyana setebal 416 halaman ini, bagi saya, adalah sebuah magnum opus; sebuah mahakarya yang membuat Rodney layak disandingkan dengan pemikir neo-Marxist lain yang mengaitkan imperialisme dengan kapitalisme seperti Louis Althusser, Rosa Luxembourg, Jose Rizal, dan Theodor Adorno. Sebagai sebuah lensa pemikiran, apa yang diajukan oleh Rodney di sini tidak saja terisolasi pada wilayah Afrika. Ia dapat membentang luas; sebuah kajian universal tentang opresi yang dapat membantu pembaca memahami fenomena eksploitasi maupun implikasi yang ada di dalamnya dalam berbagai tingkatan, bahkan sebagai kritik situasi negara kita saat ini.

Dibagi menjadi enam bab, semua bagian buku ini bertumpu pada bab pertama, yang merupakan dekonstruksi konsep kunci utama, yakni pembangunan (development) dan pemunduran (underdevelopment). Pertautan keseluruhan buku ini menjadikan buku ini sesuatu yang layak untuk dibaca lebih dari sekali. Oleh karena itu, pemahfuman penuh atas premis yang diajukan Rodney di bab pertama penting untuk didapatkan sebelum melangkah pada petualangan ini.

Walter Rodney

Rodney memulai karyanya dengan sebuah pertanyaan fundamental yang seringkali disepelekan oleh para akademisi sekalipun. Apa itu pembangunan? Apa saja yang menjadi kriteria sebuah pembangunan yang baik? Siapa yang menentukan kalau sesuatu itu tergolong maju (developed) atau terbelakang (underdeveloped)? Akan sangat mudah bagi kita untuk setuju bahwa pembangunan adalah tentang infrastruktur, pendidikan, medis, dan pemisahan manusia dari alam. Memang, sejak masa kanak-kanak, kita selalu dicekoki ajaran bahwa pembangunan itu adalah soal infrastruktur dan ekonomi. Banyak dari kita terpukau oleh narasi para politisi kita soal pembangunan. Saya pun harus mengakui bahwa saya jarang merefleksi isu ini sebelum membaca dekonstruksi Rodney.

Rodney menentang ide ini dengan menekankan bahwa narasi pembangunan berbasis infrastruktur dan ekonomi barat adalah justifikasi yang dipakai para penjajah untuk mengeksploitasi Afrika (Rodney, 1972). Berdalih bahwa Afrika itu barbar dan tertinggal, penjajah memberangus budaya dan pengetahuan lokal yang ada, menggantikan dengan miliknya yang dianggap superior, lalu menyebutnya sebagai pembangunan. Mereka merasa, apa yang dilakukan itu adalah greater good atau kebaikan lebih besar yang mengorbankan nyawa dan identitas banyak orang. Narasi seperti ini seperti sudah menjadi klise yang dipakai opresor untuk membenarkan ekspansi dan eksploitasi mereka. Theodor Herzl, bapak Zionisme, pernah melakukannya untuk membenarkan pengusiran warga Palestina (Said, 1979).

Pembangunan yang berorientasi barat itu, menurut Rodney, tak lain mengarah pada epistemisida, atau pemberangusan pengetahuan dan budaya yang selama ini telah berkembang di Afrika, sehingga mau tidak mau budaya dan pengetahuan Afrika digantikan produk Barat. Hierarki sosial di Zimbabwe bahwa petani dan peternak domba berada pada kasta tertinggi lenyap, digantikan hierarki berdasarkan kepemilikan modal. Pembangunan kuil ibadah dengan memahat batu-batu raksasa telah digantikan oleh beton. Gereja sebagai unit produksi telah digantikan oleh pabrik. Identitas kultural Afrika hilang, digantikan budaya dominan yang mengklaim dirinya superior.

Mau tak mau, pertanyaan menyeruak dalam benak saya. Apa landasan logis yang membenarkan bahwa arsitektur rumah ala Belgia lebih baik dari rumah-rumah tradisional Kongo? Apakah benar ajaran agama yang dibawa Placide Tempels dan Albert Schweitzer lebih baik daripada filosofi tribalisme seperti Yoruba, Maasai, dan Zulu? Apakah konsep Tuhan antropomorfis penuh amarah lebih baik daripada yang didasarkan pada tetua bijak di masa lalu? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa sistem pengetahuan berbasis sains lebih baik daripada ontologi tribal? Ini juga menjadi refleksi yang saya gunakan untuk kembali mempertanyakan isu-isu agraria yang terjadi di Indonesia.

Rodney ingin menekankan bahwa masuknya peradaban barat lewat kolonialisme hanya mencekik pertumbuhan peradaban Afrika, yang seharusnya tidak dianggap lebih rendah dari peradaban Barat. Budaya Afrika, menurut Rodney, tidaklah lebih rendah atau primitif. Ia hanya mengalami stagnansi karena cekikan penjajah dan hilangnya buruh karena perbudakan. Hampir semua budaya itu sudah lenyap, digantikan dekadensi budaya Barat yang secara perlahan mengalami asimilasi dengan budaya lokal itu sendiri.

Untuk menjawab pertanyaan tentang apa itu pembangunan, Rodney mengangkat sebuah aspek pembangunan yang mampu mengukuhkan daya cengkeram penjajah: pendidikan. Yang diangkat Walter Rodney di sini mirip dengan pandangan Freire dalam “Pendidikan Orang Tertindas.” Keduanya melihat bahwa pendidikan berfungsi sebagai instrumen yang mengintegrasi peserta pendidikan dalam konformitas terhadap sistem yang diusung penguasa (Freire, 1970). Rodney berargumen bahwa sistem pendidikan yang disuntikkan ke Afrika oleh penjajah hanyalah cara untuk melatih calon pekerja Afrika untuk dapat berkontribusi bagi kapitalis barat. Pendidikan Afrika yang sebelumnya berfokus pada subsistensi dan berdikari diri, menjadi sebuah ketergantungan pada simbiosis dengan sistem dan lembaga yang dibawa penjajah.

Pendidikan yang seperti ini akhirnya memperkuat kuasa penjajah dalam relasi ini. Jutaan peserta didik yang tidak pernah diajarkan memiliki kemampuan bertahan hidup secara independen harus tunduk pada perintah penjajah (Rodney, 1972). Inilah salah satu faktor mengapa penjajah memiliki daya tawar kuat dalam mengatur bangsa-bangsa Afrika di luar daya militer mereka. Sebelumnya, seorang pemuda Afrika bebas menghabiskan waktunya bercocok tanam, membuat kerajinan tangan, berdansa, bercengkerama, atau berburu. Sekolah Barat merenggut otonomi itu dari mereka. Kehilangan peluang mengembangkan kemampuan artistik mereka, para pemuda Afrika akhirnya hanya bisa menjalankan perintah dari pemegang kuasa. Selain itu, segala kerja yang dilakukan bangsa-bangsa Afrika hanya menjadi transferensi kekayaan pada penjajah. Perbudakan bukan hanya pada tingkat pemaksaan kerja, tapi juga dependensi artifisial yang melenyapkan agensi bangsa-bangsa Afrika dalam menentukan arah hidup mereka.

Bagi Rodney, ini adalah sebuah pemunduran (underdevelopment) yang terikat pada proses sebaliknya di Eropa, yakni pembangunan ekonomi. Pembangunan tidak pernah bisa dilepaskan dari pemunduran. Ada hubungan dialektis di sini, di mana pemunduran akan menghasilkan pembangunan. Lewat transfer kekayaan yang dimungkinkan oleh perpindahan buruh dalam perdagangan budak dan perdagangan yang dikontrol Eropa, daya pembangunan berdikari Afrika menjadi lumpuh. Jumlah tenaga kerja di Afrika mengalami penurunan drastis, sementara sumber daya yang ada tak dapat diolah karena dimonopoli Eropa yang kemudian menjadi semakin kaya. Pembangunan di benua Afrika akhirnya mengalami kemacetan artifisial bebarengan dengan penumpukan kekayaan di Eropa.

Simbiosis parasitisme antara Eropa dan Afrika ini juga memungkinkan transisi dari feodalisme ke kapitalisme (Rodney, 1972). Tak hanya soal akumulasi kapital di Eropa, kebutuhan emas dalam jumlah besar yang ditambang di benua Amerika pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Ini menjadi awal salah satu perdagangan budak Afrika terbesar dalam sejarah, yakni transatlantic slave trade. Permintaan akan tenaga kerja dari Afrika meningkat drastis pada masa ini karena mereka akan dikirimkan ke benua Amerika untuk menjadi penambang. Eksodus tenaga kerja muda ini akhirnya menyisakan tetua di Afrika, memampetkan laju pertumbuhan. 

Apakah semenjak dihapuskannya perbudakan di Inggris pada tahun 1807 dan Zimbabwe merengkuh kemerdekaannya pada 1980, kolonialisme dan perbudakan sudah lenyap? Dengan merenungkan tulisan Rodney, tentu jawabannya tidak. Secara de jure atau status, perbudakan dan kolonialisme memang sudah tidak ada di Afrika. Tetapi, secara de facto atau praktiknya, ini masih terjadi. Sisa-sisanya pun tidak pernah lenyap. Relasi kuasa itu masih mengikat bangsa-bangsa Afrika, dalam bentuk ketergantungan ekonomi dan politik. Dependensi artifisial itu sulit diputus. Afrika masih harus berkembang dan bertumbuh dalam arahan yang ditetapkan penjajah. Lihat saja apa yang terjadi sekarang di Sudan dan Kongo. Pembantaian Rwanda beberapa dekade silam dan banyak konflik Afrika lain juga merupakan buah turunan dari kolonialisme (Mattingly, 2011).

Akan sulit membayangkan seperti apa wajah Afrika apabila ia tak pernah dilindas oleh keserakahan imperialisme, apalagi dengan pikiran kita yang sudah dijajah oleh pendidikan ala barat. Saya juga tidak akan mengklaim bahwa jika Afrika dibiarkan berkembang, ia akan menjadi lebih baik daripada barat. Kerajaan Zagwe dan Abyssinia sudah menunjukkan banyak pertanda sifat eksploitatif dan ekstraktif. Namun mengutip perjalanan Sisyphus yang mendapatkan hukuman abadi dari Zeus dalam The Myth of Sisyphus karya Albert Camus, setidaknya memiliki agensi atas penderitaan itu lebih baik daripada tidak memiliki kendali atasnya. Jika pun eksploitasi terjadi tanpa imperialisme, setidaknya kekayaan itu (mungkin) bertahan di tanah sumbernya berada.

Daftar Pustaka:

Camus, A. (1955). The Myth of Sisyphus. Vintage International.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Continuum.

Mattingly, D. (2011). Imperialism, Power, and Identity: Experiencing the Roman Empire. Princeton University Press.

Said, E. (1979). The Question of Palestine. Vintage.

The post How Europe Underdeveloped Africa: Ihwal Nasib Afrika tanpa Imperialisme first appeared on The Suryakanta.

Spencer, Stewart dan Barry Millington. 2010. Wagner’s

Semenjak mengetahui bahwa saga Middle Earth-nya J.R.R. Tolkien didahului oleh opera-opera Richard Wagner (1813-1883), saya jadi tertarik mempelajari karya dia. Salah satunya, tetralogi Der Ring des Nibelungen (Cincin Nibelung), atau disebut Siklus Cincin dalam versi opera. Wagner—yang juga menulis skenario opera-operanya sendiri, merangkum berbagai sumber mitologi Jermanik dalam karya yang rampung dalam waktu 26 tahun tersebut. Sebagai komposer dan nasionalis radikal, karya Wagner menjadi ikon budaya Jerman di era Kanselir Otto von Bismarck–sang penyatu Jerman di bawah panji kepolisian dan militeristik: Blut und Eisen.

Siklus Cincin merupakan sintesis dari berbagai naskah Jermanik kuno, kitab epos Islandia abad ke-12 Poetic Edda karya Snorri Sturlusson, saga Völsunga; dan sastra Teuton seperti epos Jermanik kuno Nibelungslied dan Hildebrandslied yang penulisnya anonim. Barry Millington dan Stewart Spencer menerjemahkan teks arkais-modern Der Ring menjadi skenario berbahasa Inggris. Millington dan Spencer menambahkan konteks sejarah, termasuk kondisi sosio-politik yang mempengaruhi kepenulisan Wagner. Selain itu, mereka juga membahas tantangan linguistik, terutama kesulitan menerjemahkan syair “arkais Jerman” karya Wagner.  

Millington dan Spencer tak menyertakan arkaisme bahasa Jerman dalam sajak Wagner ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris modern. Dampaknya, konsep nasionalisme dari karya Wagner—Deutschtum—terasa kurang interpretatif, bahkan samar. Dengan mensimplifikasi diksi, Millington dan Spencer malahan jadi mengabstraksi konteks. Selain itu, kalimat yang digunakan dalam terjemahan karya, terasa lebih gamblang dibandingkan teks asli Wagner yang sebetulnya penuh kiasan dan rima. Selain itu, sebagai teks terjemahan yang berdiri sendiri, Siklus Cincin tidak dapat menyampaikan Deutschtum dengan konsep “total work of art” (Gesamtkunstwerk dalam bahasa Jerman). Konsep ini mencampurkan berbagai media secara komprehensif, termasuk memadukan musik, seni visual, bahkan muatan politis sebagai bagian dari karya. Wagner merupakan pencetus Gesamtkunstwerk dalam dunia seni. Oleh karena itu, pandangan politik dalam karya tulis Wagner, kerap kali dihubungkan dengan opera-opera yang selama Perang Dunia II digunakan untuk mempropagandakan Nazisme. 

Lika-liku Cincin Nibelung

Der Ring (opera Siklus Cincin) terdiri dari empat komposisi yang berkesinambungan: Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried, dan Götterdämmerung. Keempat teks tersebut diterbitkan pada 1853. Karya ini mengeksplorasi tema kekuasaan, cinta, keserakahan, dan kehidupan manusia.

Das Rheingold, bagian pertama Der Ring, mengisahkan asal-usul Cincin Kuasa legendaris, ditempa dari Rheingold–emas sakral Sungai Rhein—oleh Alberich. Alberich adalah seorang kurcaci Nibelung dari Nibelheim. Alberich mengutuk cinta demi mendapatkan cincin dari Rheingold yang dijaga para peri air Rhein (Rheintöchter). Aksi Alberich memicu kejatuhan para dewa (Das Rheingold, Babak 1 Adegan 1).

 Wotan—raja para dewa—menginginkan cincin itu sebagai cara membayar kuli dari bangsa raksasa, Fafner dan Fasolt. Mereka membangun kastil Walhalla, tempat perlindungan dewa ketika kiamat tiba (Ragnarök atau “Götterdämmerung”). Namun, kutukan cincin memicu rentetan peristiwa yang nantinya justru menghancurkan kedua raksasa. Di kemudian hari, Fafner membunuh Fasolt demi mendapatkan cincin untuk dirinya sendiri.

Die Walküre, babak opera kedua, menyoroti kisah tragis Siegmund dan Sieglinde, saudara kembar yang saling jatuh cinta tanpa mereka sadari. Cinta terlarang tersebut membangkitkan kemarahan Fricka–dewi cinta dan keluarga. Fricka memaksa Wotan menghukum Siegmund. Namun, putri Wotan yang seorang Valkyrie (dewi) bernama Brünnhilde, melanggar perintah sang ayah demi melindungi Siegmund. Pelanggaran tersebut menyebabkan kematian Siegmund dan kehancuran pedang sakti, Nothung.

Wotan menghukum Brünnhilde. Ia memperbudak Brünnhilde dengan hukum dewata: “Der durch Verträge ich Herr, den Verträgen bin ich nun Knecht.” (Die Walküre, Babak 2 Adegan 2). Brünnhilde kehilangan status ilahi sebagai dewi, lalu ia tertidur di puncak gunung dikelilingi api abadi. Siegmund dan Sieglinde adalah anak-anak Wotan dari perempuan “serigala”. Dinasti mereka, Wangsa Waelser atau Völsung (dalam epos Edda dan saga Völsunga), adalah demigod; yang merupakan pahlawan Jermanik kuno penantang para dewa. 

Siegfried, bagian ketiga dari Siklus Cincin bercerita tentang perjalanan pahlawan bernama Siegfried, putra Siegmund dan Sieglinde. Dibesarkan oleh kurcaci Nibelung bernama Mime, Siegfried yang angkuh dan beringas memulai pencarian takdir hidupnya. Mime digambarkan sebagai stereotip orang Yahudi pada masa itu: manipulatif, serakah, dan dibenci Siegfried lantaran “bungkuk dan buruk rupa”. Siegfried kemudian menempa kembali pedang Nothung dan membunuh Fafner yang telah menjadi naga karena kutukan cincin. Konsep Aryanisme pada akhirnya juga dipengaruhi oleh idealisasi Siegfried, sebagai putra “demigod murni”—Siegmund dan Sieglinde. Idealisasi tersebut digencarkan oleh ajaran Houston Stewart Chamberlain (1825-1927) dan dipelihara oleh keturunan Wagner hingga masa Reich Ketiga (negara Nazi).

Siegfried mengklaim cincin dan menantang Wotan, mematahkan tongkat Gungnir, dan menunjukkan keunggulan ia atas hukum dewata. Wotan membiarkan Siegfried bertemu Brünnhilde yang tertidur. Cinta mereka pun bersemi setelah Brünnhilde terbangun akibat ciuman Siegfried. Brünnhilde kini memakai cincin sebagai tanda cinta mereka. 

Dalam Götterdämmerung, bagian terakhir, menggambarkan masa tua para dewa dan kehancuran dunia. Hagen–putra Alberich yang seorang manusia—merencanakan perebutan cincin dari Brünnhilde. Singat cerita, Siegfried dikhianati dan ditikam oleh Hagen. Pemakaman Siegfried diadakan, dan api pemakaman membumihanguskan Walhalla. Sungai Rhein meluap dan semua tenggelam. Hanya para Rheintöchter yang selamat, merangkul kembali cincin dan emas mereka.

Der Ring: Kritik Kapitalisme dan Anti-Semitisme

Pada Mei 1877, Festival Wagner berlangsung di London, kutipan dari Der Ring dipresentasikan kepada audiens Inggris. Selama perjalanan ke London, Wagner melihat pabrik-pabrik saat menyusuri tepi Sungai Thames, lalu berkata kepada sang istri, “Mimpi Alberich terpenuhi di sini [London]. Nibelheim, kekuasaan dunia, ingar-bingar, tenaga kerja, di mana-mana ada tekanan uap dan kabut.” Kutipan tersebut diambil dari Müller (2013) dalam Richard Wagner und die Deutschen Eine Geschichte von Hass und Hingabe.

Hampir tak ada karya seni penting abad ke-19 lain yang terinspirasi oleh pemikiran kritik sosial selain Der Ring. Dalam karya ini, kelas penguasa direpresentasikan sebagai “Dewa”—boros, bejat, dan merindukan kejatuhan mereka sendiri. Keseluruhan karya Der Ring sarat dengan gagasan revolusi yang bermimpi mengakhiri kondisi tak tertahankan demi mengantarkan pada tatanan dunia baru. Mimpi ini diwujudkan melalui babak akhir, Götterdämmerung. Para dewa melambangkan kelas penguasa mapan, sedangkan dua bersaudara kurcaci Nibelung dianggap hina. Sementara itu, Alberich dan Mime melambangkan kapitalis baru dan aristokrasi berduit. 

Bagi Wagner, uang dianggap sebagai penentu tatanan dunia kapitalis dan juga kejahatan itu sendiri. Uang adalah iblis kemanusiaan. Ketika mengerjakan drama Der Ring dalam pengasingan di Swiss, Wagner membaca pamflet Karl Marx, Zur Judenfrage (1844), di mana Yudaisme digambarkan sebagai perwujudan kekuatan moneter kapitalisme. “Uang adalah Tuhan Israel yang cemburu, di hadapannya tiada Tuhan lain (selain uang). […] Uang adalah nilai universal, menetapkan sendiri dari segala sesuatu. Oleh karena itu, uang telah merampok seluruh dunia—baik dunia manusia maupun alam—dari nilai-nilai yang spesifik. […] Tuhan orang Yahudi telah tersekularisasi dan menjadi Tuhan dunia.” Pernyataan tersebut disetujui Wagner, bahkan diulang dalam pamflet anti-Semitis miliknya yang ternama, Das Judentum in der Musik (1850, “Yudaisme dalam Musik”). Das Judentum dianggap sebagai interpretasi Wagner mengenai ide-ide Marx. 

Melalui karakter Alberich—seorang penambang Nibelung pencipta cincin—Wagner menyoroti eksploitasi buruh dan penindasan kelas pekerja oleh kapitalisme. Emas yang dicuri Alberich melambangkan sumber kekayaan yang dieksploitasi kaum borjuis. Fafner dan Fasolt–para raksasa—merupakan simbol proletariat yang terzalimi elit politik: Dewa. Dalam draf pertama skenario Ring pada 1848, Wagner menggambarkan Nibelung sebagai makhluk yang bergerak di dalam perut bumi seperti belatung mayat. Gambaran tersebut muncul kembali dalam esai Das Judentum di mana orang Yahudi ia samakan dengan belatung: “Hanya dalam kehidupan nyata kita dapat menemukan kembali semangat seni, bukan dalam mayat yang penuh belatung.” Cucu Wagner, Franz W. Beidler, menyebut sang kakek sebagai seorang “penyair revolusioner sosial”. Bahkan, Ring des Nibelungen dianggap sebagai karya tandingan artistik-visionis atas kritik ilmiah Karl Marx.

Menelaah Identitas Ke-Jerman-an yang Dibentuk Melalui Der Ring

Sejak 1840-an, Richard Wagner termasuk di antara kritikus industrialisasi dan kapitalisme. Ia ikut serta dalam kerusuhan di balik barikade Revolusi Dresden 1849 bersama Mikhail Bakunin. Di sisi lain, pencapaian artistik Wagner tidak akan mungkin terjadi tanpa industrialisasi seni. Untuk itu, ia mengembangkan strategi pemasaran di mana perasaan memainkan peran penting. Gagasan “total work of art” (Gesamtkunswerk) berusaha diwujudkan dalam Siklus Cincin sebagai kritiknya atas Modernitas. Wagner memaparkan gagasan tersebut melalui esai Art and Revolution (1849); yang juga berambisi mengubah masyarakat Jerman secara keseluruhan. Bagi Wagner, revolusi harus dimulai dari seni opera (musik-drama). Salah satunya, dengan mengubah tradisi konservatif opera Italia menggunakan aria dan ensemble menuju opera Jerman Baru dengan memadukan segala jenis medium sebagai perwujudan “total work of art”. 

Ide-ide Wagner atas Gesamtkunswerk dilakukan melalui aliterasi. Aliterasi memungkinkan gagasan karya dan gambaran karakter Wagner tersampaikan dengan jelas. Bentuk ini disajikan sebagai naik turun (lifts and dips) dalam terjemahan yang dilakukan Millington dan Spencer, dengan memperpanjang larik guna mengikuti konteks bahasa asli (Jerman) agar pembaca dapat merasakan alunan sajak Wagner.

Menurut Spencer, semakin banyak penerapan arkaisme bahasa, atau autentisitas bahasa dalam Der Ring; semakin murni mengekspresikan karakter manusia. Alhasil, semakin “primitif, kuno dan merakyat”, semakin “nasionalis” sebuah karya. Der Ring mengandung berbagai “penciptaan mitos” yang diinginkan nasionalis abad ke-19 untuk mencapai komunitas terbayang—meminjam istilah Benedict Anderson. Inilah utopia yang ingin dicapai Wagner melalui gagasan “total work of art” (Gesamtkunswerk) Der Ring; yakni Jerman yang “dibayangkan secara ideal” dengan “identitas ke-Jerman-an” (Deutschtum). 

Ketertarikan Wagner pada aliterasi juga terkait dengan tradisi epos Jermanik abad pertengahan, terutama dari kitab “Edda”, Hilderbrandslied, dan Nibelungslied. Sebuah budaya penyair (bard) yang menyatukan antara drama, teks, dan musik. Politik budaya dari Gesamtkunswerk terdiri dari syair kuno dan subjek bersahaja, menginspirasi terciptanya “komunitas terbayang” Deutschtum yang diidamkan Wagner melalui Der Ring. 

Cita-cita atas “identitas ke-Jerman-an” Wagner ditekankan oleh Franz Merloff dalam pamflet Richard Wagner und das Deutschtum, terbit pada 1873. Merloff ingin menunjukkan bahwa Wagner adalah seorang nabi bangsa, perintis sejati Penyatuan Jerman di bawah komando Bismarck pada 1871: “Richard Wagner, menurut saya, adalah seorang nabi, ia meramalkan peristiwa besar Penyatuan Jerman yang telah menyatukan keluarga-keluarga untuk bersumpah kesetiaan (pada Reich), dan dengan demikian, menuju kejayaan selanjutnya”. Karya seni Wagner menjadi bagian dari perjuangan nasionalisme Jerman di era Bismarck, melalui “musik dan puisi” sebagai “senjata yang ramah dan indah” untuk melawan bangsa lain–seperti dikutip oleh Salmi (2020) dalam Imagined Germany: Richard Wagner’s National Utopia.

The post Cincin Nibelung, Kuasa, Propaganda: Richard Wagner dan Jerman di Era Bismarck first appeared on The Suryakanta.

Jasanoff, Maya. 2018.

Karya-karya dan perjalanan pelayaran Kapten Joseph Conrad (1857-1924) ke Afrika dan Hindia Belanda telah mendapatkan berbagai pujian dari sastrawan, penikmat literatur perjalanan, ataupun peneliti bidang kebudayaan dan sejarah. Ucapan terkenal Conrad bahwasannya “seluruh hidup (biografi) diri saya bisa ditemukan di dalam karya-karya saya” –mendorong sejarawan dari Harvard, Maya Jasanoff menuliskan buku The Dawn Watch yang memukau. Buku ini memadukan biografi, kritik pascakolonial, dan penggalan catatan perjalanan, disajikan seperti novel. The Dawn Watch menjelajahi dunia Conrad secara mendalam, juga mengurai pandangan Joseph Conrad terhadap globalisasi dan kolonialisme. Bertolak dari Polandia –tempat Conrad berasal –kita dibawa oleh Maya Jasanoff melewati Marseille dan London, kemudian berlayar ke Asia Tenggara dan Kongo.

Lahir dengan nama Józef Teodor Konrad Korzeniowski pada 5 Desember 1857 dengan orang tua nasionalis Polandia yang diasingkan oleh imperialis Rusia, Conrad menghabiskan empat puluh tahun hidup sebagai imigran di London, hingga kemudian menjadi angkatan laut dagang Prancis dan Inggris. Di akhir 1980-an, Conrad menetap permanen di Inggris dan memulai karir sebagai novelis. 

Kehidupan Conrad selama di laut dianalisis oleh Jasanoff dengan menggabungkan arsip, konteks sejarah, dan empat novel paling terkenal: The Secret Agent, Lord Jim, Heart of Darkness dan Nostromo, diterbitkan antara 1899 dan 1907. Menurut Jasanoff, sejarah penjelajahan Conrad menunjukkan dunia global yang sedang terbentuk, dan bagaimana kita dibawa masuk dalam sudut pandang di masa itu. Kenyataan bahwa Conrad merupakan kapten angkatan laut Inggris-Perancis menegaskan posisionalitas ia sebagai agen imperialisme Eropa. 

Melalui The Dawn Watch, Jasanoff menunjukkan bagaimana Conrad menjadi salah satu penulis pertama yang bergulat dengan isu sosial politik yang meluas: terorisme, imigrasi, globalisasi, alienasi, juga kolonialisme dan imperialisme sebagai tema besar dalam setiap karya Conrad. Selain itu, Jasanoff berupaya menjelaskan bagaimana Conrad menggambarkan bagaimana kekuatan imperialisme beroperasi di berbagai tempat di dunia. 

Eksplorasi Semesta Joseph Conrad oleh Maya Jasanoff

Jasanoff menguraikan gagasan kosmopolitanisme masyarakat Inggris, terutama pada akhir abad ke-19. Sebagai penulis Inggris, karya Conrad tidak berlatar belakang di Inggris. Jika pun ada, tokoh tidak digambarkan berlatar belakang orang Inggris. Sebagai imigran dari Polandia, ia merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang dinaturalisasi karena merebaknya pengungsi politik dari berbagai penjuru Eropa di masa tersebut. Selama menjadi pelaut di Asia Tenggara, Conrad bekerja di kapal Vidar yang dibangun Inggris dan dimiliki oleh seorang taipan Arab yang berkantor di Aden, Jeddah, Suez, dan Singapura, dengan kru kapal berasal dari berbagai wilayah imperium. Melalui analisis tajam, Jasanoff membentangkan peta dunia yang dinamis pada abad ke-19 menggunakan karya Conrad sebagai pintu masuk.

Maya Jasanoff

Jasanoff menggambarkan Conrad sebagai tokoh progresif, pemurung, dan agak eksentrik. Conrad digambarkan antikolonial, meskipun tidak antirasis. Conrad tertarik pada gagasan dunia “di luar kabel telegraf dan jalur kapal surat” –yang kemudian diangkat dalam novel Lord Jim, dengan narator Kapten Marlow yang melempar ungkapan pesimis tentang dunia penuh “tipuan payah tetapi bermanfaat tentang peradaban kita yang layu dan mati”. 

Menurut Jasanoff, kondisi mental Conrad juga berkaitan erat dengan aspek kosmopolitanisme, di mana ia banyak merenungkan alam semesta sebagai amoral, penuh konsekuensi, sulit dimengerti, dan pesimistis. Conrad memandang ideologi sebagai omong kosong untuk mempraktikkan kekuasaan, salah satunya menjadi tema utama novel Lord Jim dan prosa pendek dalam antologi Malaya-Afrika: Tales of the Unrest (1898).

Analisis berlanjut pada konteks mengenai perjalanan ke Kongo. Pada akhir buku, Jasanoff mengungkapkan bagaimana Conrad mengkritisi dinamika sosial Kongo dengan berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi ekonomi akibat kemajuan teknologi dan industri pada masa tersebut. Sayangnya, motif petualangan Conrad tidak dieksplorasi dalam buku ini. Selain itu, kritik teori pascakolonialisme yang menyebut Joseph Conrad rasis juga luput dianalisis oleh Jasanoff.  

Novel Heart of Darkness (1899) yang Mengguncang Moralitas Masyarakat Eropa 

Kisah Heart of Darkness (1899) mengajak pembaca menyelami kegelapan jiwa manusia, mengangkat tema tentang bagaimana Eropa mengeksploitasi Kongo yang dijajah Belgia selama pemerintahan Raja Leopold II. Berbagai bentuk kekejaman penjajah digambarkan melalui narator seorang tokoh bernama Charles Marlow, membicarakan konteks kebijakan tenaga kerja untuk ekspor dan perkebunan karet, ekstraksi gading, emas, juga berlian. 

Rasisme dalam Heart of Darkness dibahas sekilas oleh Jasanoff, yakni ketika masyarakat Kongo digambarkan secara rasis, seperti: “putaran badan hitam, tepuk tangan massal, hentakan kaki, tubuh bergoyang, mata berputar” dan orang dengan “senyuman mengerikan gigi dikikir”. Ironisnya, cerita Conrad sebetulnya berfokus pada kebrutalan kapitalisme Eropa di konteks wilayah tersebut. Melalui tokoh Charles Marlow sebagai narator, Conrad menggambarkan imperialisme sebagai perampokan yang sarat kekerasan, pembunuhan massal, dan perampasan alam “terhadap mereka yang memiliki warna kulit dan hidung yang sedikit berbeda dari kita (Eropa)”. 

Di tengah hutan belantara, Marlow bertemu Kurtz, seorang pedagang Inggris “berbudaya” dan fasih berbicara, tetapi perawakannya mengerikan dan kurus. Kurtz adalah seorang pedagang gading Inggris yang dihormati layaknya dewa, di mana ia menghiasi tempat tinggalnya dengan kepala orang Kongo yang dipenggal. Marlow memandang masyarakat “pribumi” Kongo sebagai hampir binatang, sedangkan Kurtz digambarkan memiliki kehendak berkuasa, laiknya imperialis Eropa. 

Marlow menganalogikan Kurtz sebagai orang liar dan lebih buruk ketimbang “orang primitif” di komunitas masyarakat yang bermukim di pinggir sungai. Jasanoff menafsirkan pandangan Marlow sebagai kritik progresif atas imperialisme, sebab menganggap lema “orang primitif” tidak ditujukan sebagai julukan bagi orang Kongo, melainkan menganggap setiap manusia –Hitam atau Putih – bisa menjadi primitif. “Setiap orang bisa menjadi primitif […] di mana pun bisa menjadi gelap,” demikian ungkapan Marlow dalam Heart of Darkness.

Marlow melihat penduduk desa di Afrika mewakili representasi prasejarah yang dianggap bodoh seperti binatang, tetapi lugu secara moral. Tokoh Kurtz, di mata Marlow, cenderung menjadi “primitif”, prasejarah, tetapi sekaligus memiliki kecerdasan sebagai “masyarakat beradab”. Motif kekejaman Kurtz diungkapkan sebagai “praktik kuasa berkehendak” dengan menjadi dewa “putih” di antara penduduk pribumi. Kuasa berkehendak (der Wille zur Macht) merupakan konsep filsafat Friedrich Nietzsche yang berlandaskan metafisika Schopenhauer. Cara Jasanoff menggambarkan pandangan Conrad mencerminkan rasisme yang dibawa kolonialisme dan imperialisme, di mana “masyarakat primitif” dianggap menyimbolkan kegelapan, dan “peradaban” sebagai cahaya terang, layaknya kulit Eropa yang putih.

Gambaran Imigran dalam The Secret Agent (1907) 

Novela The Secret Agent mungkin merupakan salah satu kisah terpenting yang menggambarkan situasi politik modern Britania Raya hari ini. Agent berkisah tentang teroris dari kelompok imigran Eropa, kaum eksil teralienasi yang membanjiri London di akhir abad ke-19. Semacam tribut pada diri dan kawan sebaya Conrad di masa itu.

London pada abad tersebut adalah jantung imperialisme dan industri dunia, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Seperti situasi Brexit di konteks saat ini, London dipenuhi migran, terutama meka dari negara yang dirundung konflik, sehingga lantas menumbuhkan berbagai prasangka dan sentimen antiimigran. Novela ini menggambarkan imperialisme dan kapitalisme Inggris sebagai latar dan konflik utama cerita. Sebagai warga naturalisasi Inggris, Conrad mengisahkan London dari sudut pandang imigran dalam rangka membedah, menelusuri jantung kegelapan dan imperialisme seperti yang ia lakukan untuk tokoh Marlow di Kongo.

Dalam Agent, tokoh Stevie, saudara ipar imigran Mr. Verloc yang menjadi informan polisi, memiliki keterbatasan kognitif dan sifat kekanak-kanakan. Stevie tanpa sengaja mendengar percakapan kelompok anarko-teroris Verloc yang membahas kecenderungan “kanibalistik” kaum kelas atas. Stevie, yang tidak mampu memahami makna kiasan, memiliki kepolosan “primitif”. Hal ini membuat Stevie menjadi korban dalam percobaan gagal pengeboman Observatorium Greenwich. Menurut Jasanoff, The Secret Agent adalah prosa Conrad yang paling terang-terangan mengkritisi kebijakan politik Eropa. Conrad berhasil mengubah semangat anarkisme dan sosialisme, serta kritik kapitalis dan imperialisme Inggris di akhir abad ke-19 menjadi komedi gelap. 

Baik Stevie maupun masyarakat Kongo adalah korban praktik “pemberadaban” kaum penguasa kolonial Eropa. Pada konteks Eropa saat itu, lebih mudah bagi Conrad untuk bersimpati, atau memandang dunia melalui kacamata Stevie dan warga Kongo sebagai kaum eksil, atau mereka yang teralienasi dari lingkungan kuasa imperium. Dalam kasus Conrad, trauma kolektif kaum eksil Polandia membuat ia bersimpati pada korban imperium di belahan dunia lain. 

Tulisan Conrad menjadi saksi atas periode krusial terbentuknya globalisasi yang menjadikan dunia semakin sempit karena seolah terpusat di satu tempat. The Dawn Watch menjadi karya unggul karena kemampuan Jasanoff memadukan sejarah dunia global kolonialisme Inggris akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, digabungkan dengan catatan perjalanan, kritik pascakolonialisme, karya fiksi, serta biografi Joseph Conrad. 

The post Perjalanan, Tatapan Kolonial, dan Eksplorasi Semesta Joseph Conrad first appeared on The Suryakanta.

Honings, Rick & Esther Op de Beek (

Tulisan perjalanan mensyaratkan perpindahan ruang yang memungkinkan perjumpaan antara pejalan (Diri) dengan manusia-masyarakat, kebudayaan, hewan, dan objek lainnya. Antologi Animals in Dutch Travel Writing 1800-Presents memosisikan hewan sebagai liyan, dan menjelaskan relasi antara hewan dengan manusia sejak abad ke-19 dalam berbagai narasi perjalanan. 

Pembahasan ini menarik karena menganalisis representasi hewan yang kerap termarginalkan dari isu sosial. Sejalan dengan itu, hewan dianggap tak memiliki kapasitas merepresentasikan diri melalui bahasa. Fakta tersebut kemudian menciptakan pertanyaan: bagaimana hewan ditampilkan dan dikonstruksi oleh para pengarang Belanda? Pertanyaan tersebut dijawab melalui sebelas penelitian. Buku ini diklasifikasikan dalam dua bagian, pertama terdiri dari beberapa artikel yang ditulis oleh Bosnak dan Honings, Müller, Toivanen, Sunjayadi, Zeller, dan Arps. Bagian kedua memuat tulisan Altena, Smith, van Kalmthout, de Beek, dan Sedláčková. Setiap artikel memiliki temuan dan pembacaan yang bervariasi, meskipun beberapa memiliki karakteristik mirip antara satu dengan lainnya. 

Hewan-Hewan di Tanah Jajahan dalam Konstruksi Kolonial 

Rick Honings

Secara umum, bagian pertama buku mendiskusikan bagaimana hewan digambarkan dalam logika kolonial, khususnya di koloni seperti Hindia Belanda dan Suriname oleh para pengarang Belanda. Pembahasan catatan perjalanan diletakkan dalam tipologi fungsi hewan dengan pendekatan pascakolonialisme secara interseksional. Tulisan Bosnak dan Honings menunjukkan bagaimana hewan menjadi subjek yang dijumpai, dicari, dan ditaklukkan melalui penjelajahan dengan menganalisis tulisan Reinwardt, Blume, Olivier dan Junghuhn. Secara sadar, hewan kerap digunakan untuk menyusun pengetahuan saintifik tentang biodiversitas tanah jajahan, juga dipergunakan demi kepentingan ekonomi-politik.

Esther Op de Beek

Hal ini selaras dengan Pieter Bleeker yang menempuh perjalanan ke Maluku dan Jawa untuk melakukan proyek taksonomi ikan (ada dalam tulisan Müller). Selain itu, Pieter Bleeker menjumpai hiburan lokal rampog macan (sabung harimau dengan kerbau) yang dianggap kejam karena mengadu hewan. Dalam hal ini, struktur kuasa kolonial diproduksi dengan menganggap praktik lokal sebagai tindakan kejam alih-alih bagian dari kebudayaan. Menurut analisis Müller, logika tersebut bertolak belakang dengan dua tulisan perjalanan oleh pengelana Jawa, Purwalelana dan Sastradarma.

Pandangan kolonial lainnya dianalisis oleh Toivanen dalam tulisan mengenai kuda jawa dan Sunjayadi yang membahas cicak dan tokek. Prange dan van Diest melihat kuda jawa secara anekdotal diibaratkan kucing, selain sebagai alat transportasi di Jawa abad ke-19. Asosiasi tersebut dikarenakan kuda dinilai adaptif dengan kondisi geografis dataran tinggi Jawa. Sementara, cicak dan tokek dipersepsikan sebagai kadal atau buaya mini penghibur, meski kadang juga dianggap pengganggu. Persepsi dan asosiasi demikian menegaskan dominasi ideologi kolonial di mana pengarang Belanda menggunakan kerangka pengetahuan untuk memahami hewan di negara koloni sebagai makhluk asing. Hewan mengalami eksotisasi, misalnya cicak dan tokek yang dianggap sebagai entitas eksotik dan hiburan.

Selanjutnya, Zeller membahas kerangka berpikir Barat yang mengapropriasi monyet di Suriname dengan strategi familiarisasi dan defamiliarisasi. Penulis Belanda mengasosiasikan monyet sebagai hewan lain yang familiar bagi mereka, atau menyamakan dengan pribumi. Penyamaan tersebut merupakan praktik animalisasi (penghewanan) manusia sebagai bagian dari rasialisme. Sementara itu, defamiliarisasi ditandai dengan meminggirkan dan meliyankan monyet untuk dijadikan binatang konsumsi. Hal tersebut menegaskan logika kolonial yang menganggap bahwa monyet harus dipisahkan dari ‘kehitaman’ untuk mendapatkan daging putih yang siap dimasak.

Berbeda dengan lima tulisan sebelumnya, kajian Arps bukan mengenai tulisan perjalanan faktual, melainkan fiksi (novel) bertema perjalanan: Thuis gelooft niemand mij (2016) karya Maarten Hidskes, dan Merdeka! (2016) oleh Jacob Vis. Kedua kisah perjalanan tersebut bercerita tentang perang kemerdekaan Indonesia. Kejahatan, kekejaman, dan kekerasan selama perang oleh kombatan Indonesia dan Belanda digambarkan menggunakan metafora hewan. Pasukan Belanda digambarkan sebagai tentara terlatih yang bertransformasi menjadi bengis, sementara pejuang Indonesia diilustrasikan sebagai monyet, tikus, anjing, dan ular. Ini menunjukkan bagaimana hierarki dibangun di atas logika kolonial. Hierarki tersebut menyiratkan Belanda sebagai manusia, dan pribumi dianggap bernaluri hewan. 

Hewan-Hewan Melintas Masa dan Benua

Bagian kedua buku menawarkan diskusi beragam dengan menganalisis teks yang dikaji melalui cerita dari berbagai benua, mulai dari Eropa, Afrika, Australia, hingga Arktik. Korpus kajian membentang sejak kuarter terakhir abad ke-19 hingga 21. Altena membicarakan kedekatan Betsy Perk dengan keledai dalam Mijn ezeltje en ik (1874) karangan Leonhard Huizinga. Keledai digambarkan sebagai pendamping Perk yang juga menyimbolkan emansipasi. Relasi intim antarspesies semacam ini juga ditunjukkan dalam tulisan de Beek. Ia membahas Marokko, het land van het dode paard (1972) dan Wie reist met de dieren is nooit alleen (1977) karya Leonhard Huizinga. Dalam kedua cerita tersebut, kuda tidak hanya dianggap mendampingi, tetapi juga mengaktifkan ingatan pejalan yang membawa ia pada nostalgia tentang Maroko. 

Jika dua artikel di atas menggambarkan hubungan hewan dengan manusia secara personal, relasi kolektif tampak dalam Eskimoland (1934) karya Tinbergen yang dianalisis Smith. Berdasarkan pengamatan lapangan oleh Tinbergen, berbagai hewan seperti burung, anjing laut, paus, anjing, dan beruang kutub, dimanfaatkan oleh suku Inuit untuk berbagai kebutuhan, mulai dari makanan, pakaian, hingga moda transportasi. Smith juga menelaah secara komparatif untuk membuktikan bahwa tulisan Tinbergen mirip dengan Texel (1927) karya Thijsse. Pembahasan Smith secara tak langsung mengimplikasikan spesiesisme –ideologi yang melegitimasi dominasi manusia atas hewan secara ekonomi dan ideologis (hlm. 16—17). 

Dominasi manusia atas hewan menjadi sorotan Sedláčková yang membandingkan konstruksi naratif hewan dalam Dier, Bovendier (2010) oleh Frank Westerman dengan Alleen de knor wordt niet gebruikt: Biografie van een varken (2009) karya Yvonne Kroonenberg. Menurut Sedláčková, Westerman membentuk imaji kuda Lipizzan sebagai objek hiburan manusia yang berharga, berbeda dengan spesies kuda lainnya. Di sinilah terjadi rasisme dan spesiesisme ganda: manusia (subjek) dan kuda Lipizzan (sebagai objek); juga dikotomi antara kuda yang berharga dan tidak berharga.

Westerman tidak mempersoalkan eugenika atau pembiakan selektif pada kuda, yang dianggap tidak bermoral bagi manusia, meskipun kerap tidak dipertanyakan pada hewan. Sebaliknya, Kroonenberg menjelaskan tentang dominasi manusia atas hewan (spesiesisme) dan karnisme (penggunaan babi sebagai sumber protein daging). Dalam analisis ini, Kroonenberg tidak menolak karnisme secara total, tetapi menawarkan alternatif lain, yakni mengurangi pembelian daging dengan memilih produk organik.

Berikutnya, Kalmthout menganalisis enam karya yang terbit pada 1950—1960-an sebagai korpus. Ia menguraikan fauna Australia yang diperkenalkan oleh orang Eropa, di antaranya kuda, domba, sapi, dan kelinci; juga fauna endemik, seperti angsa hitam, burung cendet, burung emu, kanguru, koala, anjing dingo, platipus, dan burung kukabura. Beberapa fauna lokal dikonsepsikan secara stereotipikal, seperti burung emu yang bodoh, atau koala lucu tetapi cakarnya berbahaya. Logika kolonial juga diatribusikan pada suku Aboriginal yang disandingkan dengan hewan. Hal ini menggarisbawahi bahwa tulisan perjalanan yang terbit pada periode modern tetap mewarisi, mereproduksi, dan melanggengkan struktur kuasa kolonial. Seperti di Hindia Belanda dan Suriname, Australia menjadi zona kontak menarik, sebab memfasilitasi perjumpaan Barat dengan hewan-hewan lain yang dianggap eksotis dan distereotipkan berbahaya.

Ruang Diskursif bagi Kajian Catatan Perjalanan

Kembali pada pertanyaan awal tentang bagaimana hewan dipresentasikan dan dikonstruksi, buku ini menunjukkan bagaimana catatan perjalanan di negara jajahan tidak bisa dilepaskan dari tatapan kolonial. Pada abad ke-21, representasi hewan mulai menunjukkan pluralitas, menunjukkan bahwa konstruksi narasi juga bersifat dinamis dan meluas seiring konteks ruang dan waktu dalam produksi tulisan perjalanan. 

Jawaban atas pertanyaan di awal disajikan secara solid oleh sebelas peneliti dengan teori dan metodologi yang mereka gunakan.  Menurut editor, tipologi fungsi hewan oleh Elizabeth Leane menjadi konsep utama para kontributor (hlm. 18). Mereka begitu piawai membahas topik ini menggunakan berbagai pendekatan seperti pascakolonialisme, cerita perjalanan kontemporer, nostalgia, naratologi, ekologi representasi, dan perbandingan tekstual. Secara ketat sekaligus fleksibel, kontributor mampu mengoperasikan teori tanpa terjebak pada glorifikasi akademis tertentu.

Secara metodologis, para kontributor menyajikan analisis secara diskursif. Tidak hanya berkutat pada teks, mereka mendialogkan teks dengan konteks historis, ideologis, kultural, sosial, dan personal (pengarang catatan perjalanan). Oleh karena itu, meskipun berunsur travel writing, buku ini menempatkan teks dalam konteks luas dengan substansi yang bernas.

Kekuatan teoretik dan metodologis demikian menjadikan buku ini mampu mengejawantahkan topik minor dalam catatan perjalanan, yakni hewan, dalam pembahasan mendalam dan menjanjikan. Animals in Dutch Travel Writing 1800-Present juga menawarkan prospek bagi kajian cerita perjalanan di Indonesia. Dalam pengamatan dan pengalaman saya yang pernah secara akademis mempelajari genre travel writing, kajian seperti ini banyak berfokus pada pejalan dan tidak memberikan pembahasan memadai terhadap subjek yang sebetulnya menarik untuk didalami. Selain itu, banyak kajian cenderung mengulang dan terbelenggu teori Carl Thompson dan Debbie Lisle, yang menganggap teks seperti benda mati. Penjelajahan dengan menggunakan berbagai pendekatan belum dianggap penting dalam kajian cerita perjalanan di Indonesia, terutama yang secara khusus membahas hewan, lingkungan, dan biota alam. Menurut saya, secara reflektif dan kritis, buku ini mendorong keberanian untuk memulai eksplorasi agar kajian tulisan perjalanan di Indonesia tidak ketinggalan gerbong kereta.

The post Hewan-Hewan di Negeri Koloni: Tatapan Kolonial Catatan Perjalanan Belanda first appeared on The Suryakanta.

Warren, James F. 1981.

Berangkat dari disertasi James F. Warren di Australian National University pada 1975, kekayaan materi dan arsip yang dikumpulkan penulis dalam kurun delapan bulan merupakan pencapaian penelitian yang tak main-main. Dalam 315 halaman, Warren memuat lebih dari seratus tahun perjalanan sejarah Kesultanan Sulu, termasuk di dalamnya tabel-tabel perdagangan, kesaksian penyintas perbudakan, dan benang merah mengenai masa kejayaan Sulu pada abad ke-19. Sayangnya, masa gemilang Sulu hanya sementara. Sejak 1879, entitas masyarakat muslim terakhir yang masih merdeka di timur Nusantara ini telah diluluhlantakkan oleh Spanyol, imperium renta yang akhirnya bubar dua dekade setelahnya. 

Ada baiknya kita menyamakan pemahaman latar belakang dan lingkup pembahasan dalam The Sulu Zone. Secara geografis, gugus Kepulauan Sulu terletak di persimpangan antara Pulau Mindanao di timur laut dan pesisir Sabah di barat daya, diapit oleh Laut Sulu di utara dan Laut Sulawesi di selatan. Pulau terbesar di gugus kepulauan ini adalah Jolo, yang juga merupakan ibu kota Kesultanan Sulu. Orang-orang dari bermacam negara, masyarakat pra-negara, dan pos-pos perdagangan Eropa tersebar di Zona Sulu. Jolo menempati posisi strategis di “Jalur Timur” –jalur perdagangan maritim yang bermula di Fujian, lewat Luzon, Palawan, lalu memutar balik di Maluku dan Timor. Tanah vulkanis Jolo dialiri kali-kali kecil yang membuat sebagian besar penduduk bercocok tanam singkong, jagung, dan palawija. Hasil laut juga merupakan sumber pencaharian utama mereka. Selain itu, Zona Sulu juga terbilang aman dari cuaca ekstrem yang kerap melanda Luzon dan Bisaya. Di Timur Laut, cekungan Cotabato subur milik Kesultanan Maguindanao memasok kebutuhan pangan di wilayah Zona Sulu.

Gugus Kepulauan Sulu sendiri baru mulai ditinggali oleh Suku Tausug di Abad ke-11 yang disinyalir merupakan keturunan Minangkabau: sejak Syarif hingga Iskandar Agung. Namun Warren tidak banyak membahas periode bermukimnya Suku Tausug, selain menjelaskan bahwa mereka merupakan penutur bahasa Bisaya dan dianggap memiliki tata sosial lebih canggih ketimbang penduduk tetangga di Pulau Samal. 

Posisi strategis dan kondisi alam yang bersahabat di gugus kepulauan Jolo disadari betul oleh Kesultanan Sulu. Sejak abad ke-16, Jong dari Kekaisaran Ming bahkan telah singgah di Jolo untuk menukar porselen, sutra, dan peralatan logam dengan kerang, mutiara, dan hasil laut dari Zona Sulu. Proses tersebut berjalan tanpa interupsi selama Jolo mampu menyokong permintaan tinggi akan barang impor eksotis. Meski demikian, Jolo baru benar-benar lepas landas sebagai emporium perdagangan, ditandai dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Asia Tenggara. 

Balambangan: Candu dan Mesiu

Kepiawaian merangkai kisah kebangkitan Sulu tampak saat Warren membahas maraknya perdagangan di Jolo sejak tahun 1768 hingga 1848 yang tak dapat dipisahkan dari peran historis Kesultanan Sulu sebagai mitra dagang Kekaisaran Qing di daratan Cina. Adalah para pedagang Inggris dari Kepresidenan Bengal –ketika itu daerah taklukan East India Company –yang mulai menyambangi Jolo secara serius untuk berdagang. Tujuan mereka yakni memperoleh komoditas eksotis Zona Sulu untuk ditukar dengan teh cina. Ya, Sulu merupakan mata rantai dalam perdagangan candu-teh yang termasyhur dan sangat menguntungkan itu.

James F. Warren

Sebagaimana lazimnya praktik kolonial Eropa di Abad ke-17, agen East India Company mendirikan pos dagang untuk melanggengkan kegiatan perdagangan. Namun jangan samakan pos dagang dengan gudang biasa. Umumnya bangunan tersebut telah dilengkapi dengan tembok pertahanan dan pasukan penjaga, menjelma sebuah enklaf dalam makna yang sebenar-benarnya. Dengan bekal restu dan uluran tangan persahabatan Sultan Sulu, Inggris memilih Balambangan, sebuah pulau yang terletak 500 km di sebelah barat Jolo sebagai pos dagang. Sejak tahun 1772 dari Madras perdagangan merium dan mesiu, candu dan peluru pun semakin masif sebagai komoditas. Tidak hanya dipengaruhi perdagangan, kehadiran Inggris di Zona Sulu juga didorong oleh persaingan yang meruncing antara kekuatan negara kolonial di masa tersebut. Pasalnya, letak Balambangan tidak hanya ideal untuk melangsungkan perdagangan maritim via “Jalur Timur” tapi juga menghadang pengaruh Spanyol di Zamboanga dan Belanda di Makassar. Pun, Kesultanan Sulu memandang kehadiran pos dagang di Balambangan dalam bingkai persaingan mereka dengan Kesultanan Maguindanao di Cotabato. 

Kemesraan  East India Company dan Sulu tidak bertahan lama. Maraknya perselisihan antara agen EIC di Balambangan dan para datu’ Tausug di Jolo memicu pecahnya konflik antara kedua negara di tahun 1775. Prajurit Tausug, pelaut Iranun, dan perompak Samal bahu-membahu menyerbu pos dagang East India Company di Balambangan. Dengan takluknya pulau itu, sebuah elemen baru diperkenalkan (dalam jumlah besar) di Zona Sulu: mesiu. Meriam, bedil, dan peluru melanggengkan Zaman Keemasan Sulu; bukan hanya sebagai etalase hasil laut, tapi juga sentra grosir budak di timur Nusantara. 

Peta Zona Sulu

Awas Lanun!

Terdapat satu segmen dalam buku ini yang agak membingungkan. Pembaca yang tidak mengikuti korespondensi pegawai kolonial pada abad ke-19 mungkin akan kesulitan memahami gairah Warren dalam membantah anggapan mengenai fenomena rampok laut di zaman tersebut sebagai konsekuensi atas keterputusan jalur perdagangan dan kemiskinan penduduk Asia Tenggara. Berlawanan dengan asumsi orientalis, Warren menegaskan bahwa semakin merajalelanya praktik perbudakan dan perompakan di lautan Zona Sulu sebagai konsekuensi dari peningkatan volume perdagangan di Jolo. Perdagangan dan lanun adalah kesatuan konteks yang tak bisa saling dipisahkan. 

Bicara mengenai perompakan dan perbudakan, tak ada bangsa yang lebih berperan membahanakan nama Sulu di zaman ini selain Suku Iranun (atau kerap disebut Orang Lanun). Suku yang etnonimnya identik dengan “bajak laut” ini memulai peradaban mereka sebagai masyarakat bercocok tanam di lereng Gunung Makaturing, Mindanao. Mereka masih berkerabat dengan orang Maranao dan Maguindanao di Cotabato. Karena suku tersebut lah, orang Iranun selamat dari erupsi Makaturing di tahun 1765 dan akhirnya mendapatkan suaka. Namun, suaka tersebut bersifat sementara. Dalam satu generasi saja, bangsa Iranun telah bersalin rupa menjadi pelaut ulung yang mengarungi lautan Asia Tenggara untuk merompak dan menangkap budak. 

Mujur bagi Kesultanan Sulu, kejatuhan Balambangan tidak mengurangi gairah Inggris dan kekuatan-kekuatan Eropa lainnya untuk berdagang dengan Jolo. Minat mereka akan teripang, sarang walet, dan mutiara dari Zona Sulu kian meningkat, diikuti dengan permintaan tenaga kerja guna mengumpulkan komoditas tersebut. Warren menggambarkan proses tersebut sebagai keterpaduan kapitalisme modern ala Eropa dengan rezim ketenagakerjaan yang telah mendarah daging di kepulauan Nusantara: perbudakan. Bedanya, institusi tersebut beroperasi pada skala lebih besar dan sistematis dibandingkan perbudakan yang lazim dipraktikkan bangsa-bangsa Zona Sulu sebelumnya.

Kaum Iranun dan orang-orang Samal di Balangingi mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan mengkhususkan seluruh kegiatan mereka pada perdagangan budak. Perkembangan teknologi baru seperti kapal Lanong dan Garay membelah ombak, digerakkan layar berbentuk persegi panjang dan didayung oleh dua puluh hingga tiga puluh orang. Menggunakan kapal-kapal itulah orang-orang Iranun dan Balangingi menghantui pesisir Nusantara –dari Teluk Lingayen di Luzon hingga Kepulauan Riau. Di Bisaya, hamba-hamba Spanyol meminta perlindungan pada gereja. Di Buton, warga mendirikan perkampungan jauh dari bibir pantai. Mereka sangat takut dengan ancaman Lanun. Sayangnya, upaya mereka acapkali sia-sia, karena perahu-perahu lincah merangsek masuk lewat muara sungai, membakar pemukiman dan menculik siapapun yang bisa mereka angkut sebagai budak ke Jolo.

Pada pertengahan Abad ke-19, perdagangan budak telah menjadi bagian integral masyarakat di Zona Sulu. Budak –atau banyanga dalam lema lokal –tidak hanya dipekerjakan untuk memanen teripang dan mutiara, tapi sebagai pengrajin, buruh tani, hingga musikus dan penerjemah. Orang-orang Eropa, yang umumnya melek aksara dan berpendidikan dihargai lebih tinggi di pasar-pasar budak Jolo. Bangsawan Tausug menaruh minat pada mereka untuk dipekerjakan sebagai dokter dan instruktur senjata. Pun orang-orang Tagalog dan Bisaya yang telah dibaptis dan dididik gereja, diminati sebagai juru tulis para bangsawan. Nasib paling sial menanti mereka yang sakit-sakitan: tuan-tuan mereka biasanya akan membawa banyanga ke Borneo untuk dikorbankan. Suku-suku pedalaman membutuhkan tumbal upacara, dan datu’ Tausug harus membeli hasil hutan untuk dipasok ke Cina. Di Kenyah, Borneo, komoditas sarang walet dihargai nyawa. 

Dua Kaki Sultan Sulu

Dinamika perdagangan yang mewarnai The Sulu Zone tidak bisa dilepaskan dari kejayaan kolonialisme Eropa pada abad ke-19. Kehadiran Eropa tak hanya mendatangkan kemakmuran dalam bentuk peningkatan volume dagang, tapi juga mengancam keberadaan Sulu sebagai negara berdaulat. Pada paruh akhir abad ke-19, Sulu patut bangga sebagai salah satu dari sedikit bangsa Asia Tenggara yang masih merdeka, sebagaimana Aceh dan Mataram Lombok di indonesia. Lokasi Zona Sulu di periferi kekuasaan Belanda, Spanyol, dan Inggris memelihara esksitensi Sulu sebagai pengimbang kekuatan bagi ambisi negara-negara kolonial.

Pasca ekspansi bangsa Eropa tahun 1850, Jolo tidak lagi dipandang sebagai perantara yang berguna menghubungkan dengan perdagangan di daratan Cina, melainkan sebagai sarang lanun yang merongrong kewibawaan Pax Hispanica.  Sendi-sendi kedigdayaan Jolo di Zona Sulu pun telah digerus secara bertahap. Pos-pos dagang Sulu di Sabah, misalnya, jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1856, sementara kegiatan perdagangan yang lama menjadi tumpuan kekuasaan para datu’ Tausug diambil alih pendatang Cina. Berkat jaringan mereka yang mapan dan tersebar di sekujur Nanyang, orang-orang Cina ini sukses merambah jalur-jalur dagang baru. 

Sejak 1860, Angkatan Laut Spanyol menggunakan kapal uap untuk memblokade Jolo. Didorong sentimen anti-perbudakan, armada-armada Spanyol menenggelamkan semua prahu yang berlayar dari Sulu. Tak kuasa menjawab serangan Spanyol, orang-orang Tausug pun babat alas dan beralih ke pertanian. Alhasil, ketika Sultan Sulu akhirnya ditaklukkan Spanyol pada 1879, Sulu tidak lagi mencerminkan kedigdayaan dan kekayaan yang pernah diraih leluhur mereka. Zona Sulu kini justru lebih dikenal sebagai wilayah rawan lanun dan pertumpahan darah tak berkesudahan.

Refleksi

Pembaca yang akrab dengan korpus literatur sejarah Asia Tenggara akan melihat kemiripan teoretik dan gaya penulisan The Sulu Zone dengan karya-karya Anthony Reid. Tidak mengagetkan, lantaran Reid merupakan pembimbing disertasi James F. Warren di Australian National University. Pembahasan buku yang melingkupi iklim, lingkungan, ekonomi, dan struktur masyarakat menjadi ciri khas dari paradigma Total History yang dipunggawai Reid dalam studi Asia Tenggara. Keputusan Warren membatasi lingkup geografis penelitian di Zona Sulu membuat ia mampu menceritakan hubungan perbudakan dan perdagangan secara sangat runtut dan rinci. 

Sayangnya, kelengkapan konten buku ini berimbas pada banyaknya tabel dan cara penulisan yang terasa kering. Tabel begitu mendominasi paruh pertama buku, sehingga membutuhkan ketelitian dan waktu lebih lama untuk menyelesaikan The Sulu Zone. Banyak juga pembahasan dalam buku ini yang baru dielaborasi dalam karya tulis Warren yang lain, misalnya Volcanoes, Refugees, and Raiders (Warren, 2018) dan A Tale of Two Centuries (Warren, 2003) tentang asal-usul bangsa Iranun. Fakta bahwa Sulu telah lama diuntungkan oleh kehadiran bangsa-bangsa Eropa sebelum akhirnya takluk di era Imperialisme Lanjut menunjukkan pola interaksi rumit dan dinamis mengenai kawasan ini. Peranan Warren dalam merintis historiografi islam modern di Filipina selama empat puluh tahun belakangan tidak bisa diabaikan.

The post Perdagangan, Bajak Laut, hingga Perbudakan: Kejayaan Zona Sulu Abad ke-19 first appeared on The Suryakanta.

Prashad, Vijay. 2007.

Selama ini, kita cenderung melihat pertarungan geopolitik pada masa Perang Dingin semata hanya pertarungan antara dua entitas kekuatan yang setara, yaitu blok kapitalis (Amerika Serikat dan Eropa Barat) melawan blok komunis (Uni Soviet dan Eropa Timur). Pandangan seperti ini telah menciptakan pemahaman yang simplistik dalam menganalisis dinamika petarungan global pada masa Perang Dingin serta mengabaikan signifikansi dari artikulasi politik negara Dunia Ketiga yang ingin terbebas dari bipolarisme tatanan dunia yang disebabkan oleh pertarungan blok kapitalis dan komunis tersebut. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Vijay Prashad dalam “The Darker Nations: A People’s History of the Third World” (2007), pasca 1945, Uni Soviet mengalami kerugian yang sangat besar akibat keberhasilannya memukul balik invasi rezim fasisme Jerman. Perang melawan fasisme Jerman telah mengorbankan 30 juta jiwa warga negara Uni Soviet, serta telah menghancurkan daya tahan ekonomi dan politik negara tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat hanya mengalami kerugian kecil, disebabkan oleh letaknya yang tidak terjangkau oleh invasi fasisme Jerman dengan jumlah korban jiwa sekitar 400 ribu tentara, serta daya tahan struktur ekonomi dan politik Amerika Serikat yang relatif lebih kokoh dibandung Uni Soviet. Situasi seperti ini memunculkan dilema bagi artikulasi politik negara Dunia Ketiga.

Dilema Perang Dingin

Negara-negara Dunia Ketiga—yaitu negara-negara bekas jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang baru saja merdeka dan sedang menjalankan proyek dekolonisasi—mengalami dilema berhadapan dengan bipolarisme Perang Dingin. Di satu sisi, apabila kekuatan negara Dunia Ketiga mengharapkan dukungan Uni Soviet, kondisi Uni Soviet pasca Perang Dunia Dua sedang mengalami kehancuran ekonomi maupun politik yang luar biasa, sehingga mendorong Uni Soviet untuk lebih memprioritaskan perbaikan internal dan membangun solidaritas di kawasan Eropa Timur daripada berkonsentrasi di luar kawasan. 

Menurut Vijay Prashad, Uni Soviet sendiri pada faktanya tidak terlalu menaruh atensi terhadap gerakan pembebasan nasional di negara Dunia Ketiga, seperti yang terlihat dalam pertemuan Kominform 1947 yang dipimpin Andrei Zhdanov, dimana ia sendiri hanya membahas secara singkat mengenai gerakan pembebasan nasional di negara Dunia Ketiga. 

Vijay Prashad

Sementara di sisi yang lain, blok kapitalis liberal tetap berkepentingan untuk melakukan kontrol dan dominasi ekonomi untuk melanjutkan keberlangsungan proses kapitalisme dan imperialisme. Merdekanya negeri-negeri jajahan tidak menandakan berakhirnya proses penghisapan keuntungan ekonomi dan ketidaksetaraan politik. Kondisi struktural ekonomi-politik ini membuat negara Dunia Ketiga akan menjadi objek eksploitasi kekuatan blok kapitalis liberal, sehingga tidak memungkinkan bagi negara Dunia Ketiga untuk menaruh harapan kemerdekaan politik dan ekonomi terhadapnya. Dalam kondisi ini, bersikap netral terhadap pertarungan antar blok politik dunia bukanlah posisi yang menguntungkan bagi negara Dunia Ketiga, apalagi dalam pandangan geopolitik blok kapitalis liberal seperti Amerika Serikat yang tidak mengenal prinsip netralitas. Sehingga, bagi Amerika Serikat, lebih baik bergabung dalam blok kapitalis liberal atau menganggap negara Dunia Ketiga sebagai musuh. 

Dilema ini selanjutnya telah mengantarkan negara Dunia Ketiga pada agensi politik internasional untuk menciptakan blok politik baru, yaitu politik Dunia Ketiga, yang menentang bipolarisme Barat versus Timur. 

Asal-usul Kemunculan Politik Dunia Ketiga

Dalam bagian pertama buku ini, Vijay Prashad berupaya melacak asal-usul dari kelahiran politik dunia ketiga. Istilah Dunia Ketiga sendiri dipopulerkan oleh Alfred Sauvy pada 1952, yang membagi tatanan dunia kedalam Dunia Pertama, Kedua, dan Ketiga. Dunia Pertama merujuk pada Amerika Serikat dan Eropa Barat, yang memilih jalur kapitalisme pasar sebagai basis kekuatan ekonomi-politiknya. Sedangkan Dunia Kedua merujuk pada Uni Soviet dan sekutu negara-negara sosialis yang berupaya melawan kapitalisme pasar untuk membangun perencanaan ekonomi yang sosialis. Sedangkan Dunia Ketiga merupakan kekuatan negara-negara yang mewakili 2/3 mayoritas populasi dunia yang pernah mengalami proses kolonialisme dan sedang menempuh proses dekolonisasi.

Vijay Prashad pada bab pertama menulis, poin inti dari platform Dunia Ketiga yaitu kemerdekaan politik, relasi internasional tanpa kekerasan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi penting untuk penyemaian keadilan skala planet. Baginya, Dunia Ketiga bukanlah sebuah tempat, melainkan sebuah proyek politik yang hendak diwujudkan. Negara-negara di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin menuntut hal-hal prinsipil dalam kehidupan, seperti tanah, kedamaian, dan kebebasan. Untuk mencapai ini, kekuatan rakyat di Dunia Ketiga mengkonsolidasikan diri dalam ragam bentuk organisasi dan gerakan perlawanan pembebasan nasional. 

Tokoh-tokoh pembebasan nasional seperti Soekarno di Indonesia, Jawaharlal Nehru di India, Gamal Abdul Nasser di Mesir, Kwame Nkrumah di Ghana, serta Fidel Castro di Cuba, sangat berperan penting bagi pembangunan politik Dunia Ketiga. Mereka mengawinkan nasionalisme progresif yang anti-kolonial, dengan semangat solidaritas internasional, sehingga bagi Vijay Prashad, corak nasionalisme Dunia Ketiga adalah nasionalisme-internasionalis.

Politik Dunia Ketiga merupakan artikulasi politik yang hendak melihat sejarah masa lalu sebagai sejarah perjuangan melawan kolonialisme, dan hendak menatap masa depan sebagai dunia yang adil, setara, dan bebas dari dominasi. Pencarian model artikulasi politik Dunia Ketiga ini telah berlangsung sejak 1928 melalui perhelatan League Against Imperialism yang diadakan di Brussel, Belgia. Kongres ini dihadiri oleh partai komunis dan sosialis, termasuk gerakan pembebasan nasional, untuk membangun solidaritas internasional melawan imperialisme. Sebagaimana diutarakan Vijay Prashad pada bab dua, pertemuan di Brussel memainkan peran penting bagi konsolidasi ide Dunia Ketiga. 

Titik kulminasi politik Dunia Ketiga, bagi Vijay Prashad, adalah Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung (bab ketiga), yang dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Ho Chi Min, U Nu, dan Zhou En Lai. Soekarno dalam pidatonya di KAA telah mengingatkan kepada para pemimpin negara Asia-Afrika, bahwa imperialisme masih berlangsung dengan bentuk yang baru, yaitu melalui kontrol ekonomi dan intelektual, sehingga membuatnya sulit menyerah. Menurut Vijay Prashad, apa yang signifikan dari KAA adalah sebuah kepercayaan bahwa 2/3 rakyat dunia memiliki hak untuk membangun kembali tanah air mereka berdasarkan gambaran mereka sendiri. 

Melalui KAA, pemimpin negara Asia-Afrika merumuskan proyek politik progresif, yaitu pelucutan senjata untuk perdamian dunia, perlawanan anti-kolonialisme dan imperialisme tanpa kekerasan, kooperasi ekonomi hingga kooperasi budaya. Hal inilah yang dikenal sebagai “Semangat Bandung”, yaitu upaya mengambil ruang dalam tatanan global sebagai pemain (bukan penonton) untuk mewujudkan hak-hak setiap bangsa bekas jajahan, yang didasari pada sikap anti terhadap suboordinasi politik, ekonomi, dan kebudayaan. Akan tetapi, kemunculan gerakan-gerakan reaksioner berbasis etnis, klan, agama, militer beserta tekanan dan intervensi politik negara kapitalis liberal, membuat kekuatan politik Dunia Ketiga berujung pada kehancuran.

Kontradiksi Internal dan Eksternal: Kehancuran Politik Dunia Ketiga

Sebelum mengalami kehancuran, politik Dunia Ketiga telah berhasil dituangkan dengan baik melalui berbagai momentum solidaritas internasional melawan imperialisme. Seperti di Kairo, Mesir pada 1961, diadakan Konferensi Perempuan Asia-Afrika yang menekankan pentingnya perjuangan perempuan dalam platform politik Dunia Ketiga (bab keempat), Konferensi Gerakan Non-Blok di Belgrade, Serbia tahun 1961, yang menuntut adanya pelucutan senjata nuklir secara global serta upaya mendemokratisasikan PPB (bab ketujuh). Sementara itu, pada tahun 1966 di Havana, Cuba, politik Dunia Ketiga terartikulasi dalam Konferensi Trikontinental yang melibatkan Afrika, Asia, dan Amerika Latin, dimana terjadi perdebatan tentang strategi perlawanan yang efektif terhadap imperialisme (bab kedelapan).

Walaupun demikian, sebagaimana digambarkan dalam bagian dua buku ini, eksperimentasi politik Dunia Ketiga sering mengalami kontradiksi internalnya. Hal itu karena negara Dunia Ketiga sering terjebak pada otoritarianisme dan ketidakmampuan dalam perencanaan pembangunan sosialis. Misalnya, sosialisme tergesa-gesa yang dilakukan oleh Ahmed Ben Bella, presiden Aljazair, bersama partainya Front de Liberation Nationale (FLN) setelah berhasil mengusir Perancis pada tahun 1962. Ben Bella dan FLN berupaya mensentralisasi kekuasaan melalui sistem satu partai untuk membuat proses produksi tersosialisasi. Sosialisme yang dipaksakan ini menurut Vijay Prashad terjebak pada birokratisme pembangunan, sehingga, atas nama sosialisme, negara melakukan dominasi terhadap rakyatnya, dan kelas-kelas borjuis hingga sekutu militernya memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka (bab sembilan).

Di sisi yang lain, munculnya kekuatan-kekuatan reaksioner bebasis ras, etnis, klan, agama, serta militer di berbagai negara Dunia Ketiga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh politik Dunia Ketiga ketika menerapkan pembangunan bercorak progresif. Salah satu yang disoroti Vijay Prashad adalah proses asasinasi terhadap kekuatan komunis dan nasionalis progresif di Indonesia. Misalnya, manuver militer dan elemen sayap kanan Indonesia dalam pemberontakan PRRI/Permesta 1957-58 di Sumatera dan Sulawesi yang berupaya membangun teritori otonom di luar penguasaan pemerintahan Soekarno hingga berujung pada penangkapan terhadap kader-kader PKI (Partai Komunis Indonesia). 

Soekarno berupaya melakukan dekolonisasi sebagai artikulasi politik Dunia Ketiga. Salah satunya ialah dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Proses ini dilakukan baik oleh militer maupun serikat-serikat buruh PKI, sehingga memperuncing konflik antara mereka. Puncaknya berujung pada pembantaian massal 1965-66 terhadap anggota maupun simpatisan PKI beserta elemen nasionalis progresif yang dilakukan oleh militer sayap kanan dan kekuatan sosial reaksioner. Konflik ini telah berhasil mendorong Soekarno jatuh dari kekuasaan digantikan oleh figur militer Soeharto yang dekat dan disukai oleh negara kapitalis liberal seperti Amerika Serikat.

Sementara itu, kontradiksi eksternal yang harus dihadapi oleh negara Dunia Ketiga adalah proses ekspansi kapital lintas batas yang telah menekan struktur ekonomi-politik negara Dunia Ketiga sebagai lahan subur untuk akumulasi kapital internasional. Bagi Vijay Prashad, cara ini berlangsung melalui proses globalisasi neoliberal yang terutama dipimpin oleh lembaga keuangan internasional yaitu Internasional Monetary Fund (IMF) (bab enambelas). Vijay Prashad dalam buku ini berkesimpulan, hadirnya kekuatan reaksioner dan proses globalisasi neoliberal menjadi faktor penting bagi runtuhnya kekuatan politik Negara Dunia Ketiga.

Kekuatan buku ini terletak pada analisis materialisme-historis dinamika poltik Dunia Ketiga sebagai hasil dari pertarungan sosial yang melibatkan ragam kekuatan sosial. Walaupun demikian, buku ini terlalu fokus menjelaskan agensi pemimpin negara Dunia Ketiga dan tidak menaruh porsi lebih terhadap kekuatan rakyat di negara Dunia Ketiga. Akan tetapi, buku ini sangat berguna untuk merefleksikan kekuatan negara Dunia Ketiga hari ini dalam pusaran modal lintas batas.

The post Kebangkitan dan Kehancuran Politik Dunia Ketiga first appeared on The Suryakanta.